Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 57. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 561
Link Soal
Dalam ilmu hukum, hukum yang berfungsi mengatur prosedur atau tata cara untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum materiel disebut...
A
Hukum Materiel
B
Hukum Formal
C
Hukum Privat
D
Hukum Publik
E
Hukum Positif
NO. 562
Link Soal
Terdapat berbagai macam aliran demokrasi di dunia. Jenis demokrasi yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan kebebasan individu secara luas dikenal dengan istilah...
A
Demokrasi langsung
B
Demokrasi Pancasila
C
Demokrasi liberal
D
Demokrasi terpimpin
E
Demokrasi tidak langsung
NO. 563
Link Soal
Sifat Bhinneka Tunggal Ika dimana perbedaan keanekaragaman tidak dibesar-besarkan, melainkan dicari titik temu dan kesepakatannya, disebut dengan sifat...
A
Divergen
B
Konvergen
C
Formalitas
D
Informal
E
Sektarian
NO. 564
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945, bagaimanakah semestinya pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dijalankan dalam bingkai NKRI?
A
Daerah diberikan kekuasaan mutlak atas seluruh urusan pemerintahan.
B
Pemerintah daerah dilarang mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
C
Pusat menangani kebijakan berskala nasional, sedangkan daerah mengurus urusan lokal sesuai kebutuhan.
D
Pusat mengambil alih seluruh aspek pemerintahan daerah.
E
Daerah dibebaskan dari kepatuhan terhadap undang-undang nasional.
NO. 565
Link Soal
Di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dengan negara tetangga, sering ditemukan kasus penebangan hutan secara ilegal dan perburuan satwa liar yang dilakukan oleh oknum-oknum dari kedua negara, yang kemudian hasilnya diperdagangkan secara gelap melintasi batas negara. Jika fenomena ini terus berlangsung tanpa penanganan serius, hal ini berpotensi paling besar mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam aspek...
A
Ketahanan ekonomi negara melalui kerugian sumber daya alam.
B
Integritas dan keutuhan wilayah negara serta pengelolaan sumber daya alamnya.
C
Hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara tetangga.
D
Pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat adat perbatasan.
E
Kesejahteraan sosial masyarakat perbatasan yang terlibat dalam kegiatan ilegal.
NO. 566
Link Soal
Dalam menjalankan fungsinya, DPR memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. Namun, hal berikut ini yang tidak termasuk cakupan pengawasan tersebut adalah...
A
Urusan partai politik
B
Pelaksanaan otonomi daerah
C
Pemekaran atau penggabungan wilayah daerah
D
Masalah pajak dan pendidikan
E
Pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi
NO. 567
Link Soal
Setiap orang Indonesia memiliki kedudukan, hak, serta tanggung jawab kewajiban yang setara sebagai warga negara. Hal ini adalah wujud pengamalan Pancasila sila ke...
A
Satu
B
Dua
C
Tiga
D
Empat
E
Lima
NO. 568
Link Soal
Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat beberapa prinsip utama terkait hubungan antara pusat dan daerah. Manakah pernyataan berikut yang TIDAK sesuai dengan prinsip NKRI tersebut?
A
Struktur NKRI mewajibkan adanya penyeragaman kekayaan alam dan budaya di seluruh daerah
B
Penyelenggaraan NKRI menjamin adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya
C
Daerah diberikan jaminan otonomi untuk berkembang sesuai potensi masing-masing
D
Pemerintah Pusat memberikan dorongan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
NKRI memfasilitasi pertumbuhan serta perkembangan keragaman antarwilayah
NO. 569
Link Soal
Dari berbagai unsur pembentuk negara, manakah yang dianggap sebagai unsur yang paling fundamental atau utama?
A
Sistem persenjataan (Tentara)
B
Pengakuan dari organisasi internasional (PBB)
C
Keberadaan Rakyat
D
Ketersediaan Pejabat Publik
E
Perjanjian Kerjasama Internasional
NO. 570
Link Soal
Dinas X sebagai instansi pemerintahan daerah baru saja meluncurkan platform layanan publik digital "E-Pelayanan" yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Platform ini sangat efisien, mengurangi birokrasi, dan telah berhasil menekan praktik pungutan liar. Namun, setelah beberapa bulan beroperasi, muncul keluhan signifikan dari kelompok masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga di daerah pelosok yang memiliki keterbatasan akses internet atau literasi digital. Mereka kesulitan mengakses dan memanfaatkan layanan ini, merasa haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara terabaikan. Kepala Dinas X dihadapkan pada dilema antara mempertahankan efisiensi tinggi berbasis teknologi atau mengadaptasi sistem agar lebih inklusif, namun berpotensi memperlambat proses dan menambah biaya operasional.
Melihat situasi tersebut, tindakan Kepala Dinas X yang paling mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam konteks keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab di era digital, adalah...
A
Mempertahankan E-Pelayanan apa adanya dengan alasan efisiensi dan kemudian mengedukasi masyarakat secara masif agar melek digital di masa mendatang.
B
Menghentikan total E-Pelayanan dan kembali ke sistem manual untuk memastikan semua lapisan masyarakat terlayani secara adil.
C
Mengembangkan modul tambahan atau menyediakan loket bantuan khusus (offline) di kantor dinas dan balai desa untuk memfasilitasi kelompok rentan dalam mengakses E-Pelayanan, sambil terus berupaya meningkatkan literasi digital.
D
Melakukan survei ulang untuk mengidentifikasi persentase kelompok yang tidak terlayani dan menunda perbaikan sampai data lengkap terkumpul.
E
Mendesak pemerintah pusat untuk menyediakan infrastruktur internet yang merata di seluruh daerah agar semua warga dapat mengakses layanan digital.