Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 57. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 561
Link Soal
Jika rumusan dasar negara diperas menjadi satu prinsip tunggal atau disebut 'Ekasila', maka inti dari prinsip tersebut adalah...
A
Musyawarah
B
Keadilan Sosial
C
Religiusitas
D
Kemanusiaan
E
Gotong-Royong
NO. 562
Link Soal
Pada masa awal kemerdekaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat ini mengubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan memberikan kekuasaan...
A
Eksekutif penuh mendampingi Presiden
B
Yudikatif sebagai mahkamah tertinggi
C
Militer untuk membentuk tentara keamanan rakyat
D
Legislatif karena DPR dan MPR belum terbentuk
E
Konstituante untuk menyusun UUD baru
NO. 563
Link Soal
Dalam perencanaan proyek pembangunan infrastruktur besar, pemerintah dihadapkan pada dilema: apakah melanjutkan proyek tersebut yang akan menggusur puluhan kepala keluarga tanpa kompensasi memadai demi percepatan pertumbuhan ekonomi, atau meninjau ulang proyek agar dampak sosial terhadap warga lokal minimalisir meskipun memakan waktu dan biaya lebih? Jika pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek dengan mengabaikan hak-hak warga tanpa kompensasi yang layak, sila Pancasila yang berpotensi paling besar terlanggar adalah...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa, karena mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena tidak menghargai hak asasi dan martabat manusia.
C
Persatuan Indonesia, karena berpotensi menimbulkan konflik sosial.
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena tidak melibatkan aspirasi rakyat.
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan.
NO. 564
Link Soal
Sidang pertama PPKI yang berlangsung pada 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan-keputusan krusial bagi fondasi negara, yaitu...
A
Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945
B
Pemilihan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden
C
Pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara waktu
D
Penetapan lagu kebangsaan dan bendera negara
E
Jawaban A, B, dan C benar
NO. 565
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program pembangunan infrastruktur berskala besar di berbagai daerah, bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan konektivitas. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala sosial, di mana sejumlah besar masyarakat harus direlokasi dari tanah tempat tinggal dan mata pencarian mereka. Meskipun ada kompensasi, prosesnya seringkali tidak transparan dan dianggap tidak adil, memicu protes warga. Bagaimana prinsip Keadilan Sosial yang terkandung dalam Pancasila seharusnya memandu implementasi kebijakan pembangunan yang dilematis ini?
A
Pembangunan harus terus berjalan sesuai target, karena manfaat jangka panjangnya akan dirasakan seluruh masyarakat, dan kompensasi sudah diberikan sesuai standar yang ada.
B
Mewajibkan partisipasi aktif dan musyawarah yang setara dengan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan, memastikan kompensasi yang adil dan transparan, serta menyediakan solusi relokasi yang layak dan berkelanjutan.
C
Membentuk tim penilai independen untuk menentukan besaran kompensasi, namun keputusan akhirnya tetap pada pemerintah demi efisiensi dan percepatan proyek.
D
Menunda proyek pembangunan hingga semua pihak menyepakati solusi yang ideal, meskipun ini berarti menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.
E
Mengutamakan kepentingan kolektif negara di atas kepentingan individual atau kelompok kecil, karena pembangunan infrastruktur adalah amanat konstitusi untuk kesejahteraan umum.
NO. 566
Link Soal
Dewan Pertimbangan Rakyat memiliki fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan diatur dalam bunyi pasal ....
A
20 A ayat (1)
B
20 A ayar (2)
C
20 A ayat (3)
D
20 A ayat (4)
E
21
NO. 567
Link Soal
Seorang Kepala Dinas di sebuah kota besar tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap miliaran rupiah dari perusahaan swasta yang memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa di dinas yang dipimpinnya. Penangkapan ini menimbulkan gelombang protes dari masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat merasa bahwa tindakan pejabat tersebut sangat mencoreng nama baik instansi pemerintah dan mengkhianati kepercayaan publik.
Pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kepala Dinas tersebut, apabila terbukti, secara fundamental bertentangan dengan implementasi pilar negara yang mana dan nilai-nilai apa yang paling utama dilanggar?
A
Bhinneka Tunggal Ika, yang mengedepankan toleransi dan keragaman.
B
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjamin kedaulatan wilayah dan integritas teritorial.
C
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan warga negara di mata hukum dan pemerintahan.
D
Pancasila, khususnya Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), serta prinsip integritas dan akuntabilitas pejabat publik.
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai lembaga perwakilan rakyat.
NO. 568
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 20A. Fungsi yang berkaitan dengan kewenangan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut fungsi...
A
Legislasi
B
Anggaran (Budgeting)
C
Pengawasan
D
Interpelasi
E
Aspirasi
NO. 569
Link Soal
Menurut UUD 1945 Pasal 20 ayat 3, apa konsekuensi hukum apabila sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) gagal mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR?
A
RUU tersebut dapat direvisi dan diajukan kembali dalam masa sidang yang sama
B
Presiden dapat mengeluarkan Perpu sebagai pengganti RUU tersebut
C
RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa sidang itu
D
DPR wajib melakukan voting ulang untuk mengesahkan RUU tersebut
E
RUU tersebut ditunda pengesahannya hingga periode pemerintahan berikutnya
NO. 570
Link Soal
Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Namun, MA tidak berwenang menguji...
A
Peraturan Pemerintah
B
Keputusan Presiden
C
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
D
Peraturan Daerah
E
Undang-Undang Dasar 1945