Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 57. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 561
Link Soal
Pasca reformasi dan amandemen UUD 1945, pelaksana kekuasaan yudikatif (kehakiman) di Indonesia terdiri dari...
A
MPR dan BKP
B
MA dan MK
C
Komisi Yudisial dan DPR
D
MA, MK, dan Komisi Yudisial
E
MPR, DPR, dan Komisi Yudisial
NO. 562
Link Soal
Semboyan 'sama rata sama rasa' sering dikaitkan dengan ideologi yang menginginkan segala sumber daya diatur secara kolektif untuk kepentingan bersama. Ideologi tersebut dikenal sebagai...
A
Kapitalisme
B
Anarkisme
C
Sosialisme
D
Liberalisme
E
Fasisme
NO. 563
Link Soal
Lembaga negara mandiri yang anggota-anggotanya diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai amanat UUD 1945 adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Badan Pengawas Keuangan
D
Komisi Pemberantasan Korupsi
E
Komisi Yudisial
NO. 564
Link Soal
Tim Inovasi di Kementerian X sedang bangga meluncurkan platform layanan publik berbasis AI terbaru yang menjanjikan kecepatan dan efisiensi dalam penanganan aduan masyarakat. Namun, setelah beberapa minggu berjalan, tim menemukan bahwa sistem AI tersebut secara konsisten mengkategorikan aduan dari komunitas adat tertentu di daerah terpencil sebagai 'spam' karena pola bahasa dan dialek yang tidak terdeteksi oleh algoritma. Akibatnya, aduan valid dari komunitas tersebut tidak tertangani secara efektif, menimbulkan frustrasi dan perasaan diabaikan. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi Pilar Negara, tindakan paling tepat yang harus segera diambil oleh Kementerian X adalah...
A
Menginisiasi audit mendalam terhadap bias algoritmik sistem AI, melibatkan pakar linguistik dan perwakilan komunitas adat, serta segera membuka kanal pengaduan alternatif yang humanis dan aksesibel bagi komunitas terdampak.
B
Mengeluarkan kebijakan internal yang mewajibkan seluruh unit kerja untuk memverifikasi ulang setiap aduan yang ditandai 'spam' oleh sistem AI sebelum menghapusnya dari daftar, sebagai solusi sementara.
C
Meminta tim teknis untuk memperbarui basis data AI dengan sampel bahasa dan dialek dari berbagai komunitas di Indonesia agar sistem lebih akurat di masa mendatang.
D
Mengadakan sosialisasi masif kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahasa baku dalam berkomunikasi dengan pemerintah melalui platform digital agar tidak terjadi misinterpretasi oleh sistem.
E
Menghentikan sementara penggunaan fitur AI untuk pengaduan dan kembali mengandalkan sepenuhnya pada verifikasi manual oleh petugas, sembari menunggu penyempurnaan menyeluruh sistem.
NO. 565
Link Soal
Dalam ilmu kenegaraan, teori yang meyakini bahwa kekuasaan negara dan penguasa berasal langsung dari kehendak Tuhan disebut sebagai...
A
Teori Teokrasi
B
Teori Kekuasaan
C
Teori Perjanjian
D
Teori Kedaulatan
E
Teori Politik
NO. 566
Link Soal
Pemilihan Umum perdana yang diselenggarakan oleh negara Indonesia pada tahun 1955 bertujuan untuk memilih...
A
Presiden dan Wakil Presiden
B
Gubernur dan Walikota
C
Anggota DPR dan Konstituante
D
Anggota DPA dan MPR
E
Perdana Menteri
NO. 567
Link Soal
Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011, posisi Peraturan Presiden (Perpres) berada di bawah...
A
Undang-Undang / Perppu
B
Peraturan Pemerintah (PP)
C
Peraturan Daerah Provinsi
D
Ketetapan MPR
E
Peraturan Menteri
NO. 568
Link Soal
Referendum adalah suatu kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan perubahan pada tubuh UUD 1945, hal ini di atur dalam ....
A
TAP MPR No. I/MPR/1982
B
TAP MPR No. II/MPR/1982
C
TAP MPR No. III/MPR/1983
D
TAP MPR No. lV/MPR/1983
E
TAP MPR No. V/MPR/1983
NO. 569
Link Soal
Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri diatur secara khusus dalam UUD 1945 pada Bab...
A
Bab V
B
Bab VI
C
Bab VII
D
Bab VIII A
E
Bab IX
NO. 570
Link Soal
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat mekanisme penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Asas ini dikenal dengan istilah...
A
Desentralisasi
B
Dekonsentrasi
C
Sentralisasi
D
Tugas Pembantuan
E
Otonomi Khusus