Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 57. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 561
Link Soal
Berikut ini adalah wewenang konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, KECUALI...
A
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
B
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
C
Memutus pembubaran partai politik
D
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
E
Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata antar warga negara
NO. 562
Link Soal
Pembangunan perekonomian yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak dan menjamin kesejahteraan bersama merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 563
Link Soal
Dalam sistem demokrasi Indonesia, pihak yang berhak menjadi peserta pemilihan umum untuk mengisi kursi anggota DPR dan DPRD adalah...
A
Gabungan individu independen
B
Partai politik
C
Organisasi kemasyarakatan
D
Perwakilan perusahaan
E
Tokoh agama
NO. 564
Link Soal
Paham politik yang menonjolkan nasionalisme fanatik, otoriter, dan menjunjung tinggi kekuasaan absolut tanpa adanya sistem demokrasi merupakan ciri dari...
A
Fasisme
B
Anarkisme
C
Kapitalisme
D
Sosialisme
E
Liberalisme
NO. 565
Link Soal
Semangat bangsa Indonesia untuk menentang segala rupa praktik kolonialisme dan penjajahan secara eksplisit dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 pada bagian...
A
Alinea Pertama
B
Alinea Kedua
C
Alinea Ketiga
D
Alinea Keempat
E
Penjelasan Umum
NO. 566
Link Soal
Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, bagaimana prinsip ini seharusnya diimplementasikan dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia?
A
Menerapkan standar hukum yang berbeda untuk kelompok masyarakat dengan status sosial yang tidak sama.
B
Memastikan bahwa setiap individu warga negara memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam proses hukum.
C
Memprioritaskan penegakan hukum hanya di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
D
Memberikan keringanan atau perlakuan khusus kepada pejabat publik saat menghadapi proses hukum.
E
Menyederhanakan prosedur hukum demi efisiensi tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan.
NO. 567
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat aturan ketat mengenai referendum, yakni kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung untuk mengubah UUD 1945. Aturan mengenai referendum ini tertuang dalam...
A
TAP MPR No. I/MPR/1983
B
TAP MPR No. II/MPR/1978
C
TAP MPR No. IV/MPR/1983
D
UU No. 5 Tahun 1985
E
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
NO. 568
Link Soal
Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki makna filosofis yang mendalam. Manakah pernyataan berikut yang TIDAK mencerminkan makna negara kesatuan?
A
Negara di mana warga negaranya erat bersatu
B
Kepentingan otonomi individu diakui seimbang dengan kolektivitas
C
Hak individu diakui selaras dengan kepentingan masyarakat luas
D
Mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam satu wadah
E
Mengabaikan pluralisme dan meniadakan hak otonomi individu
NO. 569
Link Soal
Pancasila memiliki asal-mula tujuan atau yang sering disebut sebagai 'Causa Finalis'. Pihak yang berperan sebagai penentu tujuan ini sebelum Pancasila disahkan sebagai dasar negara adalah...
A
Piagam Jakarta
B
Bangsa Indonesia
C
Warga Negara Indonesia
D
BPUPKI
E
PPKI
NO. 570
Link Soal
Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola, menyusun, dan mengawasi anggaran daerah secara mandiri dikenal dengan istilah...
A
Desentralisasi Politik
B
Desentralisasi Administrasi
C
Desentralisasi Fiskal
D
Dekonsentrasi Ekonomi
E
Otonomi Khusus