PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 58. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 571
Salah satu asas pembangunan nasional menyatakan bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh bangsa secara proporsional sesuai dengan nilai darma bakti yang diberikan. Asas ini adalah...
A
Asas manfaat
B
Asas usaha bersama
C
Asas adil dan merata
D
Asas keseimbangan
E
Asas kekeluargaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 572
Dalam lambang negara Garuda Pancasila, terdapat perisai yang memuat simbol-simbol sila Pancasila. Simbol rantai emas dengan latar belakang merah melambangkan sila ke...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 573
DPR memiliki hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 574
Ditinjau dari proses sejarah terjadinya, kedudukan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia dipandang sebagai...
A
Filsafat hidup semata
B
Pedoman perilaku teknis
C
Perjanjian luhur seluruh rakyat
D
Cita-cita politik golongan tertentu
E
Produk hukum yang dapat diganti

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 575
Manakah di antara pilihan berikut yang merupakan salah satu wewenang dari Mahkamah Agung (MA)?
A
Memeriksa dan memutus permohonan di tingkat banding
B
Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan yang belum memperoleh status hukum tetap
C
Memberikan nasihat kepada presiden dalam pemberian dan penolakan abolisi
D
Menguji secara material terhadap peraturan perundang-undangan di atas undang-undang
E
Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi Negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 576
Di Provinsi Nusa Harapan, Kabupaten Makmur yang kaya sumber daya alam menerapkan kebijakan otonomi daerah yang sangat ketat, mengutamakan alokasi seluruh hasil bumi mereka hanya untuk pembangunan internal dan kesejahteraan warganya. Mereka bahkan mulai membatasi akses warga dari Kabupaten Sejahtera, daerah tetangga yang lebih miskin, untuk bekerja atau berinvestasi di Makmur dengan dalih 'melindungi kepentingan lokal'. Kebijakan ini, yang didukung oleh sentimen kedaerahan yang kuat, telah menimbulkan ketegangan sosial yang signifikan. Warga Kabupaten Sejahtera merasa dianaktirikan dan menuntut keadilan, seringkali berujung pada demonstrasi massa dan bahkan gesekan fisik di perbatasan kedua kabupaten. Pemerintah pusat pun kesulitan menengahi karena resistensi kuat dari elite Makmur. Dampak negatif yang terjadi di Provinsi Nusa Harapan tersebut paling relevan dengan pengabaian salah satu nilai fundamental dari Pilar Negara, yaitu...
A
Pancasila, terutama nilai persatuan dan keadilan sosial.
B
UUD NRI Tahun 1945, khususnya pasal tentang hak asasi manusia.
C
Bhinneka Tunggal Ika, terkait dengan semangat toleransi antarumat beragama.
D
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam aspek kedaulatan wilayah.
E
Wawasan Nusantara, mengenai integritas wilayah laut Indonesia.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 577
Prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" yang merupakan bagian dari Pancasila, bagaimana seharusnya tercermin dan diterapkan dalam kebijakan pemerintah mengenai perlindungan hak asasi manusia?
A
Memberlakukan peraturan atau hukum yang berbeda berdasarkan kelompok masyarakat tertentu.
B
Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin bahwa perlindungan hak asasi manusia diberikan secara adil dan merata kepada setiap individu tanpa diskriminasi.
C
Memperbolehkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
D
Memberikan hak-hak istimewa atau perlakuan khusus hanya kepada kelompok masyarakat dengan status ekonomi atas.
E
Mengabaikan atau meniadakan hak-hak kelompok minoritas demi menjaga ketertiban umum.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 578
Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola, menyusun, dan mengawasi anggaran daerah secara mandiri dikenal dengan istilah...
A
Desentralisasi Politik
B
Desentralisasi Administrasi
C
Desentralisasi Fiskal
D
Dekonsentrasi Ekonomi
E
Otonomi Khusus

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 579
Bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, mencerminkan karakteristik dari...
A
Monarki Konstitusional
B
Oligarki
C
Demokrasi
D
Aristokrasi
E
Otoritarian

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 580
Dalam tata kelola negara, Pemerintah Pusat memegang peranan krusial. Tugas pokok dari Pemerintahan Pusat adalah...
A
Menyusun kebijakan nasional yang berlaku bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas
B
Membentuk tatanan sosial yang sepenuhnya baru
C
Hanya untuk memenuhi syarat pengakuan internasional
D
Melaksanakan administrasi khusus untuk penghuni dunia internasional
E
Menghapus otonomi demi keseragaman kebijakan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.