Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 58. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 571
Link Soal
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) diamanatkan untuk selesai paling lambat pada 17 Agustus 2003. Selama MK belum terbentuk, kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini diatur dalam...
A
Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945
B
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
C
Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945
D
Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945
E
Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945
NO. 572
Link Soal
Pasal 26 UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur tentang warga negara dan penduduk. Pentingnya pengaturan ini dalam konstitusi adalah untuk ...
A
Menjelaskan secara rinci status, hak, dan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
B
Mengatasi perbedaan persepsi di masyarakat tentang definisi penduduk dan warga negara.
C
Membuat kedudukan warga negara dan penduduk lebih terang dalam konteks kebangsaan.
D
Menegaskan perbedaan hak dan kewajiban antara warga negara dan penduduk.
E
Mencegah klaim hak dan kewajiban yang saling tumpang tindih antara warga negara dan penduduk.
NO. 573
Link Soal
Secara etimologis, istilah 'Toleransi' berasal dari bahasa Latin 'tollere'. Berikut ini adalah makna-makna yang terkandung dalam kata dasar tersebut, KECUALI...
A
Mengangkat (to lift)
B
Memikul (to bear)
C
Menopang (to sustain)
D
Membiarkan (to allow)
E
Menunjukkan kesedihan (to show sadness)
NO. 574
Link Soal
Pers memiliki peran vital dalam negara demokrasi sebagai pilar keempat (The Fourth Estate). Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999, salah satu peran utama pers selain sebagai media informasi dan hiburan adalah...
A
Menjadi alat propaganda pemerintah yang berkuasa
B
Memperjuangkan keadilan dan kebenaran
C
Mencari keuntungan bisnis sebesar-besarnya
D
Menutupi kesalahan pejabat negara demi stabilitas
E
Memecah belah opini publik
NO. 575
Link Soal
Setelah disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, di media manakah konstitusi (UUD 1945) pertama kali diumumkan secara resmi kepada publik?
A
TAP MPR No. XI/MPR/1978
B
TAP MPRS No. V/MPRS/1959
C
Berita Republik Indonesia Tahun 1946 No. 7
D
Berita Republik Indonesia Tahun 1946 No. 5
E
Perpres No. XIV Tahun 1983
NO. 576
Link Soal
Di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) adalah...
A
Akuntabilitas
B
Proporsionalitas
C
Profesionalitas
D
Efisiensi
E
Dekonsentrasi
NO. 577
Link Soal
Di tengah arus globalisasi yang kuat, Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga nilai-nilai luhur bangsa serta persatuan dalam keberagaman. Munculnya ideologi-ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila, serta polarisasi sosial akibat perbedaan pandangan, semakin menguji ketahanan nasional. Dalam konteks tersebut, pilar negara manakah yang secara fundamental paling relevan dan efektif untuk membentengi masyarakat Indonesia dari ancaman disintegrasi dan mempromosikan kohesi sosial yang harmonis, serta mengapa?
A
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena sebagai konstitusi, UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
B
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena bentuk negara kesatuan adalah jaminan kedaulatan dan integritas wilayah yang mempersatukan seluruh rakyat.
C
Pancasila, karena sebagai dasar filosofi negara (Weltanschauung) dan ideologi terbuka, Pancasila menyediakan sistem nilai komprehensif yang mampu membentengi masyarakat dari ideologi transnasional yang bertentangan, sekaligus mengakomodasi keberagaman lokal demi persatuan dan kohesi sosial yang harmonis.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena semboyan ini mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai perekat bangsa yang majemuk di tengah dinamika global.
E
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena keduanya merupakan landasan ideologis dan konstitusional yang tidak terpisahkan dalam menjaga kedaulatan negara.
NO. 578
Link Soal
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal...
NO. 579
Link Soal
Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (1) dimaksudkan untuk mempertegas tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan, yaitu untuk...
A
Melaksanakan peradilan yang berlangsung cepat dan tidak berbelit-belit bagi masyarakat pencari keadilan.
B
Menyelenggarakan peradilan yang berpihak kepada masyarakat ekonomi lemah dengan biaya yang terjangkau.
C
Membentuk lembaga pengadilan yang kokoh dan mandiri tanpa campur tangan dari kekuatan atau kekuasaan lain.
D
Menyelenggarakan peradilan yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun demi menegakkan hukum dan keadilan.
E
Menjadikan lembaga yudikatif yang kuat dalam penyelenggaraan peradilan yang mengutamakan kepentingan masyarakat kecil.
NO. 580
Link Soal
Pancasila Sila ke-5 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia' sering disandingkan dengan Sila ke-2 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab'. Perbedaan mendasar fokus kedua sila tersebut adalah...
A
Sila ke-2 fokus pada hubungan individu ke Tuhan, Sila ke-5 hubungan ke negara
B
Sila ke-2 fokus pada etika/moral individu terhadap sesama, Sila ke-5 fokus pada kesejahteraan umum/struktur sosial
C
Sila ke-2 untuk pejabat negara, Sila ke-5 untuk rakyat biasa
D
Sila ke-2 tentang hukum pidana, Sila ke-5 tentang hukum perdata
E
Tidak ada perbedaan, keduanya sama persis