PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 58. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 571
Pada bagian kaki atau di bawah perisai Garuda Pancasila, terdapat bulu-bulu yang berjumlah 19 helai. Hal ini melambangkan bagian dari tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu...
A
Hari kemerdekaan
B
Dua angka pertama tahun kemerdekaan
C
Bulan kemerdekaan
D
Total jumlah sila
E
Jumlah provinsi awal

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 572
Pancasila memiliki sifat sebagai ideologi terbuka. Karakteristik utama dari ideologi terbuka adalah kemampuannya untuk...
A
Mengikuti setiap kebijakan politik dari partai pemenang pemilu
B
Menyesuaikan diri dengan kepentingan rezim yang sedang berkuasa
C
Beradaptasi dengan dinamika masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan, dan perubahan zaman
D
Menyerap seluruh budaya asing yang masuk ke Indonesia tanpa filter
E
Menjamin kelangsungan tradisi lama tanpa adanya perubahan sedikitpun

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 573
Perbedaan fundamental antara bentuk negara Kesatuan (Unitaris) dan negara Serikat (Federal) terutama terletak pada aspek...
A
Sistem pemerintahan yang dijalankan
B
Mekanisme pemilihan kepala negara
C
Jumlah partai politik yang berpartisipasi
D
Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi
E
Pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 574
Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam objek pengujian peraturan perundang-undangan (Judicial Review). Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan perbedaan tersebut?
A
MK menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU.
B
MK menguji semua jenis peraturan, sedangkan MA hanya mengadili kasus kasasi.
C
MA berhak menguji Undang-Undang jika dimohonkan oleh Presiden, MK hanya sengketa Pemilu.
D
MK menguji peraturan pemerintah, sedangkan MA menguji Undang-Undang Dasar.
E
Keduanya memiliki wewenang yang sama dalam menguji Undang-Undang.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 575
Demokrasi merupakan sistem yang berasal dari istilah Yunani 'demos' dan 'kratos'. Arti harfiah dari kata 'demos' adalah...
A
Wilayah
B
Kekuasaan
C
Kedaulatan
D
Pemerintah
E
Rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 576
Di bawah ini yang tidak termasuk dalam daftar teori mengenai asal-usul terbentuknya suatu negara adalah...
A
Teori Perjanjian Masyarakat
B
Teori Ketuhanan
C
Teori Kedaulatan
D
Teori Hukum Alam
E
Teori Kekuasaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 577
Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini disebabkan posisi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia berkedudukan sebagai...
A
Pandangan hidup bangsa
B
Kepribadian bangsa
C
Perjanjian luhur bangsa
D
Sumber dari segala sumber hukum
E
Ideologi tertutup

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 578
Pengakuan terhadap hak asasi manusia serta persamaan harkat dan martabat manusia secara umum tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 pada...
A
Alinea I
B
Alinea II
C
Alinea III
D
Alinea IV
E
Pasal Peralihan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 579
Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28A hingga 28J. Namun, pelaksanaan HAM di Indonesia tidaklah mutlak tanpa batas. Pembatasan HAM ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk...
A
Menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil (moral, keamanan, ketertiban).
B
Memudahkan pemerintah mengontrol rakyat.
C
Menjaga kekuasaan presiden agar tetap langgeng.
D
Mengikuti standar negara-negara liberal barat.
E
Mencegah rakyat menjadi terlalu kritis.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 580
Pemerintah meluncurkan program pembangunan infrastruktur berskala besar di berbagai daerah, bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan konektivitas. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala sosial, di mana sejumlah besar masyarakat harus direlokasi dari tanah tempat tinggal dan mata pencarian mereka. Meskipun ada kompensasi, prosesnya seringkali tidak transparan dan dianggap tidak adil, memicu protes warga. Bagaimana prinsip Keadilan Sosial yang terkandung dalam Pancasila seharusnya memandu implementasi kebijakan pembangunan yang dilematis ini?
A
Pembangunan harus terus berjalan sesuai target, karena manfaat jangka panjangnya akan dirasakan seluruh masyarakat, dan kompensasi sudah diberikan sesuai standar yang ada.
B
Mewajibkan partisipasi aktif dan musyawarah yang setara dengan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan, memastikan kompensasi yang adil dan transparan, serta menyediakan solusi relokasi yang layak dan berkelanjutan.
C
Membentuk tim penilai independen untuk menentukan besaran kompensasi, namun keputusan akhirnya tetap pada pemerintah demi efisiensi dan percepatan proyek.
D
Menunda proyek pembangunan hingga semua pihak menyepakati solusi yang ideal, meskipun ini berarti menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.
E
Mengutamakan kepentingan kolektif negara di atas kepentingan individual atau kelompok kecil, karena pembangunan infrastruktur adalah amanat konstitusi untuk kesejahteraan umum.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.