Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 58. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 571
Link Soal
Bapak Rizal adalah Kepala Seksi Pelayanan Terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Harmoni. Ia sedang memimpin timnya untuk merumuskan standar operasional prosedur (SOP) baru yang lebih efektif dan inklusif. Dalam proses diskusi, muncul perbedaan pendapat yang signifikan di antara anggota tim. Sebagian mengusulkan efisiensi layanan harus menjadi prioritas utama dengan menerapkan sistem online sepenuhnya, yang mungkin menyulitkan warga di daerah terpencil dengan akses internet terbatas. Sementara itu, anggota tim lain bersikeras bahwa aksesibilitas bagi seluruh warga, termasuk yang di daerah terpencil atau kurang melek teknologi, adalah kunci, meskipun berpotensi memperlambat proses secara keseluruhan karena harus mempertahankan layanan manual. Situasi ini mulai menimbulkan ketegangan di antara anggota tim dan dikhawatirkan mengganggu persatuan dalam tim. Bagaimana seharusnya Bapak Rizal menyikapi situasi ini sesuai dengan implementasi nilai-nilai Pilar Negara dalam lingkungan kerja ASN?
A
Mengadakan musyawarah untuk mencari solusi kompromi yang mengintegrasikan efisiensi digital dengan tetap menyediakan opsi layanan luring/manual yang mudah diakses, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial dan persatuan.
B
Memutuskan untuk mengadopsi sistem online sepenuhnya demi efisiensi, dengan alasan bahwa adaptasi teknologi adalah keharusan dan mayoritas masyarakat sudah mampu menggunakan internet.
C
Mengikuti saran untuk mempertahankan layanan manual secara dominan agar semua warga terlayani, meskipun tahu akan ada keluhan dari masyarakat yang menginginkan kecepatan layanan digital.
D
Menyerahkan keputusan akhir kepada kepala dinas tanpa memberikan rekomendasi, karena perbedaan pendapat tim terlalu sulit untuk disatukan.
E
Membiarkan setiap anggota tim menyusun draf SOP sesuai pandangannya masing-masing, kemudian memilih salah satu yang paling efisien, tanpa musyawarah lebih lanjut.
NO. 572
Link Soal
Dalam sistem keuangan daerah, yang dimaksud dengan 'Pendapatan Daerah' adalah...
A
Penerimaan daerah yang berasal dari pinjaman bank daerah.
B
Dana yang dialokasikan dari APBN untuk membiayai kebutuhan daerah.
C
Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
D
Selisih lebih antara penerimaan dan pengeluaran daerah.
E
Penerimaan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
NO. 573
Link Soal
Pemerintah menerapkan kebijakan Otonomi Khusus bagi daerah-daerah tertentu seperti Papua dan Aceh. Fokus utama atau titik berat dari kebijakan pembangunan di daerah otonomi khusus ini adalah...
A
Sentralisasi kebijakan keamanan oleh militer
B
Memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
C
Pemecahan wilayah menjadi provinsi-provinsi kecil
D
Penyeragaman budaya lokal dengan budaya nasional
E
Penguasaan sumber daya alam sepenuhnya oleh pusat
NO. 574
Link Soal
Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Salah satu intisari maknanya, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, sering ditafsirkan sebagai...
A
Pernyataan kemerdekaan yang terperinci
B
Bentuk pemerintahan republik
C
Sistem ekonomi kerakyatan
D
Dasar politik luar negeri bebas aktif
E
Pedoman pelaksanaan otonomi daerah
NO. 575
Link Soal
Ketentuan mengenai pajak serta pungutan lain yang memiliki sifat memaksa guna memenuhi kebutuhan negara wajib berlandaskan undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 23A
B
Pasal 23B
C
Pasal 23C
D
Pasal 23D
E
Pasal 23E
NO. 576
Link Soal
Dalam menjalankan kewenangannya untuk memberikan amnesti dan abolisi, Presiden Republik Indonesia wajib mempertimbangkan nasihat atau pertimbangan dari lembaga negara mana?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Mahkamah Agung (MA)
NO. 577
Link Soal
Landasan konstitusional yang menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas dan aktif tercantum secara implisit dalam...
A
Alinea III Pembukaan UUD 1945
B
Alinea IV Pembukaan UUD 1945
C
Pasal 14 ayat (2) UUD 1945
D
Pasal 15 ayat (1) UUD 1945
E
Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945
NO. 578
Link Soal
Seorang anak dilahirkan di negara 'A' yang menganut asas Ius Soli (tempat kelahiran), sedangkan orang tuanya adalah warga negara 'B' yang menganut asas Ius Sanguinis (keturunan). Berdasarkan hukum internasional, bagaimana status kewarganegaraan anak tersebut?
A
Apatride (Tidak memiliki kewarganegaraan)
B
Bipatride (Berkewarganegaraan ganda)
C
Multipatride (Lebih dari dua kewarganegaraan)
D
Warga Negara A saja
E
Warga Negara B saja
NO. 579
Link Soal
Hukum dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara disebut konvensi. Salah satu contoh nyata konvensi di Indonesia adalah...
A
Naskah Penjelasan UUD 1945
B
Pidato Kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang DPR
C
Keputusan hakim terdahulu (Yurisprudensi)
D
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
E
Batang Tubuh UUD 1945
NO. 580
Link Soal
Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, memiliki itikad baik dalam melaksanakan keputusan bersama, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain adalah perwujudan dari Pancasila sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia