Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 59. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 581
Link Soal
Berdasarkan ketentuan Pasal 24B UUD 1945, lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga kehormatan perilaku hakim adalah...
A
Komisi Yudisial
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Dewan Perwakilan Rakyat
E
Kejaksaan Agung
NO. 582
Link Soal
Menurut klasifikasi bentuk pemerintahan oleh Aristoteles, monarki didefinisikan sebagai pemerintahan yang dipegang oleh...
A
Satu orang untuk kepentingan pribadi
B
Satu orang untuk kepentingan umum
C
Beberapa orang untuk kepentingan kelompok
D
Seluruh rakyat untuk kepentingan bersama
E
Sekelompok elit untuk menindas rakyat
NO. 583
Link Soal
Semboyan 'sama rata sama rasa' sering dikaitkan dengan ideologi yang menginginkan segala sumber daya diatur secara kolektif untuk kepentingan bersama. Ideologi tersebut dikenal sebagai...
A
Kapitalisme
B
Anarkisme
C
Sosialisme
D
Liberalisme
E
Fasisme
NO. 584
Link Soal
Ditinjau dari falsafah Pancasila, berikut ini yang BUKAN merupakan latar belakang munculnya konsep Wawasan Nusantara adalah...
A
Penerapan Hak Asasi Manusia
B
Pengambilan keputusan melalui musyawarah
C
Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan fisik semata
D
Mengutamakan kepentingan umum di atas golongan
E
Memberi kesempatan beribadah sesuai agama masing-masing
NO. 585
Link Soal
Di sebuah kota, muncul kontroversi besar terkait kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan pembangunan mega proyek pariwisata, mengabaikan keluhan masyarakat adat dan petani lokal yang terdampak langsung. Meskipun proses legislasi kebijakan tersebut telah sesuai prosedur formal, namun partisipasi publik dalam perumusannya sangat minim dan dianggap hanya formalitas. Masyarakat merasa hak-hak mereka diabaikan demi kepentingan investasi. Situasi ini memicu demonstrasi dan gugatan hukum. Bagaimana implikasi peristiwa ini terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan peran lembaga negara menurut UUD 1945 sebagai pilar negara?
A
Menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat hanya berlaku dalam pemilihan umum, sedangkan dalam implementasi kebijakan, kekuasaan ada pada pemerintah dan DPR/DPRD sebagai representasi.
B
Membuktikan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip 'checks and balances' serta penegakan hak asasi warga negara, yang berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah di mata publik.
C
Mengindikasikan bahwa konstitusi Indonesia belum cukup kuat mengatur partisipasi publik yang substansial, sehingga diperlukan amandemen untuk mempertegas mekanisme aspirasi masyarakat.
D
Menegaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah prioritas utama, dan dampaknya terhadap masyarakat tertentu harus diterima sebagai konsekuensi logis dari upaya peningkatan kesejahteraan nasional secara keseluruhan.
E
Mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sehingga kontrol dari pemerintah pusat perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi dan keadilan.
NO. 586
Link Soal
Sistem pemerintahan di mana lembaga legislatif dan eksekutif memiliki posisi sejajar dan saling mengawasi melalui mekanisme 'checks and balances' dikenal dengan istilah...
A
Monarki
B
Aristokrasi
C
Presidensial
D
Parlementer
E
Komunis
NO. 587
Link Soal
Salah satu ciri khas sistem pemerintahan Indonesia adalah adanya pusat koordinasi yang terpusat. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem...
A
Negara Kesatuan
B
Negara Federal-Parlementer
C
Negara Maritim
D
Negara Monarki Konstitusional
E
Negara Kerajaan
NO. 588
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki berbagai hak konstitusional dalam menjalankan fungsinya. Berikut ini yang TIDAK termasuk dalam hak-hak DPR adalah...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Paten
NO. 589
Link Soal
Berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, bentuk negara Indonesia adalah...
A
Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
B
Negara Serikat yang berbentuk Republik
C
Negara Kesatuan yang berbentuk Presidensial
D
Negara Republik yang berbentuk Demokrasi
E
Negara Monarki Konstitusional
NO. 590
Link Soal
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Ekaprasetia Pancakarsa pernah ditetapkan sebagai panduan praktis pelaksanaan Pancasila melalui...
A
Tap MPR No. I/MPR/1978
B
Tap MPR No. II/MPR/1978
C
Tap MPR No. III/MPR/1978
D
Tap MPR No. IV/MPR/1978
E
Tap MPR No. V/MPR/1978