Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 59. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 581
Link Soal
Agenda utama yang menjadi fokus pembahasan pada pelaksanaan sidang pertama BPUPKI adalah...
A
Penyusunan struktur organisasi kementerian
B
Pembentukan tentara keamanan rakyat
C
Perumusan fondasi atau dasar negara
D
Penentuan batas wilayah kedaulatan RI
E
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
NO. 582
Link Soal
Dengan alasan kekosongan hukum, DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang didukung oleh dua fraksi. Secara yuridis, agar RUU tersebut lolos dan menjadi Undang-Undang yang sah, konsekuensinya adalah...
A
Otomatis batal demi hukum karena secara politis tingkat dukungan fraksi tergolong kecil.
B
Sah asalkan kedua fraksi pendukung tersebut merupakan dua fraksi terbesar di DPR.
C
Sah jika telah melalui pembahasan dan melibatkan unsur pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
D
Sah hanya jika agenda pembahasan RUU tersebut sudah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun bersangkutan.
E
Tidak ada konsekuensi yuridis, kecuali jika rakyat menggugatnya secara masif.
NO. 583
Link Soal
Hukum Administrasi Negara merupakan turunan dari Hukum Tata Negara dalam cakupan luas. Hal ini dikarenakan Hukum Administrasi Negara memiliki fokus utama pada...
A
Kumpulan regulasi hukum yang mengikat dan mengatur badan-badan negara
B
Prosedur penjatuhan sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara
C
Aturan mengenai proses pemberhentian tidak hormat pegawai negeri
D
Standar operasional prosedur pengangkatan calon pegawai negeri sipil
E
Rincian tugas pokok dan fungsi setiap staf di instansi pemerintah
NO. 584
Link Soal
Berdasarkan hasil Sidang Kedua PPKI, wilayah kedaulatan Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi. Manakah wilayah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam pembagian awal tersebut?
A
Sumatera
B
Jawa Barat
C
Maluku
D
DKI Jakarta
E
Sulawesi
NO. 585
Link Soal
Di tengah derasnya arus globalisasi, generasi muda Indonesia menghadapi dilema identitas. Mereka mudah terpengaruh oleh budaya populer asing, gaya hidup individualistis, dan kadang-kadang cenderung meremehkan warisan budaya lokal serta nilai-nilai kebersamaan. Fenomena ini, jika tidak diantisipasi, dapat mengikis rasa bangga terhadap kebhinekaan Indonesia dan bahkan menimbulkan krisis identitas nasional. Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar negara dapat diinternalisasi dan dipertahankan relevansinya di tengah tantangan budaya global ini?
A
Membatasi masuknya budaya asing dan mendorong kebijakan yang mewajibkan penggunaan produk dan bahasa lokal sebagai upaya proteksi identitas nasional secara tegas.
B
Mengintegrasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kurikulum pendidikan nasional secara interaktif dan kontekstual, serta memfasilitasi ruang kreatif bagi generasi muda untuk menginterpretasikan kekayaan budaya lokal dengan sentuhan modern.
C
Membiarkan globalisasi berjalan alami, dengan keyakinan bahwa identitas nasional akan tetap bertahan melalui proses adaptasi dan seleksi alamiah tanpa intervensi pemerintah.
D
Memperkuat peran tokoh agama dan adat untuk secara aktif mengawasi dan mengarahkan perilaku generasi muda, serta memberikan sanksi sosial bagi mereka yang terlalu terpengaruh budaya asing.
E
Meningkatkan kegiatan promosi budaya Indonesia di kancah internasional untuk membuktikan superioritas budaya nasional, sehingga generasi muda lebih bangga terhadap identitasnya.
NO. 586
Link Soal
Pancasila secara konstitusional diakui sebagai dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut secara eksplisit dapat disimpulkan dari dokumen...
A
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968
B
Alinea pertama Pembukaan UUD 1945
C
Alinea keempat Pembukaan UUD 1945
D
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
E
Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 1
NO. 587
Link Soal
BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan dalam merumuskan Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam tinjauan asal-usul Pancasila, peran BPUPKI ini disebut sebagai...
A
Causa Normatif
B
Causa Materialis
C
Causa Formatif
D
Causa Efisien
E
Causa Formalis
NO. 588
Link Soal
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang pembentukannya didasarkan pada landasan hukum tertentu, yaitu...
A
UU Nomor 21 Tahun 2003
B
UU Nomor 23 Tahun 2003
C
UU Nomor 25 Tahun 2003
D
UU Nomor 24 Tahun 2003
E
UU Nomor 22 Tahun 2003
NO. 589
Link Soal
Siapakah tokoh yang memberikan judul 'Lahirnya Pancasila' pada pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang awalnya disampaikan tanpa judul?
A
Ir. Soekarno
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Sutan Syahrir
D
Moh. Hatta
E
Tan Malaka
NO. 590
Link Soal
Di sebuah daerah, praktik intoleransi meningkat tajam, dipicu oleh kelompok yang mengklaim kebebasan berekspresi untuk menyebarkan narasi eksklusif dan mendiskreditkan kelompok lain. Narasi ini, meskipun berbalut argumentasi agama, secara fundamental mengikis nilai-nilai inklusivitas dan persatuan. Fenomena ini menimbulkan keresahan dan berpotensi memecah belah masyarakat. Dalam konteks ini, bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka seharusnya diaktualisasikan oleh aparatur negara dan masyarakat untuk mengatasi ancaman terhadap harmoni sosial dan kebangsaan?
A
Mengizinkan setiap kelompok untuk mengekspresikan keyakinannya secara mutlak, selama tidak ada kekerasan fisik, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.
B
Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap setiap ujaran kebencian, tanpa memberikan ruang dialog, untuk menegaskan superioritas hukum positif negara atas tafsir keagamaan sempit.
C
Mendorong dialog antarumat beragama yang difasilitasi oleh pemerintah, sekaligus memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis batas toleransi dan inklusivitas.
D
Membatasi ekspresi keagamaan di ruang publik dan mengedepankan identitas nasional tunggal untuk mencegah polarisasi yang berlebihan, sehingga kerukunan dapat terjaga secara pragmatis.
E
Menyerahkan penyelesaian konflik kepada pemimpin agama setempat, dengan harapan kearifan lokal dapat mengembalikan harmoni, serta menghindari intervensi negara dalam urusan keyakinan.