Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 59. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 581
Link Soal
Dalam konteks otonomi daerah, sebuah pemerintah provinsi ingin mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya secara lebih spesifik. Namun, beberapa pasal dalam Perda tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu dan mengabaikan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Jika Anda adalah seorang pejabat negara yang bertugas mengawasi implementasi kebijakan daerah, tindakan mana yang paling tepat dan paling selaras dengan prinsip-prinsip Pilar Negara?
A
Segera membatalkan Perda tersebut tanpa diskusi, karena jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
B
Meminta pemerintah provinsi untuk meninjau ulang dan merevisi pasal-pasal yang diskriminatif agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI.
C
Mengizinkan Perda tersebut berlaku dengan alasan otonomi daerah harus dihormati sepenuhnya, namun dengan catatan akan diawasi ketat.
D
Meneruskan Perda tersebut ke Mahkamah Agung untuk diuji materi tanpa ada upaya dialog atau revisi di tingkat daerah terlebih dahulu.
E
Membentuk tim kajian independen untuk mengevaluasi dampak Perda tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
NO. 582
Link Soal
Hak kewarganegaan yang diperoleh seseorang (individu) berdasarkan kewarganegaraan ayah dan ibu biologisnya disebut …
A
Ius soli
B
Ius sanguinis
C
Stelsel aktif
D
Stelsel pasif
E
Repudiasi
NO. 583
Link Soal
Sistem ekonomi yang dikembangkan di Indonesia berdasarkan paradigma Pancasila harus berlandaskan pada...
A
Persaingan bebas tanpa campur tangan pemerintah
B
Sistem liberalisme ekonomi yang mengutamakan pasar
C
Paham sosialis murni yang meniadakan hak individu
D
Moralitas Ketuhanan dan Kemanusiaan
E
Sistem monopoli negara yang bersifat menindas
NO. 584
Link Soal
Bentuk pemerintahan yang didasarkan pada keyakinan bahwa negara terbentuk dan berjalan atas dasar kehendak Tuhan disebut sebagai...
A
Teori Kekuatan
B
Teori Teokrasi
C
Teori Yuridis
D
Teori Kontrak Sosial
E
Teori Kedaulatan Negara
NO. 585
Link Soal
Pemerintah Daerah memiliki hak-hak otonomi untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Namun, ada batasan wewenang tertentu. Manakah dari opsi berikut yang BUKAN merupakan hak otonomi pemerintah daerah?
A
Mengelola kekayaan daerah
B
Memungut retribusi dan pajak daerah
C
Mengatur urusan pemerintahannya sendiri
D
Menentukan kebijakan mencetak uang (moneter)
E
Mengelola aparatur sipil negara di daerah
NO. 586
Link Soal
Nilai-nilai luhur Pancasila sejatinya telah mendarah daging dalam kebudayaan serta religi bangsa Indonesia jauh sebelum disahkan. Salah satu rangkuman asas tersebut tercermin dalam konsep...
A
Mo Limo
B
Kitab Sutasoma
C
Ajaran Tripitaka
D
Budaya Gotong Royong
E
Peraturan Perundang-undangan
NO. 587
Link Soal
Lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) secara resmi dihapuskan dari struktur ketatanegaraan Indonesia melalui amandemen UUD 1945 yang ke-...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 588
Link Soal
Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang bersifat mandiri. Wewenang utama KY yang berkaitan langsung dengan Mahkamah Agung (MA) adalah...
A
Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara.
B
Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan menjaga kehormatan keluhuran martabat hakim.
C
Mengadili hakim yang melakukan tindak pidana korupsi.
D
Membatalkan putusan kasasi yang dikeluarkan oleh MA.
E
Membuat undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
NO. 589
Link Soal
Kalimat kedua dalam naskah proklamasi berbunyi 'Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.' Makna mendalam dari kalimat ini adalah...
A
Pernyataan perang terbuka terhadap Jepang
B
Keinginan untuk membentuk angkatan perang sendiri
C
Langkah teknis administratif untuk mengambil alih kedaulatan pemerintahan
D
Penolakan terhadap bantuan sekutu
E
Pernyataan kemerdekaan secara de facto
NO. 590
Link Soal
Penyeragaman tata cara pengucapan dan rumusan Pancasila dalam upacara-upacara resmi kenegaraan diatur secara hukum melalui...
A
UUD 1945
B
TAP MPRS No. XX/MPRS/1966
C
Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016
D
Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968
E
Undang-Undang No. 5 Tahun 1985