Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 59. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 581
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan tugas strategis dalam pengawasan keuangan negara dengan tiga fungsi pokok, yaitu...
A
Efisiensi, yudikatif, dan auditif
B
Rekomendatif, yudikatif, dan auditif
C
Yudikatif, operatif, dan rekomendatif
D
Operatif, auditif, dan efisiensi
E
Rekomendatif, legislatif, dan inovatif
NO. 582
Link Soal
Lembaga negara mandiri yang anggota-anggotanya diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai amanat UUD 1945 adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Badan Pengawas Keuangan
D
Komisi Pemberantasan Korupsi
E
Komisi Yudisial
NO. 583
Link Soal
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Aturan pembatasan ini termuat dalam UUD 1945 Pasal...
A
Pasal 6
B
Pasal 7
C
Pasal 7A
D
Pasal 8
E
Pasal 9
NO. 584
Link Soal
Dalam sistem demokrasi di Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang penuh dalam menyelenggarakan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah...
A
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
B
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
D
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
NO. 585
Link Soal
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Presiden memiliki hak konstitusional untuk...
A
Mengangkat menteri-menteri negara
B
Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
C
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
D
Memberi grasi dan rehabilitasi
E
Menyatakan perang
NO. 586
Link Soal
Dalam UUD 1945, kewajiban Presiden dan Wakil Presiden untuk mengucapkan sumpah atau janji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR sebelum memangku jabatannya diatur dalam pasal...
A
Pasal 8
B
Pasal 9 ayat 1
C
Pasal 9 ayat 2
D
Pasal 10
E
Pasal 11 ayat 1
NO. 587
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru ditempatkan di sebuah daerah dengan tradisi musyawarah yang sangat kuat mendapati bahwa ada keputusan musyawarah adat yang, meskipun bertujuan menjaga keharmonisan lokal, secara tidak langsung berpotensi membatasi hak-hak dasar kelompok minoritas tertentu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi Pilar Negara, tindakan paling strategis dan berlandaskan prinsip yang harus diambil adalah...
A
Mendukung keputusan musyawarah adat tersebut demi menjaga stabilitas dan menghindari konflik dengan masyarakat lokal, dengan asumsi persatuan adalah yang terpenting.
B
Langsung melaporkan keputusan tersebut ke instansi yang lebih tinggi di tingkat provinsi atau pusat untuk pembatalan, karena melanggar konstitusi.
C
Mengadakan dialog terbuka dan persuasif dengan tokoh adat dan masyarakat, menjelaskan relevansi UUD NRI 1945 dan hak asasi manusia, serta mencari titik temu untuk harmonisasi tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional.
D
Mengabaikan keputusan tersebut karena dianggap sebagai ranah adat yang berada di luar kewenangan langsung ASN dalam konteks struktural.
E
Menginisiasi pembentukan peraturan daerah baru yang secara eksplisit melarang segala bentuk pembatasan hak minoritas oleh adat, dengan harapan dapat memaksa perubahan.
NO. 588
Link Soal
Dalam ilmu hukum, istilah 'kesatuan subyek' merujuk pada konsep...
A
Keadilan dalam penetapan sanksi hukum bagi warga negara
B
Adanya penguasa tunggal atau lembaga resmi yang menetapkan peraturan hukum
C
Berbagai pihak yang bekerja sama menyusun undang-undang
D
Keluasan jangkauan hukum bagi seluruh lapisan rakyat
E
Penyatuan seluruh wilayah di bawah satu aturan hukum
NO. 589
Link Soal
Setelah amandemen, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut...
A
Kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Undang-Undang Dasar
C
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
D
Sistem demokrasi terpimpin
E
Keputusan Presiden selaku mandataris MPR
NO. 590
Link Soal
Dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia, proses pemilihan umum untuk mengisi kursi legislatif di tingkat pusat (DPR) dan daerah (DPRD) memiliki mekanisme yang spesifik terkait entitas yang berhak mengajukan calon. Jika suatu entitas digambarkan sebagai pilar utama yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi politik kolektif, menyeleksi kader, serta memiliki legitimasi konstitusional untuk mendaftarkan kandidat dalam kontestasi legislatif, sehingga partisipasi publik dapat terwadahi secara terstruktur, maka entitas yang dimaksud adalah...
A
Badan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat independen dan adil.
B
Entitas yang mewadahi aspirasi politik kolektif dan memiliki mekanisme seleksi internal kader untuk diusulkan.
C
Organisasi kemasyarakatan yang fokus pada isu-isu sosial dan lingkungan hidup.
D
Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat usia minimal dan tidak sedang dicabut hak politiknya.
E
Kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembuatan kebijakan publik.