PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 6. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, setiap negara perlu merumuskan kerangka kebijakan fiskal yang strategis. Di Indonesia, proses penyusunan kerangka tersebut diawali oleh suatu entitas negara yang bertanggung jawab menganalisis kebutuhan belanja, potensi pendapatan, serta proyeksi pembiayaan negara. Dokumen awal yang komprehensif ini, sebelum menjadi undang-undang, disiapkan dan diajukan oleh entitas tersebut kepada lembaga legislatif untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama. Tanpa inisiasi dari entitas ini, pembahasan APBN tidak dapat dimulai secara resmi. Berdasarkan deskripsi peran dan tahapan tersebut, entitas negara manakah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan draf awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden Republik Indonesia bersama jajarannya (Pemerintah)
E
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pernyataan bahwa 'Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara' tertuang dalam dokumen...
A
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B
Supersemar 1966
C
Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966
D
Pembukaan UUD 1945
E
Tap MPRS No. XXV/1966

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam ilmu hukum, hukum yang berfungsi mengatur prosedur atau tata cara untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum materiel disebut...
A
Hukum Materiel
B
Hukum Formal
C
Hukum Privat
D
Hukum Publik
E
Hukum Positif

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Istilah "Pancasila" yang menjadi dasar negara Indonesia, memiliki akar kata dari bahasa...
A
Melayu
B
Sanskerta
C
Jawa Kuno
D
Kawi
E
Latin

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2003, berikut ini yang bukan merupakan alat bukti yang dapat menjadi sah adalah ....
A
Barang bukti yang dapat mendukung
B
Keterangan ahli
C
Keterangan saksi dan saksi kunci
D
Pendapat masyarakat
E
Surat dan tulisan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan karakteristik dari sistem pemerintahan presidensial?
A
Kekuasaan penyelenggara negara berada di tangan presiden
B
Menteri-menteri negara diangkat dan dibentuk oleh presiden
C
Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen
D
Presiden tidak berada di bawah kendali langsung parlemen
E
Menteri bertanggung jawab langsung kepada parlemen

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam asas kewarganegaraan, terdapat prinsip 'Ius Sanguinis'. Prinsip ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan...
A
Tempat kelahirannya
B
Agama yang dianutnya
C
Sejarah hidupnya
D
Asal-usul keturunannya (pertalian darah)
E
Status perkawinan orang tua

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

UU No. 32 Tahun 2004 (dan perubahannya) mengatur hubungan antara pusat dan daerah. Ketika pemerintah pusat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, asas yang diterapkan adalah...
A
Dekonsentrasi
B
Desentralisasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Khusus
E
Sentralisasi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dengan alasan kekosongan hukum, DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang didukung oleh dua fraksi. Secara yuridis, agar RUU tersebut lolos dan menjadi Undang-Undang yang sah, konsekuensinya adalah...
A
Otomatis batal demi hukum karena secara politis tingkat dukungan fraksi tergolong kecil.
B
Sah asalkan kedua fraksi pendukung tersebut merupakan dua fraksi terbesar di DPR.
C
Sah jika telah melalui pembahasan dan melibatkan unsur pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
D
Sah hanya jika agenda pembahasan RUU tersebut sudah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun bersangkutan.
E
Tidak ada konsekuensi yuridis, kecuali jika rakyat menggugatnya secara masif.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Ditinjau dari sejarah perumusannya, Pancasila yang tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai...
A
Perintis hidup bangsa Indonesia
B
Dasar filsafat negara Indonesia
C
Perjanjian luhur bangsa Indonesia
D
Pedoman hidup bangsa Indonesia
E
Kepribadian bangsa Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.