Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 6. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 51
Link Soal
Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia menganut asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil). Asas ini ditegaskan dalam landasan hukum...
A
Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2002
B
Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2003
C
Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2002
D
Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003
E
Pasal 3 UU No. 10 Tahun 2003
NO. 52
Link Soal
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) diamanatkan untuk selesai paling lambat pada 17 Agustus 2003. Selama MK belum terbentuk, kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini diatur dalam...
A
Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945
B
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
C
Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945
D
Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945
E
Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945
NO. 53
Link Soal
Kementerian Kehutanan menetapkan berbagai kebijakan prioritas untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Manakah di antara pilihan berikut yang BUKAN termasuk dalam 5 kebijakan prioritas sektor kehutanan (berdasarkan konteks kebijakan 2005-2009/RPJMN)?
A
Pemberantasan *illegal logging* (penebangan liar)
B
Revitalisasi industri kehutanan
C
Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan
D
Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan
E
Pemantapan kawasan hutan lindung secara absolut
NO. 54
Link Soal
Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), terdapat beberapa alat kelengkapan negara federal. Manakah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam alat kelengkapan negara RIS?
A
Presiden
B
Menteri
C
Senat
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
NO. 55
Link Soal
Pasca reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan. Amandemen pertama (Perubahan I) terhadap UUD 1945 disahkan pada sidang SU MPR tanggal...
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
9 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
21 Mei 1998
NO. 56
Link Soal
Perlindungan serta pemeliharaan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 32
B
Pasal 33
C
Pasal 34
D
Pasal 35
E
Pasal 36
NO. 57
Link Soal
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 (dan perubahannya), pemerintah daerah memiliki kewenangan luas kecuali pada urusan absolut yang tetap dipegang pusat. Manakah di bawah ini yang BUKAN termasuk urusan absolut pemerintah pusat (artinya boleh dikelola daerah)?
A
Politik Luar Negeri
B
Pertahanan dan Keamanan
C
Pengelolaan Sumber Daya Alam
D
Yustisi (Peradilan)
E
Moneter dan Fiskal Nasional
NO. 58
Link Soal
Pasal 7 UUD 1945 mengatur pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode. Pada amandemen ke berapakah perubahan pasal krusial ini disahkan?
A
Amandemen Pertama (1999)
B
Amandemen Kedua (2000)
C
Amandemen Ketiga (2001)
D
Amandemen Keempat (2002)
E
Dekrit Presiden 1959
NO. 59
Link Soal
Keanggotaan MPR yang mencakup unsur daerah telah diakomodasi dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Namun, terdapat perbedaan krusial terkait representasi daerah tersebut, yaitu ....
A
Sebelum amandemen, anggota MPR dari utusan daerah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah daerah
B
Sebelum amandemen, utusan daerah di MPR tidak memiliki tanggung jawab kepada daerah yang diwakilinya
C
Sebelum amandemen, anggota MPR dari utusan daerah tidak mempunyai hak untuk mengajukan Undang-Undang
D
Setelah amandemen, anggota MPR yang mewakili daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
E
Setelah amandemen, anggota MPR dari utusan daerah memiliki kesetaraan kedudukan dengan anggota lainnya
NO. 60
Link Soal
Rumusan dasar negara yang tersusun secara hierarkis dan piramidal dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 memiliki fungsi utama sebagai...
A
Satu-satunya sumber hukum materiil
B
Identitas dan karakteristik khas bangsa Indonesia
C
Panduan teknis penyusunan peraturan daerah
D
Filter utama terhadap segala bentuk kebudayaan lokal
E
Landasan bagi sistem ekonomi liberal