PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 6. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola, menyusun, dan mengawasi anggaran daerah secara mandiri dikenal dengan istilah...
A
Desentralisasi Politik
B
Desentralisasi Administrasi
C
Desentralisasi Fiskal
D
Dekonsentrasi Ekonomi
E
Otonomi Khusus

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di sebuah kota, muncul kontroversi besar terkait kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan pembangunan mega proyek pariwisata, mengabaikan keluhan masyarakat adat dan petani lokal yang terdampak langsung. Meskipun proses legislasi kebijakan tersebut telah sesuai prosedur formal, namun partisipasi publik dalam perumusannya sangat minim dan dianggap hanya formalitas. Masyarakat merasa hak-hak mereka diabaikan demi kepentingan investasi. Situasi ini memicu demonstrasi dan gugatan hukum. Bagaimana implikasi peristiwa ini terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan peran lembaga negara menurut UUD 1945 sebagai pilar negara?
A
Menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat hanya berlaku dalam pemilihan umum, sedangkan dalam implementasi kebijakan, kekuasaan ada pada pemerintah dan DPR/DPRD sebagai representasi.
B
Membuktikan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip 'checks and balances' serta penegakan hak asasi warga negara, yang berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah di mata publik.
C
Mengindikasikan bahwa konstitusi Indonesia belum cukup kuat mengatur partisipasi publik yang substansial, sehingga diperlukan amandemen untuk mempertegas mekanisme aspirasi masyarakat.
D
Menegaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah prioritas utama, dan dampaknya terhadap masyarakat tertentu harus diterima sebagai konsekuensi logis dari upaya peningkatan kesejahteraan nasional secara keseluruhan.
E
Mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sehingga kontrol dari pemerintah pusat perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi dan keadilan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Organisasi regional ASEAN resmi berdiri melalui penandatanganan sebuah kesepakatan diplomatik. Di kota manakah organisasi tersebut didirikan?
A
Jakarta
B
Bangkok
C
Manila
D
Singapura
E
Kuala Lumpur

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Negara mengelola aset strategis melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbagi menjadi Persero dan Perum. Manakah perusahaan berikut yang memiliki status sebagai Persero?
A
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani)
B
PT Jasa Marga
C
Perum Percetakan Negara RI
D
Perum Pegadaian (sebelum beralih status)
E
Perum Damri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Jenis referendum di mana persetujuan rakyat mutlak diperlukan sebelum suatu undang-undang tertentu dapat diberlakukan disebut...
A
Referendum Obligatoir
B
Referendum Fakultatif
C
Referendum Konsultatif
D
Referendum Terpusat
E
Referendum Kerakyatan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika', frasa 'Tunggal Ika' merepresentasikan suatu konsep penting bagi bangsa Indonesia, yaitu...
A
Realitas sosial masyarakat
B
Cita-cita kebangsaan
C
Jembatan emas kemerdekaan
D
Kemerdekaan bangsa
E
Kedaulatan negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Selain menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, hasil penting dari sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah...
A
Pembubaran panitia sembilan
B
Pengesahan susunan kabinet pertama
C
Pemilihan penanggungjawab dasar negara
D
Pembubaran PPKI secara resmi
E
Memilih serta menetapkan Presiden dan Wakil Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen pertama tahun 1999, fokus utama perubahannya adalah untuk membatasi kekuasaan Presiden agar tidak otoriter. Salah satu pasal krusial yang diubah adalah Pasal 7, yang mengatur tentang...
A
Pengangkatan menteri-menteri oleh Presiden
B
Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
C
Hak Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
D
Wewenang Presiden menyatakan perang
E
Sumpah jabatan Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung adalah...
A
Komisi Yudisial
B
Badan Pemeriksa Keuangan
C
Mahkamah Konstitusi
D
Dewan Perwakilan Rakyat
E
Mahkamah Agung

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam penjelasan yang terdapat dalam UUD 1945 terdapat penafsiran otentik terhadap UUD 1945, hal ini karena pada penjelasan ...
A
Tidak dapat dirubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya
B
Merupakan rangkaian utuh dengan dengan pasal-pasalnya
C
Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia
D
Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskan
E
Dapat diterima secara yuridis dan faktual sebagai satu kesatuan hukum dasar

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.