Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 6. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 51
Link Soal
Dalam menjalankan wewenangnya memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara tertentu. Lembaga yang dimaksud adalah...
A
Mahkamah Konstitusi
B
DPR
C
Mahkamah Agung
D
Komisi Yudisial
E
Menteri Hukum dan HAM
NO. 52
Link Soal
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi 'Realitas'. Apa makna dari dimensi realitas tersebut?
A
Pancasila berisi cita-cita yang masih di awang-awang.
B
Nilai-nilai Pancasila harus bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri (riil), bukan jiplakan.
C
Pancasila dapat berubah wujud sesuai keinginan penguasa.
D
Pancasila hanya mengurusi hal-hal yang nyata (fisik) saja.
E
Nilai Pancasila harus dipaksakan menjadi realitas di negara lain.
NO. 53
Link Soal
Berdasarkan amanat UUD 1945, negara memiliki kewajiban untuk memprioritaskan alokasi dana pendidikan dalam APBN maupun APBD. Persentase minimal alokasi tersebut adalah sebesar...
A
15%
B
20%
C
25%
D
30%
E
10%
NO. 54
Link Soal
Dalam sistem demokrasi di Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan tersebut secara institusional dijalankan melalui...
A
MPR dan DPR
B
Presiden dan Kabinet
C
Mahkamah Konstitusi
D
DPA dan BPK
E
Lembaga Swadaya Masyarakat
NO. 55
Link Soal
Salah satu ideologi besar di dunia adalah Sosialisme/Komunisme. Tokoh utama yang mencetuskan dasar-dasar pemikiran ideologi ini adalah...
A
Karl Marx
B
Adam Smith
C
Plato
D
Aristoteles
E
John Locke
NO. 56
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI pertama, muncul berbagai usulan mengenai dasar teori negara. Siapakah tokoh yang mengemukakan tiga teori negara yakni teori perseorangan, teori kelas, dan teori integralistik dalam pidatonya?
A
Ir. Soekarno
B
Moh. Yamin
C
Dr. Soepomo
D
Drs. Moh. Hatta
E
Mr. Ahmad Subardjo
NO. 57
Link Soal
Berikut adalah nama-nama wilayah administratif. Manakah di antara pilihan berikut yang BUKAN merupakan bagian dari negara bagian Amerika Serikat?
A
Wyoming
B
Colorado
C
Idaho
D
Roskilde
E
Delaware
NO. 58
Link Soal
Setelah periode reformasi, Indonesia mengalami serangkaian amandemen konstitusi yang mengubah secara fundamental struktur kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk membangun sistem checks and balances yang lebih kuat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul wacana dan upaya-upaya yang dianggap publik berpotensi mengembalikan praktik kekuasaan yang cenderung sentralistik atau bahkan melampaui batas kewenangan konstitusional, misalnya melalui revisi undang-undang strategis yang cenderung mengurangi partisipasi publik atau memperkuat dominasi satu cabang kekuasaan atas yang lain.
A
Memastikan semangat checks and balances antarlembaga negara tetap berjalan efektif sesuai dengan prinsip konstitusionalisme modern yang menjunjung tinggi pembatasan kekuasaan.
B
Mencegah amandemen UUD 1945 yang terlalu sering sehingga mengaburkan identitas konstitusional bangsa dan mengurangi legitimasi konstitusi.
C
Menjamin partisipasi publik yang masif dan bermakna dalam setiap proses pembentukan undang-undang agar sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat.
D
Mempertahankan substansi nilai-nilai Pancasila agar tidak terkikis oleh interpretasi hukum yang legalistik-positivistik dan mengabaikan nilai moral.
E
Menjamin independensi lembaga peradilan sebagai penjaga konstitusi dari intervensi kekuasaan lainnya, baik eksekutif maupun legislatif.
NO. 59
Link Soal
Seorang anak dilahirkan di negara 'A' yang menganut asas Ius Soli (tempat kelahiran), sedangkan orang tuanya adalah warga negara 'B' yang menganut asas Ius Sanguinis (keturunan). Berdasarkan hukum internasional, bagaimana status kewarganegaraan anak tersebut?
A
Apatride (Tidak memiliki kewarganegaraan)
B
Bipatride (Berkewarganegaraan ganda)
C
Multipatride (Lebih dari dua kewarganegaraan)
D
Warga Negara A saja
E
Warga Negara B saja
NO. 60
Link Soal
Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Dasar konstitusional mengenai keberadaan kementerian ini diatur dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 15 ayat (1)
B
Pasal 16 ayat (1)
C
Pasal 17 ayat (1)
D
Pasal 18 ayat (1)
E
Pasal 19 ayat (1)