Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 6. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 51
Link Soal
Pernyataan bahwa 'Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara' tertuang dalam dokumen...
A
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B
Supersemar 1966
C
Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966
D
Pembukaan UUD 1945
E
Tap MPRS No. XXV/1966
NO. 52
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara kepada lembaga-lembaga berikut, sesuai kewenangannya, yaitu...
A
Presiden, DPR, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan DPRD
C
DPR, MPR, dan DPRD
D
Presiden, DPR, dan DPD
E
Presiden, DPD, dan DPRD
NO. 53
Link Soal
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Urutan yang benar setelah UUD 1945 adalah...
A
UU/Perppu - Tap MPR - PP
B
Tap MPR - UU/Perppu - PP
C
PP - Tap MPR - UU/Perppu
D
UU/Perppu - PP - Perpres
E
Tap MPR - PP - Perpres
NO. 54
Link Soal
Pada periode Orde Lama, terjadi beberapa peristiwa yang dianggap sebagai penyimpangan terhadap sistem ketatanegaraan. Salah satu contohnya adalah...
A
Penerapan sistem demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen.
B
Tindakan Presiden yang melakukan pembubaran terhadap DPR hasil pemilu.
C
Pemisahan peran Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
D
Adanya pembatasan masa jabatan presiden selama dua periode saja.
E
Pembentukan kabinet yang terdiri dari ahli-ahli di bidangnya (zaken kabinet).
NO. 55
Link Soal
Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pelantikan serta pemberhentian Presiden adalah...
A
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
B
KY (Komisi Yudisial)
C
MK (Mahkamah Konstitusi)
D
MA (Mahkamah Agung)
E
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
NO. 56
Link Soal
Dalam menjalankan kewenangannya untuk memberikan amnesti dan abolisi, Presiden Republik Indonesia wajib mempertimbangkan nasihat atau pertimbangan dari lembaga negara mana?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Mahkamah Agung (MA)
NO. 57
Link Soal
Indonesia, sebagai negara majemuk, menghadapi tantangan dan sekaligus memiliki kekayaan dari keberagaman budaya, etnis, dan agama. Untuk merekatkan persatuan di tengah perbedaan tersebut, negara memiliki simbol-simbol yang merepresentasikan identitas dan filosofi kebangsaan. Dalam konteks ini, seorang pakar konstitusi dalam sebuah seminar nasional menggarisbawahi pentingnya Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' sebagai penjelmaan komitmen bangsa terhadap persatuan dalam keberagaman. Merujuk pada UUD 1945, pasal manakah yang secara spesifik dan eksplisit menjadi landasan hukum utama yang menetapkan bentuk dan semboyan Lambang Negara tersebut, sehingga berfungsi sebagai penjaga identitas nasional dan perekat kebangsaan?
A
Pasal yang mengatur bahwa Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih.
B
Pasal yang menyatakan Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia.
C
Pasal yang menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
D
Pasal yang menetapkan Lagu Kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya.
E
Pasal yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai lambang-lambang negara dengan undang-undang.
NO. 58
Link Soal
ASEAN dibentuk dengan tujuan-tujuan strategis bagi kawasan. Di bawah ini yang BUKAN merupakan tujuan pokok dari berdirinya ASEAN adalah...
A
Mempererat persaudaraan dan kesepahaman antarnegara se-Asia Tenggara
B
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pasar bersama dan proyek kolektif
C
Mendorong kerja sama sosial budaya melalui pertukaran aset kebudayaan
D
Menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
E
Memfasilitasi proses ekstradisi antarnegara anggota
NO. 59
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sering dihadapkan pada dinamika antara kearifan lokal dan norma hukum positif. Di suatu wilayah, terdapat praktik adat yang mewajibkan seluruh transaksi kepemilikan tanah melalui persetujuan dewan adat, bahkan untuk warga yang secara hukum telah memiliki sertifikat hak milik. Praktik ini dinilai menghambat investasi dan mobilitas ekonomi, serta berpotensi diskriminatif terhadap pendatang. Dalam konteks pemahaman Pilar Negara, pendekatan manakah yang paling tepat untuk mengatasi dilema ini agar keadilan sosial terwujud sekaligus menghormati keberadaan hukum adat?
A
Mempertahankan sepenuhnya hukum adat demi menjaga identitas dan kearifan lokal, sekalipun menimbulkan friksi dengan hukum nasional.
B
Menegakkan secara mutlak hukum nasional tentang kepemilikan tanah tanpa mempertimbangkan sedikitpun aspek hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.
C
Melakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, dengan menempatkan Pancasila sebagai filter dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai payung hukum tertinggi, guna mencapai keadilan sosial yang berkeadilan.
D
Menginisiasi forum dialog antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak terkait untuk mencari solusi tanpa intervensi hukum dari pemerintah pusat.
E
Meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan semua peraturan adat yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara langsung.
NO. 60
Link Soal
Wewenang Presiden Republik Indonesia untuk memberikan gelar kehormatan, tanda jasa, serta bentuk kehormatan lainnya secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 12
B
Pasal 13
C
Pasal 14
D
Pasal 15
E
Pasal 16