Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 6. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 51
Link Soal
Perubahan ketiga (Amandemen III) UUD 1945 mencakup materi tentang Pemilihan Presiden secara langsung dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini disahkan pada...
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
9 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
11 September 2001
NO. 52
Link Soal
Dalam konteks otonomi daerah, sebuah pemerintah provinsi ingin mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya secara lebih spesifik. Namun, beberapa pasal dalam Perda tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu dan mengabaikan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Jika Anda adalah seorang pejabat negara yang bertugas mengawasi implementasi kebijakan daerah, tindakan mana yang paling tepat dan paling selaras dengan prinsip-prinsip Pilar Negara?
A
Segera membatalkan Perda tersebut tanpa diskusi, karena jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
B
Meminta pemerintah provinsi untuk meninjau ulang dan merevisi pasal-pasal yang diskriminatif agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI.
C
Mengizinkan Perda tersebut berlaku dengan alasan otonomi daerah harus dihormati sepenuhnya, namun dengan catatan akan diawasi ketat.
D
Meneruskan Perda tersebut ke Mahkamah Agung untuk diuji materi tanpa ada upaya dialog atau revisi di tingkat daerah terlebih dahulu.
E
Membentuk tim kajian independen untuk mengevaluasi dampak Perda tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
NO. 53
Link Soal
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945. Salah satu alasan utama pembentukan DPD adalah untuk...
A
Memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan representasi kepentingan daerah.
B
Menjadi penyeimbang terhadap pelaksanaan fungsi legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
C
Menerapkan prinsip pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) antarlembaga.
D
Memastikan partisipasi aktif seluruh provinsi dalam proses pembentukan undang-undang nasional.
E
Mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
NO. 54
Link Soal
Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, serta satu poin krusial lainnya yaitu...
A
Kerukunan antar pemuka agama dengan tokoh budaya
B
Kerukunan umat beragama dengan organisasi politik
C
Kerukunan umat beragama dengan pihak militer
D
Kerukunan umat beragama dengan pemerintah
E
Kerukunan antar lembaga pendidikan agama
NO. 55
Link Soal
Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa...
A
Pancasila hanya sebagai simbol negara dalam upacara
B
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
C
Pancasila dapat diubah sewaktu-waktu sesuai selera pemimpin
D
Pancasila hanya berlaku bagi golongan tertentu saja
E
Pancasila adalah alat politik untuk mempertahankan kekuasaan
NO. 56
Link Soal
Monarkisme merupakan paham dimana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah ...
A
Amerika Serikat
B
Australia
C
Brunei Darussalam
D
Rusia
E
Jerman
NO. 57
Link Soal
Meskipun dinamika ketatanegaraan Indonesia terus berubah seiring waktu, terdapat satu hal prinsipil yang disepakati untuk tidak akan pernah diubah, yaitu...
A
Sistem kepartaian
B
Mekanisme pemilihan presiden
C
Bentuk Negara Kesatuan
D
Struktur lembaga tinggi negara
E
Sistem birokrasi pemerintahan
NO. 58
Link Soal
Eksistensi para pembantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan diatur secara spesifik dalam UUD 1945. Bab berapakah yang membahas tentang Kementerian Negara?
A
Bab VI
B
Bab IV
C
Bab V
E
Bab VII
NO. 59
Link Soal
Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah adanya pembagian kekuasaan (check and balances). Dalam hal pembentukan Undang-Undang (Legislasi), UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang ada pada DPR, namun pembahasan setiap RUU harus dilakukan bersama...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Presiden
C
MPR
D
DPD (untuk semua RUU)
E
Mahkamah Agung
NO. 60
Link Soal
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 UUD 1945, pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat duta dan konsul adalah...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Menteri Luar Negeri
D
Presiden
E
Duta Besar Luar Biasa