Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 6. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 51
Link Soal
Siapakah yang memiliki wewenang untuk memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
A
Presiden dengan pertimbangan DPR
B
DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
C
MPR melalui sidang istimewa
D
Menteri Keuangan
E
Komisi Pemberantasan Korupsi
NO. 52
Link Soal
Untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimanakah pola koordinasi yang ideal antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan dapat berjalan efektif?
A
Pemerintah daerah dibiarkan mengatur kebijakan nasional secara mandiri.
B
Pemerintah pusat menetapkan kebijakan secara sepihak tanpa melibatkan daerah.
C
Membangun komunikasi yang intensif dan koordinasi yang berkelanjutan antara pusat dan daerah.
D
Seluruh tanggung jawab pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
E
Wewenang daerah dibatasi secara penuh agar tunduk pada pusat.
NO. 53
Link Soal
Tindakan memperlakukan sesama manusia dengan menjunjung tinggi nilai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan mencerminkan pengamalan sila ke...
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 54
Link Soal
Fenomena sosial seperti eksploitasi anak untuk bekerja, kekerasan terhadap asisten rumah tangga, dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas masih sering terjadi. Kasus-kasus tersebut secara mendasar merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap...
A
Etika pergaulan masyarakat modern
B
Hak Asasi Manusia (HAM)
C
Hukum adat setempat
D
Prosedur operasional kerja
E
Administrasi kependudukan
NO. 55
Link Soal
Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan grasi (pengampunan) dan rehabilitasi. Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
DPR
B
MPR
C
Mahkamah Agung
D
Kejaksaan Agung
E
Mahkamah Konstitusi
NO. 56
Link Soal
Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini disebabkan posisi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia berkedudukan sebagai...
A
Pandangan hidup bangsa
B
Kepribadian bangsa
C
Perjanjian luhur bangsa
D
Sumber dari segala sumber hukum
E
Ideologi tertutup
NO. 57
Link Soal
Dengan alasan kekosongan hukum, DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang didukung oleh dua fraksi. Secara yuridis, agar RUU tersebut lolos dan menjadi Undang-Undang yang sah, konsekuensinya adalah...
A
Otomatis batal demi hukum karena secara politis tingkat dukungan fraksi tergolong kecil.
B
Sah asalkan kedua fraksi pendukung tersebut merupakan dua fraksi terbesar di DPR.
C
Sah jika telah melalui pembahasan dan melibatkan unsur pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
D
Sah hanya jika agenda pembahasan RUU tersebut sudah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun bersangkutan.
E
Tidak ada konsekuensi yuridis, kecuali jika rakyat menggugatnya secara masif.
NO. 58
Link Soal
Konstitusi memberikan mandat bahwa segala bentuk pajak dan pungutan yang bersifat memaksa guna kepentingan negara wajib diatur melalui...
A
Peraturan Pemerintah
B
Keputusan Menteri
C
Peraturan Presiden
D
Surat Keputusan Bersama
E
Undang-Undang
NO. 59
Link Soal
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, asas demokrasi menuntut adanya mekanisme pengambilan keputusan yang bercirikan...
A
Voting atau suara terbanyak sejak awal.
B
Keputusan sepihak dari pimpinan proyek.
C
Musyawarah untuk mencapai mufakat.
D
Mengikuti instruksi negara donor asing.
E
Debat terbuka yang memancing konflik.
NO. 60
Link Soal
Pengakuan serta perlakuan terhadap setiap individu yang selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan merupakan perwujudan dari nilai Pancasila, khususnya sila...
A
Kesatu
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima