Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 60. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 591
Link Soal
Pernyataan di bawah ini yang paling tepat menggambarkan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah...
A
Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan negara
B
Pancasila hanya digunakan sebagai semboyan untuk menjaga persatuan
C
Pancasila merupakan alat untuk membatasi kebebasan berpendapat
D
Pancasila adalah dokumen sejarah yang tidak memiliki kekuatan hukum
E
Pancasila berfungsi sebagai kurikulum wajib pendidikan di luar negeri
NO. 592
Link Soal
Pancasila mengandung elemen-elemen positif yang selaras dengan berbagai ideologi dunia. Salah satu ajaran sosialisme yang dianggap sejalan dengan nilai Pancasila adalah...
A
Penghapusan seluruh hak milik pribadi secara mutlak
B
Perjuangan kelas buruh untuk menjatuhkan kelas menengah
C
Penerapan sistem diktator proletariat dalam pemerintahan
D
Adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak kaum pekerja/buruh
E
Penggunaan alat negara untuk mencapai masyarakat komunis
NO. 593
Link Soal
Untuk menangani konflik antar daerah, pendekatan kebijakan seperti apa yang mencerminkan prinsip NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika?
A
Membiarkan konflik mereda dengan sendirinya.
B
Mengedepankan kekuatan militer untuk menekan konflik.
C
Memfasilitasi dialog damai antar daerah dengan mediasi pemerintah pusat.
D
Menyerahkan sepenuhnya kepada tokoh adat tanpa campur tangan negara.
E
Membuat kebijakan pusat yang kaku tanpa melihat akar masalah daerah.
NO. 594
Link Soal
Cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya, baik Nasional, regional, maupun global merupakan pengertian dari
A
Wawasan Nusantara
B
Wawasan Nasional
C
Ketahanan Nasional
D
Pembangunan Nasional
E
Wawasan Kenegaraan
NO. 595
Link Soal
Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia memiliki beberapa variasi pelaksanaannya. Pernyataan di bawah ini yang BUKAN termasuk variasi (penyesuaian) sistem presidensial di Indonesia adalah...
A
Presiden dapat diberhentikan MPR atas usul DPR
B
Menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR
C
Pengangkatan pejabat negara oleh Presiden memerlukan pertimbangan DPR
D
Kebijakan tertentu Presiden memerlukan persetujuan DPR
E
Parlemen memiliki kekuasaan besar dalam legislasi dan anggaran
NO. 596
Link Soal
UUD 1945 secara spesifik mengatur identitas nasional Indonesia. Pasal yang menjelaskan bahwa Bendera Negara Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih adalah...
A
Pasal 35
B
Pasal 36
C
Pasal 36A
D
Pasal 36B
E
Pasal 34
NO. 597
Link Soal
Implementasi nilai Pancasila dalam bidang ekonomi menuntut perilaku yang positif. Manakah di antara pilihan berikut yang mencerminkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi?
A
Mengeksploitasi sumber daya alam secara maksimal demi keuntungan pasar semata
B
Menyusun regulasi yang mendukung sistem ekonomi pasar bebas (liberal)
C
Mendahulukan produk impor dibandingkan produk dalam negeri
D
Menghindari persaingan usaha yang sehat
E
Meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi dengan menghapus distorsi ekonomi
NO. 598
Link Soal
Paham politik yang menonjolkan nasionalisme fanatik, otoriter, dan menjunjung tinggi kekuasaan absolut tanpa adanya sistem demokrasi merupakan ciri dari...
A
Fasisme
B
Anarkisme
C
Kapitalisme
D
Sosialisme
E
Liberalisme
NO. 599
Link Soal
Sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UUD 1945, persyaratan kehadiran anggota dalam sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal konstitusi adalah sekurang-kurangnya...
A
Setengah dari seluruh anggota
B
Tiga perlima dari total anggota
C
Dua pertiga dari jumlah anggota
D
Empat perlima dari total anggota
E
Tiga perempat dari jumlah anggota
NO. 600
Link Soal
Maklumat Pemerintah No. X tanggal 16 Oktober 1945 memberikan kewenangan baru kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yaitu...
A
Kewenangan yudikatif untuk mengadili penjahat perang
B
Kewenangan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari
C
Kewenangan legislatif untuk membuat undang-undang bersama Presiden
D
Kewenangan militer untuk mengomandoi angkatan perang
E
Kewenangan diplomatik untuk mewakili negara di PBB