PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 60. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 591
Sistem demokrasi liberal dengan kabinet parlementer yang sering berganti-ganti di Indonesia terjadi pada masa berlakunya...
A
UUD 1945 periode awal
B
Konstitusi RIS 1949
C
UUDS 1950
D
UUD 1945 masa Orde Lama
E
UUD 1945 masa Orde Baru

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 592
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen, terdapat lembaga negara yang berwenang menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Mahkamah Konstitusi (MK)
C
Komisi Yudisial (KY)
D
Kejaksaan Agung
E
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 593
Pemerintah membentuk tim terpadu dengan tujuan memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif untuk menjamin terciptanya peradilan yang merdeka. Hal tersebut merupakan karakteristik utama dari...
A
Negara hukum
B
Pemerintah demokrasi
C
Negara Republik
D
Kedaulatan rakyat
E
Penegakan hukum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 594
Landasan konstitusional bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa termuat dalam...
A
Pasal 29 ayat (1) UUD 1945
B
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
C
Pembukaan UUD 1945 alinea ke-3
D
Pasal 28E ayat (1) UUD 1945
E
Sila kelima Pancasila

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 595
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan kekuasaannya dengan batasan sesuai UUD RI 1945. Bukti praktik ketatanegaraan yang menunjukkan penerapan paham konstitusionalisme di NKRI adalah ....
A
Kekuasaan negara terpisah sepenuhnya tanpa hubungan satu sama lain
B
Terwujudnya kekuasaan negara yang setara dan saling mengontrol
C
Presiden memiliki wewenang penuh sebagai pemegang kekuasaan negara
D
Pejabat legislatif melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan partai politiknya
E
Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak secara langsung mengatur pemerintah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 596
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, urusan agama tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah. Alasan mendasar dari kebijakan ini adalah...
A
Untuk mencegah timbulnya keberagaman hukum daerah yang dapat mengganggu kerangka NKRI
B
Karena agama adalah hak asasi manusia yang universal
C
Agar pemerintah daerah tidak terbebani anggaran keagamaan
D
Untuk menghindari dominasi satu agama di daerah tertentu
E
Karena kementerian agama belum memiliki kantor wilayah yang memadai

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 597
Di Inggris, badan perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih dari partai politik untuk masa jabatan 5 tahun dinamakan...
A
House of Commons
B
House of Lords
C
National Assembly
D
The House of Representative
E
National People's Congress

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 598
Pemerintahan Jokowi-JK pernah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. Berikut ini yang BUKAN merupakan poin dari kebijakan tersebut adalah...
A
Perampingan izin di sektor kehutanan.
B
Pemberian insentif pengurangan pajak bunga deposito.
C
Percepatan pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday.
D
Pungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk alat transportasi.
E
Pemberian insentif fasilitas di kawasan Pusat Logistik Berikat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 599
Kualitas suatu ideologi yang mampu memberikan harapan serta cita-cita masa depan yang lebih baik bagi masyarakatnya merupakan penjelasan dari dimensi...
A
Dimensi Fleksibilitas
B
Dimensi Realita
C
Dimensi Idealisme
D
Dimensi Subjektif
E
Dimensi Kultural

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 600
Di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) adalah...
A
Akuntabilitas
B
Proporsionalitas
C
Profesionalitas
D
Efisiensi
E
Dekonsentrasi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.