PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 60. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 591
Dalam menghadapi era globalisasi yang semakin kompleks dan munculnya berbagai ideologi transnasional, pemahaman dan pengamalan Empat Pilar Kebangsaan menjadi krusial. Namun, seringkali terjadi perdebatan mengenai hirarki atau hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan hubungan fundamental antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks pilar negara?
A
UUD NRI Tahun 1945 adalah manifestasi ideologis dari Pancasila, sehingga perubahan UUD harus selalu merujuk pada nilai-nilai dasar Pancasila.
B
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan yang setara sebagai fondasi hukum negara, memastikan stabilitas hukum tanpa hirarki.
C
Pancasila merupakan Staatsfundamentalnorm yang menjadi sumber nilai dan norma fundamental bagi pembentukan dan keberlakuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis.
D
Perubahan amandemen UUD NRI Tahun 1945 dapat dilakukan secara independen tanpa terikat pada Pancasila, selama sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku.
E
UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi yang lebih tinggi karena mengatur tata negara secara rinci, sedangkan Pancasila lebih bersifat filosofis dan abstrak.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 592
Setelah melewati empat tahap amendemen, struktur batang tubuh UUD 1945 yang berlaku saat ini secara rinci terdiri atas...
A
16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan
B
19 bab, 27 pasal, 164 ayat, 1 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan
C
29 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan
D
21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan
E
18 bab, 36 pasal, 150 ayat, 2 pasal aturan peralihan, dan 1 pasal aturan tambahan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 593
Sistematika UUD 1945 mengelompokkan materi muatan ke dalam bab-bab. Bab XI UUD 1945 secara khusus mengatur tentang...
A
Pertahanan dan Keamanan Negara
B
Warga Negara dan Penduduk
C
Agama
D
Pendidikan dan Kebudayaan
E
Perekonomian Nasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 594
Perbedaan mendasar antara bentuk pemerintahan Republik dan Kerajaan (Monarki) terletak pada mekanisme penentuan kepala negaranya, yaitu...
A
Jumlah orang yang memegang kekuasaan (satu vs banyak)
B
Pengangkatan (warisan/turun-temurun) vs Pemilihan (masa jabatan terbatas)
C
Ada tidaknya konstitusi yang membatasi
D
Kesejahteraan rakyatnya
E
Sistem kepartaian yang digunakan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 595
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antara jenis peraturan berikut, manakah yang memiliki kedudukan paling rendah?
A
Undang-Undang (UU)
B
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
C
Peraturan Presiden (Perpres)
D
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
E
Undang-Undang Dasar 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 596
Landasan konstitusional bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa termuat dalam...
A
Pasal 29 ayat (1) UUD 1945
B
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
C
Pembukaan UUD 1945 alinea ke-3
D
Pasal 28E ayat (1) UUD 1945
E
Sila kelima Pancasila

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 597
Di tengah arus informasi digital yang semakin deras dan mudah diakses, muncul fenomena polarisasi identitas di media sosial, di mana kelompok-kelompok dengan latar belakang suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA) yang berbeda cenderung membentuk 'ruang gema' (echo chamber) dan semakin menguatkan prasangka terhadap kelompok lain. Narasi kebencian, disinformasi, dan hoaks yang menargetkan kelompok minoritas seringkali menyebar cepat, mengikis toleransi dan memperdalam jurang perbedaan di masyarakat, bahkan memicu insiden konflik horizontal yang merugikan kerukunan sosial.
A
Aspek persatuan dalam keberagaman; melalui penegakan hukum yang tegas terhadap penyebar kebencian dan literasi digital yang masif untuk seluruh lapisan masyarakat guna membangun ketahanan informasi.
B
Aspek toleransi antarumat beragama; dengan mendorong dialog antaragama dan memperkuat peran lembaga keagamaan dalam menjaga kerukunan serta mencegah provokasi agama.
C
Aspek pluralisme budaya; melalui penguatan identitas lokal dan promosi kebudayaan daerah sebagai fondasi kebangsaan yang beragam dan kaya.
D
Aspek integrasi sosial; dengan fokus pada program-program pembangunan ekonomi yang merata agar kesenjangan sosial tidak menjadi pemicu konflik identitas di masyarakat.
E
Aspek pemahaman multikulturalisme; melalui revisi kurikulum pendidikan yang menekankan narasi persatuan dan menghindari fragmentasi identitas sejak dini.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 598
Dalam sistem perekonomian yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi Pancasila, perlakuan terhadap hak milik perseorangan adalah...
A
Dihapus demi kepentingan negara
B
Sepenuhnya tidak diakui oleh sistem
C
Tetap diakui keberadaannya
D
Wajib dibagikan kepada masyarakat secara merata
E
Hanya boleh dimiliki oleh pejabat negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 599
Dalam sistematika UUD 1945, pengaturan mengenai Bentuk Negara dan Kedaulatan diletakkan pada bagian awal. Bab berapakah yang mengatur hal tersebut?
A
Bab I
B
Bab II
C
Bab III
D
Bab IV
E
Bab V

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 600
Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki agenda untuk mengubah pasal-pasal konstitusi harus memenuhi kuorum kehadiran anggota sebesar...
A
Minimal 1/3 jumlah anggota MPR
B
Minimal 1/2 jumlah anggota MPR
C
Minimal 2/3 jumlah anggota MPR
D
Minimal 1/4 jumlah anggota MPR
E
Minimal 3/4 jumlah anggota MPR

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.