Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 60. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 591
Link Soal
Pasca reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan. Amandemen pertama (Perubahan I) terhadap UUD 1945 disahkan pada sidang SU MPR tanggal...
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
9 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
21 Mei 1998
NO. 592
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia, yang sangat kaya akan sumber daya mineral dan energi, merasa bahwa kebijakan bagi hasil dari pemerintah pusat tidak adil dan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan serta dampak sosial-budaya yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya di wilayah mereka. Masyarakat lokal dan elit daerah mulai menyuarakan tuntutan yang lebih besar terhadap otonomi dalam pengelolaan sumber daya dan bahkan ancaman untuk meninjau ulang komitmen terhadap kebijakan nasional jika aspirasi mereka tidak diakomodasi secara memadai dan proporsional.
A
Dimensi kedaulatan negara, yang menguji kemampuan pemerintah pusat untuk mengelola potensi konflik kepentingan antara daerah dan nasional tanpa mengorbankan integritas wilayah dan stabilitas politik.
B
Dimensi kesatuan wilayah, yang menyoroti perlunya pemerataan pembangunan ekonomi dan infrastruktur untuk mengurangi disparitas antar daerah guna mencegah sentimen separatisme.
C
Dimensi bentuk negara kesatuan, yang menantang keseimbangan antara desentralisasi kekuasaan dan otoritas pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah yang otonom dan mandiri.
D
Dimensi persatuan dan kesatuan bangsa, yang mengindikasikan kegagalan dalam membangun identitas nasional yang kuat dan rasa memiliki di daerah-daerah kaya sumber daya.
E
Dimensi geopolitik, yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas regional dari intervensi asing yang mungkin memanfaatkan isu kedaerahan untuk kepentingan strategis mereka.
NO. 593
Link Soal
Landasan konstitusional yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia termuat dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 19
B
Pasal 17
C
Pasal 18
D
Pasal 21
E
Pasal 22
NO. 594
Link Soal
Selain menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, hasil penting dari sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah...
A
Pembubaran panitia sembilan
B
Pengesahan susunan kabinet pertama
C
Pemilihan penanggungjawab dasar negara
D
Pembubaran PPKI secara resmi
E
Memilih serta menetapkan Presiden dan Wakil Presiden
NO. 595
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, terdapat pergeseran kekuasaan legislatif. Jika Presiden menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama DPR, bagaimanakah status RUU tersebut secara hukum?
A
Batal demi hukum karena tidak ada tanda tangan Presiden
B
Dikembalikan ke DPR untuk direvisi ulang
C
Dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi
D
Tetap sah menjadi Undang-Undang setelah 30 hari
E
Presiden memiliki hak veto mutlak untuk membatalkan RUU
NO. 596
Link Soal
Dalam konsepsi Wawasan Nusantara, aspek kehidupan nasional dibedakan menjadi aspek alamiah (Trigatra) dan aspek sosial (Pancagatra). Manakah di bawah ini yang termasuk dalam aspek alamiah?
A
Sistem politik dan demokrasi
B
Kondisi ekonomi nasional
C
Keadaan dan kekayaan alam (Flora dan Fauna)
D
Kehidupan sosial budaya masyarakat
E
Tingkat keterampilan dan kualitas penduduk
NO. 597
Link Soal
Dalam tinjauan asal mula Pancasila, yang dimaksud dengan 'Causa Efisien' adalah...
A
Nilai-nilai adat dan budaya yang menjadi materi Pancasila
B
Proses perumusan dalam sidang BPUPKI
C
Asal mula yang menjadikan Pancasila sah sebagai dasar negara
D
Pembahasan oleh para pendiri negara
E
Hak dan kewajiban warga negara yang sama
NO. 598
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, pemerintah daerah, propinsi dan kabupaten dan kota mempunyai DPRD yang anggotanya dipilih melalui ....
A
Pemilihan umum
B
Turun temurun
C
Pemilihan Kepala Negara
D
Perwakilan anggota
E
Pelimpahan wewenang dari Presiden
NO. 599
Link Soal
Mekanisme pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 6 ayat 1
B
Pasal 6A ayat 2
C
Pasal 7B ayat 1
D
Pasal 8 ayat 2
E
Pasal 11 ayat 1
NO. 600
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memiliki hak prerogatif dalam bidang hukum (yudikatif), salah satunya adalah hak untuk memberikan pengampunan berupa grasi dan pemulihan nama baik atau rehabilitasi. Lembaga mana yang berwenang memberikan hal tersebut?
A
Mahkamah Agung
B
Presiden
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Kejaksaan Agung
E
Mahkamah Konstitusi