Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 61. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 601
Link Soal
Rancangan Undang-Undang APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR. Lembaga negara manakah yang berhak memberikan pertimbangan dalam proses pembahasan tersebut?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Mahkamah Konstitusi (MK)
NO. 602
Link Soal
Berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945, kecuali...
A
UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang sah di NKRI
B
UUD 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia
C
UUD 1945 secara konsisten menjadi konstitusi tunggal sejak 5 Juli 1945
D
UUD 1945 bukan merupakan satu-satunya dasar hukum di Indonesia
E
UUD 1945 adalah bagian dari hukum dasar yang berlaku
NO. 603
Link Soal
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kebangsaan menuntut adanya keadilan sosial dan perlakuan setara bagi seluruh warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Sebuah kementerian sedang mengembangkan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat proses pelayanan publik dalam pengajuan izin usaha. Setelah beberapa waktu uji coba, ditemukan bahwa sistem tersebut secara tidak sengaja cenderung memprioritaskan permohonan dari kelompok usaha tertentu yang mayoritas berasal dari etnis mayoritas, dan secara signifikan memperlambat permohonan dari kelompok usaha minoritas, meskipun semua persyaratan administratif telah dipenuhi dengan lengkap. Hal ini terjadi bukan karena diskriminasi yang disengaja dalam pemrograman, melainkan karena bias data pelatihan yang digunakan pada tahap awal pengembangan AI.
Dalam menghadapi situasi dilematis ini, tindakan yang paling tepat bagi kementerian tersebut, selaras dengan nilai-nilai Pilar Negara, terutama Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, adalah...
A
Melakukan koreksi teknis pada algoritma AI secepatnya untuk menghilangkan bias, dan melanjutkan implementasi setelah memastikan tidak ada lagi diskriminasi.
B
Tetap meluncurkan sistem AI sambil mencatat insiden bias sebagai masalah yang akan diatasi di kemudian hari, agar pelayanan publik tidak tertunda.
C
Menghentikan total penggunaan sistem AI tersebut dan kembali ke sistem manual hingga masalah bias dapat diselesaikan secara sempurna, tanpa batas waktu.
D
Menghentikan sementara implementasi sistem AI, membentuk tim independen untuk mengaudit dan memperbaiki data pelatihan serta algoritma, serta melibatkan representasi kelompok minoritas dalam proses validasi ulang untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas.
E
Memberikan penjelasan publik bahwa bias tersebut tidak disengaja dan melanjutkan penggunaan sistem AI sambil memantau dampaknya, tanpa tindakan korektif langsung.
NO. 604
Link Soal
Sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama oleh Presiden dan DPR tidak serta merta berlaku efektif di masyarakat. Syarat mutlak agar Undang-Undang tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat dan resmi berlaku adalah...
A
Telah ditandatangani oleh Presiden
B
Telah diundangkan dalam Lembaran Negara
C
Telah disetujui dalam sidang paripurna
D
Telah disosialisasikan oleh menteri terkait
E
Telah ditandatangani oleh Ketua DPR
NO. 605
Link Soal
Pemerintah provinsi memiliki kewenangan tertentu dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah...
A
Pengaturan administratif kependudukan pulau
B
Pengaturan tata ruang darat
C
Pemeliharaan keamanan militer di laut
D
Pertahanan kedaulatan maritim
E
Penetapan kawasan konservasi
NO. 606
Link Soal
Hak seseorang untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain (dalam stelsel pasif) disebut dengan hak...
A
Ius soli
B
Ius sanguinis
C
Opsi
D
Repudiasi
E
Naturalisasi
NO. 607
Link Soal
Dalam ilmu hukum, istilah 'kesatuan subyek' merujuk pada konsep...
A
Keadilan dalam penetapan sanksi hukum bagi warga negara
B
Adanya penguasa tunggal atau lembaga resmi yang menetapkan peraturan hukum
C
Berbagai pihak yang bekerja sama menyusun undang-undang
D
Keluasan jangkauan hukum bagi seluruh lapisan rakyat
E
Penyatuan seluruh wilayah di bawah satu aturan hukum
NO. 608
Link Soal
Pada lambang negara Garuda Pancasila, terdapat simbol padi dan kapas. Simbol tersebut merepresentasikan sila Pancasila yang berbunyi...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 609
Link Soal
Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan. Bagaimana prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini mempengaruhi struktur pemerintahan di tingkat daerah?
A
Pemerintah daerah memiliki kedaulatan penuh dan terpisah dari pemerintah pusat.
B
Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk membuat undang-undang sendiri yang tidak harus sejalan dengan konstitusi nasional.
C
Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengelola urusan lokal, namun tetap harus patuh pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
D
Daerah diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan arah dan kebijakan nasional.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tingkatan kekuasaan yang setara tanpa adanya hierarki.
NO. 610
Link Soal
Lembaga tinggi negara yang menjadi puncak peradilan bagi lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
DPR
E
MPR