Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 61. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 601
Link Soal
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia saat ini berlandaskan pada regulasi terbaru dalam hierarki Undang-Undang, yaitu...
A
UU Nomor 22 Tahun 1999
B
UU Nomor 32 Tahun 2004
C
UU Nomor 23 Tahun 2014
D
UU Nomor 12 Tahun 2008
E
UU Nomor 25 Tahun 1999
NO. 602
Link Soal
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari ...
A
Supersemar 11 Maret 1966
B
Pembukaan UUD 1945 alinea 1
C
Pembukaan UUD 1945 alinea 4
D
Dekrit Presiden
E
Batang Tubuh UUD 1945
NO. 603
Link Soal
Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri diatur secara khusus dalam UUD 1945 pada Bab...
A
Bab V
B
Bab VI
C
Bab VII
D
Bab VIII A
E
Bab IX
NO. 604
Link Soal
Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota. Mereka dipilih berdasarkan mekanisme ....
A
Penunjukan oleh Menteri Dalam Negeri
B
Mekanisme jajak pendapat
C
Pemilihan oleh kualisi partai mayoritas
D
Pemilihan langsung
E
Organisasi-organisasi politik
NO. 605
Link Soal
Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk ke dalam jenis pajak ...
A
Langsung
B
Tidak langsung
C
Retribusi umum
D
Retribusi jasa usaha
E
Perseorangan
NO. 606
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru ditempatkan di sebuah daerah dengan tradisi musyawarah yang sangat kuat mendapati bahwa ada keputusan musyawarah adat yang, meskipun bertujuan menjaga keharmonisan lokal, secara tidak langsung berpotensi membatasi hak-hak dasar kelompok minoritas tertentu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi Pilar Negara, tindakan paling strategis dan berlandaskan prinsip yang harus diambil adalah...
A
Mendukung keputusan musyawarah adat tersebut demi menjaga stabilitas dan menghindari konflik dengan masyarakat lokal, dengan asumsi persatuan adalah yang terpenting.
B
Langsung melaporkan keputusan tersebut ke instansi yang lebih tinggi di tingkat provinsi atau pusat untuk pembatalan, karena melanggar konstitusi.
C
Mengadakan dialog terbuka dan persuasif dengan tokoh adat dan masyarakat, menjelaskan relevansi UUD NRI 1945 dan hak asasi manusia, serta mencari titik temu untuk harmonisasi tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional.
D
Mengabaikan keputusan tersebut karena dianggap sebagai ranah adat yang berada di luar kewenangan langsung ASN dalam konteks struktural.
E
Menginisiasi pembentukan peraturan daerah baru yang secara eksplisit melarang segala bentuk pembatasan hak minoritas oleh adat, dengan harapan dapat memaksa perubahan.
NO. 607
Link Soal
Proses pengisian jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan peran serta lembaga-lembaga berikut, yaitu...
A
Presiden, Wakil Presiden, dan DPR
B
MPR, DPD, dan Presiden
C
MA, MK, dan Presiden
D
DPR, DPD, dan MPR
E
DPR, DPD, dan Presiden
NO. 608
Link Soal
Proses amandemen UUD 1945 berlangsung secara bertahap dari tahun 1999 hingga 2002. Perubahan keempat (terakhir) disahkan dalam Sidang Tahunan MPR pada tahun...
A
1999
B
2000
C
2001
D
2002
E
2003
NO. 609
Link Soal
Konstitusi Indonesia mengamanatkan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan aturan peralihan, kapan batas waktu paling lambat lembaga ini harus sudah terbentuk?
A
17 Agustus 2001
B
17 Agustus 2000
C
17 Agustus 2004
D
17 Agustus 2003
E
17 Agustus 2002
NO. 610
Link Soal
Pemerintah Daerah "Makmur Jaya" mengusulkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk mengalokasikan 70% kuota lowongan kerja bagi penduduk asli daerah tersebut. Kebijakan ini didasari oleh semangat otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi membatasi hak warga negara lain untuk mencari pekerjaan dan berpotensi menciptakan diskriminasi, yang dapat mengancam prinsip persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN) yang mengemban amanah menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pilar Negara, tindakan yang paling komprehensif dan tepat dalam menyikapi kebijakan ini adalah...
A
Mendukung penuh kebijakan tersebut sebagai manifestasi hak otonomi daerah yang sah dan konstitusional demi kesejahteraan masyarakat lokal.
B
Mengusulkan agar pemerintah daerah meninjau ulang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan hak warga negara dan menjaga keutuhan NKRI, seraya mencari formulasi yang adil dan tidak diskriminatif dalam pemberdayaan penduduk lokal.
C
Menolak kebijakan tersebut secara mutlak karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk pembatalan.
D
Membiarkan kebijakan tersebut berjalan untuk melihat implementasinya terlebih dahulu, dengan harapan bahwa dampak negatifnya tidak terlalu signifikan terhadap persatuan bangsa.
E
Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya kebijakan pro-lokal untuk pembangunan daerah, tanpa menyinggung potensi konflik dengan Pilar Negara.