PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 61. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 601
Bila kebhinnekaan diartikan sebagai kenyataan yang ada, maka unsur 'ke-tunggal-ika-an' dalam semboyan negara kita bermakna...
A
Kondisi sosiologis masyarakat
B
Tujuan dan cita-cita bersama bangsa
C
Langkah awal pembangunan nasional
D
Identitas sebagai negara yang bebas
E
Kekuasaan yang bersifat mandiri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 602
Mengingat Indonesia adalah organisasi kekuasaan yang menaungi keberagaman suku bangsa, maka kewajiban utama negara sesuai amanat konstitusi adalah...
A
Memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi daerah tertentu
B
Memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat
C
Menjamin kelestarian adat istiadat suku mayoritas saja
D
Meningkatkan kesempatan berusaha bagi investor asing
E
Memberikan pelayanan eksklusif bagi birokrat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 603
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Kepada siapakah hasil pemeriksaan BPK diserahkan?
A
Presiden dan Wakil Presiden
B
KPK dan Kejaksaan
C
DPR, DPD, dan DPRD
D
Menteri Keuangan
E
Mahkamah Agung

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 604
Pancasila memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan mempengaruhi perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Karakteristik ini merujuk pada dimensi...
A
Dimensi Realita
B
Dimensi Fleksibilitas
C
Dimensi Idealisme
D
Dimensi Instrumental
E
Dimensi Praksis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 605
Ketetapan MPR No. IV/MPR/1982 mengenai Referendum akhirnya dicabut dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998. Alasan mendasar pencabutan ketetapan tersebut adalah...
A
Dinilai bertentangan dengan semangat Pasal 37 UUD 1945
B
Memberikan kekuasaan yang terlalu absolut kepada lembaga eksekutif
C
Mekanisme referendum dianggap terlalu mahal dan tidak efektif
D
Menghambat proses demokratisasi di era Reformasi
E
Tidak lagi relevan dengan kondisi politik internasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 606
Isi pokok yang terkandung dalam Batang Tubuh UUD 1945 mencakup tiga pilar utama. Pilar-pilar tersebut adalah...
A
Sistem pemerintahan, ideologi negara, dan sejarah perjuangan bangsa.
B
Struktur militer, kebijakan ekonomi, dan tata kelola sumber daya alam.
C
Sistem pemerintahan, pola hubungan antarlembaga negara, serta relasi antara negara dengan warga negaranya.
D
Hubungan diplomatik, sistem kepartaian, dan peraturan pajak daerah.
E
Mekanisme pemilihan umum, struktur peradilan, dan pembagian wilayah provinsi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 607
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah Negara ....
A
Republik
B
Parlementer
C
Hukum
D
Demokrasi pancasila
E
Presidensial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 608
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (judicial review). Jika seorang warga negara merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu Undang-Undang, tindakan konstitusional apa yang paling tepat dilakukan?
A
Melaporkan presiden kepada DPR untuk dilakukan hak angket
B
Mengajukan gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi
C
Meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan Undang-Undang tersebut
D
Melakukan demonstrasi besar-besaran agar UU dicabut
E
Mengajukan permohonan penerbitan Perppu kepada Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 609
Perbedaan mendasar antara bentuk pemerintahan Republik dan Kerajaan (Monarki) terletak pada mekanisme penentuan kepala negaranya, yaitu...
A
Jumlah orang yang memegang kekuasaan (satu vs banyak)
B
Pengangkatan (warisan/turun-temurun) vs Pemilihan (masa jabatan terbatas)
C
Ada tidaknya konstitusi yang membatasi
D
Kesejahteraan rakyatnya
E
Sistem kepartaian yang digunakan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 610
Pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan bhinneka tunggal ika adalah, kecuali ...
A
Pasal 6A ayat (3)
B
Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B
C
Pasal 25A
D
Pasal 26 ayat (1)
E
Pasal 29 ayat (1)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.