Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 61. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 601
Link Soal
Secara etimologi, kata 'filsafat' yang berasal dari bahasa Yunani (philos dan sophia) secara harfiah berarti...
A
Pengabdian pada hukum
B
Cinta akan kebijaksanaan
C
Pencarian kebenaran mutlak
D
Kecerdasan berpikir kritis
E
Pengetahuan tentang alam
NO. 602
Link Soal
Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan. Bagaimana prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini mempengaruhi struktur pemerintahan di tingkat daerah?
A
Pemerintah daerah memiliki kedaulatan penuh dan terpisah dari pemerintah pusat.
B
Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk membuat undang-undang sendiri yang tidak harus sejalan dengan konstitusi nasional.
C
Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengelola urusan lokal, namun tetap harus patuh pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
D
Daerah diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan arah dan kebijakan nasional.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tingkatan kekuasaan yang setara tanpa adanya hierarki.
NO. 603
Link Soal
Bagian Penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen) pernah dianggap memiliki kedudukan penting sebagai penafsiran otentik konstitusi. Hal ini disebabkan karena Penjelasan UUD 1945 diperlakukan sebagai...
A
Dokumen sejarah yang tidak mengikat
B
Bagian yang terpisah dari Batang Tubuh
C
Satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Batang Tubuh UUD 1945
D
Hukum adat yang tertulis
E
Pedoman moral bagi penyelenggara negara
NO. 604
Link Soal
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip kedaulatan ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal...
A
Pasal 1 Ayat 1
B
Pasal 1 Ayat 2
C
Pasal 1 Ayat 3
D
Pasal 2 Ayat 1
E
Pasal 27 Ayat 1
NO. 605
Link Soal
Penegasan kembali Landasan Pokok Luar Negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan pada ...
A
TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
B
TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
C
TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
D
TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
E
TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966
NO. 606
Link Soal
Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, melainkan harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap yang mencerminkan nilai tersebut dalam bidang sosial budaya adalah...
A
Membatasi interaksi dengan budaya luar yang dianggap asing
B
Menghargai dan menerima perbedaan latar belakang sebagai realitas kehidupan
C
Memisahkan kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan suku
D
Menganggap budaya daerah sendiri jauh lebih unggul dibanding daerah lain
E
Menolak pertukaran budaya antar daerah agar budaya asli tetap murni
NO. 607
Link Soal
Stabilitas ekonomi suatu negara sangat bergantung pada nilai mata uangnya. Lembaga negara yang memiliki otoritas independen dan tugas khusus untuk mengatur serta mengukur jumlah uang yang beredar di masyarakat adalah...
A
Kementerian Keuangan
B
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
C
Bank Sentral (Bank Indonesia)
D
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
E
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
NO. 608
Link Soal
Sidang pertama PPKI yang berlangsung pada 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan-keputusan krusial bagi fondasi negara, yaitu...
A
Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945
B
Pemilihan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden
C
Pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara waktu
D
Penetapan lagu kebangsaan dan bendera negara
E
Jawaban A, B, dan C benar
NO. 609
Link Soal
Implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa mengandung esensi bahwa...
A
Setiap individu harus mampu beradaptasi dalam pergaulan
B
Pelestarian budaya daerah adalah kewajiban mutlak
C
Tidak diperbolehkan adanya diskriminasi suku dalam pergaulan sosial
D
Budaya asli masyarakat tidak dapat tergantikan oleh budaya asing
E
Mustahil menyatukan keberagaman yang ada
NO. 610
Link Soal
Berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, struktur tata urutan perundang-undangan di Indonesia menempatkan jenis aturan tertentu di posisi paling dasar. Manakah peraturan yang memiliki urutan terendah menurut ketentuan tersebut?
A
Ketetapan MPR
B
Peraturan Pemerintah
C
Undang-Undang
D
Peraturan Daerah
E
Keputusan Presiden