Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 61. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 601
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia, yang sangat kaya akan sumber daya mineral dan energi, merasa bahwa kebijakan bagi hasil dari pemerintah pusat tidak adil dan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan serta dampak sosial-budaya yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya di wilayah mereka. Masyarakat lokal dan elit daerah mulai menyuarakan tuntutan yang lebih besar terhadap otonomi dalam pengelolaan sumber daya dan bahkan ancaman untuk meninjau ulang komitmen terhadap kebijakan nasional jika aspirasi mereka tidak diakomodasi secara memadai dan proporsional.
A
Dimensi kedaulatan negara, yang menguji kemampuan pemerintah pusat untuk mengelola potensi konflik kepentingan antara daerah dan nasional tanpa mengorbankan integritas wilayah dan stabilitas politik.
B
Dimensi kesatuan wilayah, yang menyoroti perlunya pemerataan pembangunan ekonomi dan infrastruktur untuk mengurangi disparitas antar daerah guna mencegah sentimen separatisme.
C
Dimensi bentuk negara kesatuan, yang menantang keseimbangan antara desentralisasi kekuasaan dan otoritas pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah yang otonom dan mandiri.
D
Dimensi persatuan dan kesatuan bangsa, yang mengindikasikan kegagalan dalam membangun identitas nasional yang kuat dan rasa memiliki di daerah-daerah kaya sumber daya.
E
Dimensi geopolitik, yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas regional dari intervensi asing yang mungkin memanfaatkan isu kedaerahan untuk kepentingan strategis mereka.
NO. 602
Link Soal
Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengatur prinsip ekonomi nasional yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya. Bunyi pasal tersebut adalah...
A
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
B
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
C
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
D
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
E
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang
NO. 603
Link Soal
Fenomena sosial seperti eksploitasi anak untuk bekerja, kekerasan terhadap asisten rumah tangga, dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas masih sering terjadi. Kasus-kasus tersebut secara mendasar merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap...
A
Etika pergaulan masyarakat modern
B
Hak Asasi Manusia (HAM)
C
Hukum adat setempat
D
Prosedur operasional kerja
E
Administrasi kependudukan
NO. 604
Link Soal
Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia sebagai...
A
Sumber hukum tertinggi dalam tata urutan perundangan
B
Kompas atau pedoman dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa
C
Ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain
D
Aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan
E
Ideologi tertutup yang harus ditaati secara mutlak
NO. 605
Link Soal
Landasan filosofis yang memberikan arah bagi politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada cita-cita untuk...
A
Membentuk aliansi militer dengan negara-negara tetangga
B
Turut serta dalam upaya memelihara ketertiban dunia
C
Menjadi kekuatan dominan di kawasan Asia Tenggara
D
Membatasi hubungan diplomatik hanya dengan negara maju
E
Melakukan intervensi pada urusan internal negara lain
NO. 606
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program pembangunan infrastruktur berskala besar di berbagai daerah, bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan konektivitas. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala sosial, di mana sejumlah besar masyarakat harus direlokasi dari tanah tempat tinggal dan mata pencarian mereka. Meskipun ada kompensasi, prosesnya seringkali tidak transparan dan dianggap tidak adil, memicu protes warga. Bagaimana prinsip Keadilan Sosial yang terkandung dalam Pancasila seharusnya memandu implementasi kebijakan pembangunan yang dilematis ini?
A
Pembangunan harus terus berjalan sesuai target, karena manfaat jangka panjangnya akan dirasakan seluruh masyarakat, dan kompensasi sudah diberikan sesuai standar yang ada.
B
Mewajibkan partisipasi aktif dan musyawarah yang setara dengan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan, memastikan kompensasi yang adil dan transparan, serta menyediakan solusi relokasi yang layak dan berkelanjutan.
C
Membentuk tim penilai independen untuk menentukan besaran kompensasi, namun keputusan akhirnya tetap pada pemerintah demi efisiensi dan percepatan proyek.
D
Menunda proyek pembangunan hingga semua pihak menyepakati solusi yang ideal, meskipun ini berarti menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.
E
Mengutamakan kepentingan kolektif negara di atas kepentingan individual atau kelompok kecil, karena pembangunan infrastruktur adalah amanat konstitusi untuk kesejahteraan umum.
NO. 607
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan berdampak luas. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget
NO. 608
Link Soal
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan representasi dari setiap provinsi di Indonesia. Berapakah jumlah anggota DPD yang dipilih untuk mewakili setiap daerah/provinsi tersebut dan bagaimana mekanismenya?
A
Ditunjuk oleh Gubernur sebanyak 4 orang
B
Dipilih oleh DPRD Provinsi sebanyak 4 orang
C
Dipilih langsung oleh rakyat sebanyak 4 orang
D
Dipilih langsung oleh rakyat sebanyak 5 orang
E
Dipilih oleh DPR RI sebanyak 5 orang
NO. 609
Link Soal
Negara X menerapkan aturan bahwa siapapun yang lahir di wilayahnya akan otomatis menjadi warga negaranya, namun Negara Y menerapkan aturan berdasarkan asal usul orang tua. Jika kita berbicara tentang asas Ius Sanguinis, maka fokus utamanya adalah...
A
Tempat kelahiran seseorang
B
Pertalian darah atau keturunan
C
Status pernikahan orang tua
D
Permohonan kepada menteri kehakiman
E
Lama menetap di suatu negara
NO. 610
Link Soal
Seorang anak dilahirkan di negara 'A' yang menganut asas Ius Soli (tempat kelahiran), sedangkan orang tuanya adalah warga negara 'B' yang menganut asas Ius Sanguinis (keturunan). Berdasarkan hukum internasional, bagaimana status kewarganegaraan anak tersebut?
A
Apatride (Tidak memiliki kewarganegaraan)
B
Bipatride (Berkewarganegaraan ganda)
C
Multipatride (Lebih dari dua kewarganegaraan)
D
Warga Negara A saja
E
Warga Negara B saja