PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 62. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 611
Dalam konteks kedaulatan hukum, yang dimaksud dengan 'kesatuan daerah' adalah...
A
Hukum harus berlaku adil di setiap wilayah tanpa terkecuali
B
Penggabungan beberapa wilayah menjadi satu provinsi baru
C
Penerapan hukum nasional yang berlaku tunggal di seluruh wilayah kedaulatan negara
D
Adanya wilayah hukum yang haruslah satu dalam satu kesatuan negara
E
Rakyat yang bersatu di dalam satu daerah administratif

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 612
Pancasila memiliki sifat umum universal yang bermakna sebagai...
A
Pangkal tolak derivasi dalam pelaksanaan kenegaraan, tertib hukum, dan realisasi praktis
B
Nilai yang hanya berlaku bagi warga negara Indonesia saja
C
Kesepakatan politik sesaat saat kemerdekaan
D
Aturan teknis dalam birokrasi pemerintahan
E
Satu-satunya sumber hukum internasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 613
Ketentuan mengenai Warga Negara dan Penduduk dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen diatur secara khusus dalam...
A
Pasal 25, 21, dan 22
B
Pasal 26, 27, dan 28
C
Pasal 23, 22, dan 21
D
Pasal 30, 32, dan 33
E
Pasal 5, 6, dan 8

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 614
Mekanisme pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 6 ayat 1
B
Pasal 6A ayat 2
C
Pasal 7B ayat 1
D
Pasal 8 ayat 2
E
Pasal 11 ayat 1

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 615
Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa...
A
Pancasila hanya sebagai simbol negara dalam upacara
B
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
C
Pancasila dapat diubah sewaktu-waktu sesuai selera pemimpin
D
Pancasila hanya berlaku bagi golongan tertentu saja
E
Pancasila adalah alat politik untuk mempertahankan kekuasaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 616
Berbeda dengan grasi, pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden harus didasarkan pada pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Dalam Negeri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 617
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Aturan pembatasan ini termuat dalam UUD 1945 Pasal...
A
Pasal 6
B
Pasal 7
C
Pasal 7A
D
Pasal 8
E
Pasal 9

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 618
Sila Kelima Pancasila jika dijalankan tanpa keterkaitan dengan sila-sila lainnya akan cenderung membentuk paham...
A
Individualisme
B
Komunisme/Sosialisme Atheis
C
Theokrasi
D
Kosmopolitanisme
E
Fasisme

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 619
Dalam sistem demokrasi, pengambilan keputusan sebaiknya melalui musyawarah mufakat. Jika terpaksa dilakukan voting (suara terbanyak), terdapat sisi negatif psikologis yang harus diwaspadai, yaitu...
A
Proses pengambilan keputusan menjadi terlalu cepat
B
Semua pihak merasa dimenangkan kepentingannya
C
Pihak yang kalah 'dipaksa' menerima keputusan yang tidak disukainya
D
Suara minoritas menjadi penentu kebijakan utama
E
Tidak ada dasar hukum yang jelas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 620
Jika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, lembaga manakah yang berwenang memutus sengketa tersebut?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden
E
Dewan Pertimbangan Agung

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.