PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 62. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 611
Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini disebabkan posisi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia berkedudukan sebagai...
A
Pandangan hidup bangsa
B
Kepribadian bangsa
C
Perjanjian luhur bangsa
D
Sumber dari segala sumber hukum
E
Ideologi tertutup

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 612
Wawasan Nusantara mencerminkan cara pandang bangsa Indonesia yang memprioritaskan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa. Sebagai wawasan pembangunan, hal ini memiliki makna...
A
Landasan konsepsi ketahanan nasional
B
Mengutamakan persatuan dalam pembangunan segenap aspek kehidupan
C
Pedoman pertahanan dan keamanan semesta
D
Kesatuan kewilayahan yang utuh
E
Wawasan kewilayahan internasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 613
Di bawah ini yang bukan merupakan unsur-unsur dari hukum adalah...
A
tidak mengatur mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
B
peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
C
peraturan itu bersifat memaksa
D
sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas
E
mengandung perlindungan yang efektif bagi mereka yang terkena hukum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 614
Dalam sebuah forum diskusi, sebuah usulan muncul untuk mengubah sistem pemilihan umum di Indonesia menjadi sistem perwakilan berjenjang yang hanya menguntungkan partai politik besar, dengan dalih efisiensi dan stabilitas politik. Pengusul berargumen bahwa hal ini akan mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi potensi konflik antarpartai kecil. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang memahami dan mengamalkan Pilar Negara, khususnya Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana Anda seharusnya menyikapi usulan tersebut?
A
Mendukung usulan tersebut dengan pertimbangan efisiensi pemerintahan akan membawa kemajuan ekonomi yang lebih cepat, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
B
Menolak usulan tersebut karena sistem yang menguntungkan partai besar akan mengancam prinsip kebhinekaan dan inklusivitas politik, berpotensi memecah belah persatuan dalam bingkai NKRI.
C
Mengusulkan pembentukan tim kajian independen untuk meninjau dampak positif dan negatifnya secara komprehensif, tanpa memihak salah satu pandangan awal.
D
Berpendapat bahwa perubahan sistem pemilu adalah ranah legislatif dan tidak menjadi kompetensi ASN untuk memberikan pandangan substansif terhadapnya.
E
Mengajukan revisi terhadap usulan agar tetap menjamin representasi minoritas meskipun dengan proporsi yang lebih kecil, demi mengakomodasi semua pihak.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 615
Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari campur tangan kekuasaan pemerintah ditegaskan dalam...
A
Pembukaan UUD 1945
B
Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945
C
Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945
D
Pasal 25 UUD 1945
E
Aturan Peralihan UUD 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 616
Dalam manajemen kepegawaian negara, penetapan jumlah dan jenis formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk instansi daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) tidak dilakukan sembarangan. Pejabat atau instansi yang memiliki kewenangan final untuk menetapkan formasi tersebut setiap tahun anggaran adalah...
A
Menteri Dalam Negeri
B
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
C
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB)
D
Menteri Sekretaris Negara
E
Gubernur/Bupati terkait

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 617
Dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan negara Indonesia yang berorientasi pada peran aktif di kancah internasional adalah...
A
Mencerdaskan kehidupan bangsa
B
Memajukan kesejahteraan umum
C
Melindungi segenap bangsa Indonesia
D
Ikut melaksanakan ketertiban dunia
E
Memajukan kerjasama regional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 618
Bentuk negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) adalah...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 619
Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea yang mengandung makna mendalam bagi bangsa Indonesia. Manakah pernyataan berikut yang TIDAK termasuk dalam muatan Pembukaan UUD 1945?
A
Pengakuan bahwa kemerdekaan merupakan hak asasi setiap bangsa
B
Pernyataan mengenai keberhasilan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
C
Deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia
D
Penetapan Pancasila sebagai dasar kerohanian dan filsafat negara
E
Klaim bahwa Indonesia dapat berdiri kokoh secara absolut tanpa interaksi dengan bangsa lain

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 620
Tinjauan Pancasila sebagai satu kesatuan nilai yang utuh dan tidak terpisahkan disebut dengan dasar...
A
Aksiologis
B
Ontologis
C
Epistemologis
D
Historis
E
Yuridis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.