PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 62. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 611
Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang selaras dengan prinsip kesatuan negara?
A
Pemerintah pusat sepenuhnya mengendalikan tanpa memberikan otonomi kepada daerah.
B
Pemerintah pusat tidak mempertimbangkan masukan atau aspirasi dari pemerintah daerah.
C
Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan nasional yang strategis, sedangkan pemerintah daerah diberi kewenangan otonomi yang terbatas untuk mengurus kepentingan lokalnya.
D
Pemerintah daerah diperbolehkan membuat kebijakan berskala nasional tanpa harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah beroperasi secara independen tanpa adanya koordinasi yang efektif.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 612
Lembaga peradilan manakah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding?
A
Komisi Yudisial
B
Pengadilan Tinggi
C
Pengadilan Negeri
D
Mahkamah Agung
E
Mahkamah Konstitusi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 613
Definisi penduduk sebagai Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang menetap di wilayah Indonesia secara sah tertuang dalam UUD 1945...
A
Pasal 26 Ayat 2
B
Pasal 27 Ayat 2
C
Pasal 28A
D
Pasal 28B Ayat 2
E
Pasal 28E Ayat 3

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 614
Frasa 'Bhinneka Tunggal Ika' yang menjadi semboyan persatuan bangsa Indonesia dikutip dari sebuah kitab sastra kuno zaman Majapahit, yaitu...
A
Kitab Negarakertagama
B
Kitab Sutasoma
C
Kitab Arjuna Wiwaha
D
Kitab Baratayudha
E
Kitab Smaradahana

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 615
Bentuk pemerintahan negara dapat berupa kerajaan (monarki) atau republik. Berikut ini adalah perbedaan mendasar antara kedua bentuk tersebut, KECUALI...
A
Kepala negara kerajaan disebut Raja/Sultan, sedangkan republik disebut Presiden
B
Suksesi kekuasaan raja bersifat turun-temurun, sementara presiden dipilih melalui mekanisme pemilu
C
Masa jabatan presiden memiliki batasan periode, sedangkan jabatan raja biasanya seumur hidup
D
Dalam sistem kerajaan, titah raja wajib dipatuhi rakyat meskipun bertentangan dengan parlemen
E
Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika melanggar konstitusi, berbeda dengan posisi raja tradisional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 616
Sistem pemerintahan di mana lembaga legislatif dan eksekutif memiliki posisi sejajar dan saling mengawasi melalui mekanisme 'checks and balances' dikenal dengan istilah...
A
Monarki
B
Aristokrasi
C
Presidensial
D
Parlementer
E
Komunis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 617
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari ...
A
Supersemar 11 Maret 1966
B
Pembukaan UUD 1945 alinea 1
C
Pembukaan UUD 1945 alinea 4
D
Dekrit Presiden
E
Batang Tubuh UUD 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 618
Panitia Sembilan dibentuk untuk mematangkan rumusan dasar negara yang menghasilkan Piagam Jakarta. Di antara nama-nama berikut, siapakah yang tercatat sebagai anggota Panitia Sembilan?
A
Ki Hajar Dewantara
B
Mr. Kasman Singodimejo
C
Dr. Radjiman Widiodiningrat
D
Mr. Ahmad Soebarjo
E
Moh. Natsir

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 619
Pasca reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan. Amandemen pertama (Perubahan I) terhadap UUD 1945 disahkan pada sidang SU MPR tanggal...
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
9 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
21 Mei 1998

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 620
Menurut Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum amandemen), sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), segala kekuasaan lembaga-lembaga tersebut dijalankan oleh...
A
Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional
B
Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama
C
MPR dan DPR sementara
D
Perdana Menteri dan Kabinet
E
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) saja

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.