Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 62. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 611
Link Soal
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari ...
A
Supersemar 11 Maret 1966
B
Pembukaan UUD 1945 alinea 1
C
Pembukaan UUD 1945 alinea 4
D
Dekrit Presiden
E
Batang Tubuh UUD 1945
NO. 612
Link Soal
Prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" yang merupakan bagian dari Pancasila, bagaimana seharusnya tercermin dan diterapkan dalam kebijakan pemerintah mengenai perlindungan hak asasi manusia?
A
Memberlakukan peraturan atau hukum yang berbeda berdasarkan kelompok masyarakat tertentu.
B
Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin bahwa perlindungan hak asasi manusia diberikan secara adil dan merata kepada setiap individu tanpa diskriminasi.
C
Memperbolehkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
D
Memberikan hak-hak istimewa atau perlakuan khusus hanya kepada kelompok masyarakat dengan status ekonomi atas.
E
Mengabaikan atau meniadakan hak-hak kelompok minoritas demi menjaga ketertiban umum.
NO. 613
Link Soal
Bentuk pemerintahan negara dapat berupa kerajaan (monarki) atau republik. Berikut ini adalah perbedaan mendasar antara kedua bentuk tersebut, KECUALI...
A
Kepala negara kerajaan disebut Raja/Sultan, sedangkan republik disebut Presiden
B
Suksesi kekuasaan raja bersifat turun-temurun, sementara presiden dipilih melalui mekanisme pemilu
C
Masa jabatan presiden memiliki batasan periode, sedangkan jabatan raja biasanya seumur hidup
D
Dalam sistem kerajaan, titah raja wajib dipatuhi rakyat meskipun bertentangan dengan parlemen
E
Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika melanggar konstitusi, berbeda dengan posisi raja tradisional
NO. 614
Link Soal
Salah satu tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ...
A
Mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur
B
Mencerdaskan kehidupan bangsa
C
Melaksanakan upaya menjaga ketertiban dunia
D
Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu dan berjuang
E
Mengupayakan kesejahteraan masyarakat
NO. 615
Link Soal
Tujuan negara untuk 'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia' menyiratkan adanya persatuan yang kokoh. Hal ini merupakan penjabaran dari nilai sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 616
Link Soal
Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang pendidikan, yaitu: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang", adalah bunyi pasal ....
A
Pasal 31 ayat (2)
B
Pasal 31 ayat (2)
C
Pasal 31 ayat (3)
D
Pasal 31 ayat (4)
E
Pasal 31 ayat (5)
NO. 617
Link Soal
Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sila kedua Pancasila dan sejumlah pasal dalam UUD 1945 menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Bagaimana penerapan prinsip ini dalam kebijakan pemerintah terkait hak asasi?
A
Membatasi hak asasi manusia untuk menjaga stabilitas dan ketertiban umum.
B
Menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi.
C
Menetapkan perlindungan hak asasi manusia hanya untuk warga negara tertentu.
D
Mengizinkan pemerintah untuk mengabaikan hak-hak kelompok minoritas demi kepentingan stabilitas nasional.
E
Membatasi hak-hak rakyat untuk menyatakan pendapat atau ekspresi mereka.
NO. 618
Link Soal
Secara sosio-historis, kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa terutama dilatarbelakangi oleh faktor...
A
Isolasi geografis karena bentuk negara kepulauan
B
Keterbukaan terhadap budaya luar dan migrasi penduduk
C
Perbedaan struktur geologi dan iklim
D
Sejarah kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara
E
Perbedaan agama dan kepercayaan
NO. 619
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan kontroversial yang membatasi kepemilikan aset dan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia yang bukan penduduk asli daerah tersebut, dengan dalih melindungi ekonomi lokal dan sumber daya daerah. Kebijakan ini juga menetapkan standar perpajakan dan retribusi khusus yang berbeda dari ketentuan nasional, serta berencana membentuk 'lembaga pengawas keuangan daerah' yang sepenuhnya independen dari koordinasi dengan lembaga keuangan pusat. Jika dianalisis dari perspektif Pilar Negara, tindakan Pemerintah Daerah 'X' tersebut paling berpotensi mengikis fundamental dari...
A
Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama prinsip negara kesatuan dan otonomi daerah yang bertanggung jawab.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai wujud persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam semangat kesetaraan hak dan kewajiban antarwarga negara di seluruh wilayah Indonesia.
E
Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional.
NO. 620
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki otoritas utama dalam mengawal dan menjaga nilai-nilai konstitusionalisme di Indonesia adalah...
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Kepolisian Republik Indonesia
D
Badan Pemeriksa Keuangan
E
Komisi Pemilihan Umum