Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 63. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 621
Link Soal
Berikut ini adalah pernyataan mengenai hubungan formal antara Pancasila dan UUD 1945. Manakah pernyataan yang TIDAK tepat atau bukan merupakan hubungan formal di antara keduanya?
A
Pembukaan UUD 1945 adalah pokok kaidah negara yang fundamental secara ilmiah
B
Inti dari Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila
C
Pancasila memiliki hakikat dan kedudukan sebagai pokok kaidah negara fundamental
D
Rumusan sah Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam Pembukaan UUD 1945
E
Pancasila dan UUD 1945 adalah sumber dasar filsafat dan pandangan hidup masyarakat
NO. 622
Link Soal
Dalam penjelasan yang terdapat dalam UUD 1945 terdapat penafsiran otentik terhadap UUD 1945, hal ini karena pada penjelasan ...
A
Tidak dapat dirubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya
B
Merupakan rangkaian utuh dengan dengan pasal-pasalnya
C
Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia
D
Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskan
E
Dapat diterima secara yuridis dan faktual sebagai satu kesatuan hukum dasar
NO. 623
Link Soal
Merujuk pada ketentuan dalam UUD 1945, manakah di antara berikut ini yang merupakan rincian tugas dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)?
A
Menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara, menetapkan konstitusi, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden
B
Mengawasi pelaksanaan UUD secara teknis dan memberi persetujuan atas RUU yang diajukan Presiden
C
Menjalankan roda pemerintahan sehari-hari dan melaksanakan UUD secara murni
D
Memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait pengangkatan duta dan konsul
E
Melakukan proses yudisial terhadap pelanggaran konstitusi oleh pejabat negara
NO. 624
Link Soal
Semua peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada norma-norma yang termuat dalam UUD NRI 1945. Apabila suatu undang-undang dianggap bertentangan, maka dapat diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menegaskan bahwa kedudukan UUD NRI 1945 dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai ....
A
Konstitusi tertulis yang paling tinggi
B
Sumber hukum utama dan tertinggi
C
Landasan dasar untuk penyusunan UUD itu sendiri
D
Norma fundamental yang paling tinggi
E
Pokok dari segala sumber hukum yang ada
NO. 625
Link Soal
Dalam ilmu hukum, terdapat istilah untuk hukum yang dicita-citakan atau hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Istilah tersebut adalah...
A
Ius Constituendum
B
Hukum Alam
C
Ius Soli
D
Ius Constitutum
E
Ius Sanguinis
NO. 626
Link Soal
Sistem kenegaraan yang terdiri dari gabungan dua negara berdaulat dengan satu kepala negara yang sama guna menjaga kedaulatan bersama disebut...
A
Negara Dominion
B
Negara Uni
C
Negara Protektorat
D
Negara Serikat
E
Negara Kesatuan
NO. 627
Link Soal
Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai...
A
Cita-cita Bangsa
B
Ideologi Tertutup
C
Dasar Negara
D
Falsafah Hidup
E
Instrumen Politik
NO. 628
Link Soal
Munculnya paham Demokrasi Liberal merupakan konsekuensi jika salah satu sila Pancasila dipisahkan dari kesatuan sila lainnya. Sila yang dimaksud adalah...
A
Sila Kedua
B
Sila Keempat
C
Sila Kelima
D
Sila Ketiga
E
Sila Kesatu
NO. 629
Link Soal
Implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa mengandung esensi bahwa...
A
Setiap individu harus mampu beradaptasi dalam pergaulan
B
Pelestarian budaya daerah adalah kewajiban mutlak
C
Tidak diperbolehkan adanya diskriminasi suku dalam pergaulan sosial
D
Budaya asli masyarakat tidak dapat tergantikan oleh budaya asing
E
Mustahil menyatukan keberagaman yang ada
NO. 630
Link Soal
Lembaga kepresidenan di Indonesia diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945. Keberadaan dan pengaturan lembaga ini dalam konstitusi sangat krusial karena ....
A
Pemerintahan di Indonesia tidak akan berjalan efektif tanpa adanya seorang presiden
B
Diperlukan untuk menyesuaikan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia
C
Indonesia menganut sistem presidensial murni yang mengharuskan adanya lembaga kepresidenan
D
Setiap sistem pemerintahan membutuhkan eksekutor untuk melaksanakan kebijakan
E
Dalam kerangka Trias Politica, harus ada lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif