Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 63. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 621
Link Soal
Informasi tentang disparitas pembangunan, ketidakadilan distribusi sumber daya, dan ketimpangan sosial di daerah-daerah terpencil, terutama di wilayah perbatasan, kini dengan mudah menyebar melalui media sosial dan jaringan komunikasi global. Kelompok-kelompok transnasional atau pihak-pihak dengan agenda tertentu dapat dengan mudah memanfaatkan sentimen lokal tersebut untuk menyebarkan narasi yang meragukan integritas nasional atau bahkan memprovokasi gerakan separatisme digital, meskipun tanpa melibatkan kontak fisik atau konflik bersenjata langsung di lapangan.
A
Dimensi geostrategis, karena ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara tidak lagi hanya bersifat fisik, melainkan juga informasi dan narasi di ranah digital yang melampaui batas geografis.
B
Dimensi sosial-ekonomi, karena akar masalahnya adalah ketidakadilan pembangunan yang memicu sentimen anti-nasional di daerah-daerah yang merasa terpinggirkan.
C
Dimensi keamanan siber, yang menuntut negara untuk memperkuat pertahanan digital dari serangan propaganda asing dan upaya destabilisasi dari luar.
D
Dimensi persatuan dan kesatuan, di mana kohesi sosial terancam oleh polarisasi informasi dan fragmentasi identitas di dunia maya yang sulit dikendalikan.
E
Dimensi politik identitas, yang dieksploitasi oleh aktor-aktor eksternal untuk memperlemah integrasi nasional dengan memanfaatkan perbedaan primordial.
NO. 622
Link Soal
Garuda Pancasila secara resmi disahkan sebagai lambang negara melalui landasan hukum tertentu. Aturan yang dimaksud adalah...
A
UU No. 24 Tahun 2009
B
PP No. 66 Tahun 1951
C
TAP MPR No. II/MPR/1978
D
UUD 1945 Pasal 36A
E
Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1950
NO. 623
Link Soal
Setelah UUD 1945 diamandemen, sistem pemerintahan Indonesia mengalami penyesuaian prinsip. Di antara pernyataan berikut, manakah yang BUKAN merupakan ciri pokok sistem pemerintahan Indonesia pasca-amandemen?
A
Menteri negara bertanggung jawab langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat
B
Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket
C
Kekusaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
D
Sistem pemerintahan berbentuk presidensial konstitusional
E
Parlemen memiliki kekuasaan lebih besar dalam legislasi dan anggaran
NO. 624
Link Soal
Sebelum amandemen, UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Setelah amandemen, sistematika UUD 1945 menjadi...
NO. 625
Link Soal
Menurut Pasal 10 UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan tertinggi atas...
A
Seluruh lembaga eksekutif dan yudikatif
B
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
C
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
D
Hubungan diplomatik dengan negara lain
E
Pembentukan undang-undang bersama DPR
NO. 626
Link Soal
Di tengah kemajuan teknologi, muncul kecenderungan perilaku memisahkan diri dari masyarakat atau merasa lebih unggul dari kelompok lain. Sikap negatif yang bertentangan dengan persatuan ini disebut...
A
Pro aktif
B
Eksklusivisme
C
Kuriositas
D
Adaptif
E
Profesionalisme
NO. 627
Link Soal
Dengan alasan kekosongan hukum, DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang didukung oleh dua fraksi. Secara yuridis, agar RUU tersebut lolos dan menjadi Undang-Undang yang sah, konsekuensinya adalah...
A
Otomatis batal demi hukum karena secara politis tingkat dukungan fraksi tergolong kecil.
B
Sah asalkan kedua fraksi pendukung tersebut merupakan dua fraksi terbesar di DPR.
C
Sah jika telah melalui pembahasan dan melibatkan unsur pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
D
Sah hanya jika agenda pembahasan RUU tersebut sudah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun bersangkutan.
E
Tidak ada konsekuensi yuridis, kecuali jika rakyat menggugatnya secara masif.
NO. 628
Link Soal
Eksistensi para pembantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan diatur secara spesifik dalam UUD 1945. Bab berapakah yang membahas tentang Kementerian Negara?
A
Bab VI
B
Bab IV
C
Bab V
E
Bab VII
NO. 629
Link Soal
Indonesia, sebagai negara majemuk, menghadapi tantangan dan sekaligus memiliki kekayaan dari keberagaman budaya, etnis, dan agama. Untuk merekatkan persatuan di tengah perbedaan tersebut, negara memiliki simbol-simbol yang merepresentasikan identitas dan filosofi kebangsaan. Dalam konteks ini, seorang pakar konstitusi dalam sebuah seminar nasional menggarisbawahi pentingnya Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' sebagai penjelmaan komitmen bangsa terhadap persatuan dalam keberagaman. Merujuk pada UUD 1945, pasal manakah yang secara spesifik dan eksplisit menjadi landasan hukum utama yang menetapkan bentuk dan semboyan Lambang Negara tersebut, sehingga berfungsi sebagai penjaga identitas nasional dan perekat kebangsaan?
A
Pasal yang mengatur bahwa Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih.
B
Pasal yang menyatakan Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia.
C
Pasal yang menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
D
Pasal yang menetapkan Lagu Kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya.
E
Pasal yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai lambang-lambang negara dengan undang-undang.
NO. 630
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang tentang Partai Politik (misalnya UU No. 31 Tahun 2002 yang menjadi rujukan historis soal ini), instansi manakah yang berwenang menerima pendaftaran partai politik untuk mendapatkan status sebagai badan hukum atau peserta pemilu?
A
Mahkamah Konstitusi
B
Kementerian Dalam Negeri
C
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
D
Kejaksaan Agung
E
Sekretariat Negara