Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 63. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 621
Link Soal
Sebuah organisasi masyarakat lokal di suatu daerah mengusulkan peraturan adat yang membatasi hak kepemilikan tanah bagi pendatang, meskipun mereka telah menjadi warga negara Indonesia dan berdomisili sah di daerah tersebut selama bertahun-tahun. Organisasi tersebut berargumen bahwa peraturan adat ini adalah bagian dari upaya melestarikan budaya dan menjaga kedaulatan komunitas asli. Jika dilihat dari perspektif Pilar Negara, bagaimana seharusnya pemerintah daerah menyikapi usulan peraturan tersebut?
A
Mengakomodasi usulan tersebut demi menghormati kearifan lokal dan otonomi daerah, selama tidak ada protes keras dari masyarakat.
B
Menolak usulan tersebut secara tegas karena secara fundamental bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, serta prinsip kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum sebagaimana dijamin UUD NRI 1945.
C
Memfasilitasi dialog antara organisasi masyarakat lokal dan para pendatang untuk mencari jalan tengah yang disepakati bersama, tanpa intervensi langsung pemerintah daerah dalam penentuan substansi.
D
Mengkaji ulang relevansi hak kepemilikan tanah untuk pendatang di daerah tersebut, mempertimbangkan potensi konflik sosial dan menjaga stabilitas wilayah semata.
E
Mengajukan usulan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat terkait batas-batas kearifan lokal dan hukum nasional.
NO. 622
Link Soal
Dalam sistem keuangan daerah, yang dimaksud dengan 'Pendapatan Daerah' adalah...
A
Penerimaan daerah yang berasal dari pinjaman bank daerah.
B
Dana yang dialokasikan dari APBN untuk membiayai kebutuhan daerah.
C
Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
D
Selisih lebih antara penerimaan dan pengeluaran daerah.
E
Penerimaan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
NO. 623
Link Soal
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan kekuasaannya dengan batasan sesuai UUD RI 1945. Bukti praktik ketatanegaraan yang menunjukkan penerapan paham konstitusionalisme di NKRI adalah ....
A
Kekuasaan negara terpisah sepenuhnya tanpa hubungan satu sama lain
B
Terwujudnya kekuasaan negara yang setara dan saling mengontrol
C
Presiden memiliki wewenang penuh sebagai pemegang kekuasaan negara
D
Pejabat legislatif melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan partai politiknya
E
Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak secara langsung mengatur pemerintah
NO. 624
Link Soal
Dalam hierarki paradigma sosial bangsa Indonesia, Pancasila menduduki posisi sebagai...
A
Landasan Konstitusional
B
Landasan Visional
C
Landasan Operasional
D
Landasan Konsepsional
E
Landasan Idiil
NO. 625
Link Soal
Pada masa lalu, terdapat aturan mengenai referendum melalui UU Nomor 5 Tahun 1985. Pasal 5 dari undang-undang tersebut mengatur tentang aspek apa?
A
Mekanisme penerangan referendum
B
Tata cara rakyat memberikan pendapat
C
Struktur organisasi penyelenggara
D
Teknis penyelenggaraan referendum
E
Wilayah atau daerah berlakunya referendum
NO. 626
Link Soal
Jenis referendum di mana persetujuan rakyat mutlak diperlukan sebelum suatu undang-undang tertentu dapat diberlakukan disebut...
A
Referendum Obligatoir
B
Referendum Fakultatif
C
Referendum Konsultatif
D
Referendum Terpusat
E
Referendum Kerakyatan
NO. 627
Link Soal
Menurut teori kausalitas Prof. Notonegoro, proses pengesahan Pancasila dari sekadar calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah oleh PPKI disebut sebagai...
A
Causa Materialis
B
Causa Formalis
C
Causa Efisien
D
Causa Finalis
E
Causa Prima
NO. 628
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara kepada lembaga-lembaga berikut, sesuai kewenangannya, yaitu...
A
Presiden, DPR, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan DPRD
C
DPR, MPR, dan DPRD
D
Presiden, DPR, dan DPD
E
Presiden, DPD, dan DPRD
NO. 629
Link Soal
Negara mengelola aset strategis melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbagi menjadi Persero dan Perum. Manakah perusahaan berikut yang memiliki status sebagai Persero?
A
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani)
B
PT Jasa Marga
C
Perum Percetakan Negara RI
D
Perum Pegadaian (sebelum beralih status)
E
Perum Damri
NO. 630
Link Soal
Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia sebagai...
A
Sumber hukum tertinggi dalam tata urutan perundangan
B
Kompas atau pedoman dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa
C
Ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain
D
Aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan
E
Ideologi tertutup yang harus ditaati secara mutlak