PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 63. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 621
Causa yang merupakan asal mula bahan, yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri (agama, kebudayaan, dan tradisi) adalah…
A
Causa Materialis
B
Causa Normatif
C
Causa Formalis
D
Causa Finalis
E
Causa Efisien

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 622
Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing...'. Makna kata 'menjamin' dalam konteks ini adalah...
A
Negara menyediakan agama baru bagi yang belum beragama.
B
Negara hadir memberikan perlindungan hukum dan fasilitas agar warga nyaman beribadah tanpa gangguan.
C
Negara membiayai seluruh kegiatan keagamaan warganya.
D
Negara membebaskan warga untuk tidak memiliki agama (ateis).
E
Negara menentukan tata cara ibadah setiap agama.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 623
Di tengah gelombang informasi hoax dan polarisasi yang semakin tajam di masyarakat, seringkali nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa terancam. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Anda diminta untuk merumuskan strategi paling efektif untuk memperkuat kembali pemahaman dan pengamalan salah satu Pilar Negara yang paling relevan dalam konteks tersebut. Pilar Negara manakah yang paling mendesak untuk diperkuat dan mengapa?
A
Pancasila, karena nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat di dalamnya adalah fondasi utama untuk mengatasi perpecahan dan membangun konsensus.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena konstitusi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menindak penyebar hoax dan memelihara ketertiban sosial.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena penekanan pada keutuhan wilayah dan kedaulatan negara akan secara otomatis menekan potensi disintegrasi akibat polarisasi.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena prinsip keberagaman dalam persatuan adalah kunci untuk meredam konflik identitas dan mempromosikan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.
E
TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966, karena ketetapan tersebut menegaskan larangan ideologi yang memecah belah bangsa.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 624
Sila kelima Pancasila, 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,' diperkuat oleh berbagai pasal dalam UUD 1945. Bagaimana prinsip ini seharusnya diterapkan dalam program sosial pemerintah?
A
Memfokuskan pembangunan hanya pada daerah-daerah yang sudah maju dan berkembang.
B
Menjamin ketersediaan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
C
Menghapus subsidi untuk kebutuhan pokok masyarakat demi mencapai efisiensi anggaran negara.
D
Memberikan prioritas atau hak istimewa hanya kepada kelompok masyarakat tertentu.
E
Mendelegasikan penyediaan layanan dasar sepenuhnya kepada sektor swasta.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 625
Sila kelima Pancasila, 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia', mengandung nilai bahwa pembangunan nasional harus...
A
Menguntungkan investor asing saja
B
Berpusat di pulau Jawa (Jawasentris)
C
Merata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat
D
Fokus pada pembangunan gedung-gedung mewah
E
Mengabaikan daerah terpencil yang minim penduduk

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 626
Di antara opsi berikut, manakah yang merupakan hasil keputusan dari Sidang II PPKI?
A
Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
B
Mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara
C
Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
D
Menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden
E
Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 627
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme. Apa yang dimaksud dengan absolutisme?
A
Kekuasaan yang terbatas
B
Kekuasaan yang sangat terbatas
C
Kekuasaan yang tidak tak terbatas
D
Kekuasaan yang tidak terbatas
E
Kekuasaan yang sewenang-wenang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 628
Semangat untuk menjadikan kebersihan lingkungan sebagai "tanggung jawab bersama" yang dimulai dari kesadaran individu hingga mencakup keluarga dan tetangga, sebagaimana diuraikan dalam teks, merefleksikan pengamalan nilai Pancasila khususnya dalam aspek...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 629
Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR serta menjaga kehormatan dan perilaku hakim adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Komisi Yudisial
D
Kejaksaan Agung
E
DPR

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 630
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan kekuasaannya dengan batasan sesuai UUD RI 1945. Bukti praktik ketatanegaraan yang menunjukkan penerapan paham konstitusionalisme di NKRI adalah ....
A
Kekuasaan negara terpisah sepenuhnya tanpa hubungan satu sama lain
B
Terwujudnya kekuasaan negara yang setara dan saling mengontrol
C
Presiden memiliki wewenang penuh sebagai pemegang kekuasaan negara
D
Pejabat legislatif melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan partai politiknya
E
Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak secara langsung mengatur pemerintah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.