PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 63. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 621
Dalam proses penyusunan anggaran negara, Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang APBN kepada DPR. Selain dibahas bersama DPR, lembaga manakah yang wajib memberikan pertimbangannya?
A
Mahkamah Agung
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat
C
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
D
Badan Pemeriksa Keuangan
E
Kementerian Keuangan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 622
Langkah awal reformasi konstitusi dimulai dengan amandemen pertama UUD 1945. Sidang Umum MPR yang menghasilkan perubahan pertama ini dilaksanakan pada tanggal 14-21 Oktober tahun...
A
1998
B
1999
C
2000
D
2001
E
2002

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 623
Ajaran yang dianut oleh Machiavelli menyatakan bahwa suatu negara terbentuk karena adanya dominasi dan kekuatan fisik dari individu yang paling kuat atas individu lainnya. Pemikiran ini merupakan inti dari...
A
Teori Hukum Alam
B
Teori Perjanjian Masyarakat
C
Teori Teokrasi
D
Teori Kedaulatan Rakyat
E
Teori Kekuasaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 624
Setiap orang Indonesia memiliki kedudukan, hak, serta tanggung jawab kewajiban yang setara sebagai warga negara. Hal ini adalah wujud pengamalan Pancasila sila ke...
A
Satu
B
Dua
C
Tiga
D
Empat
E
Lima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 625
Sistem pemilihan umum untuk menentukan anggota legislatif (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) diatur menggunakan sistem...
A
Sistem proporsional dengan daftar calon terbuka
B
Sistem proporsional tertutup
C
Sistem campuran (mixed system)
D
Sistem distrik mayoritas
E
Sistem distrik tunggal

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 626
Pemerintah provinsi memiliki kewenangan tertentu dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah...
A
Pengaturan administratif kependudukan pulau
B
Pengaturan tata ruang darat
C
Pemeliharaan keamanan militer di laut
D
Pertahanan kedaulatan maritim
E
Penetapan kawasan konservasi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 627
Berdasarkan ketentuan konstitusi, dalam jangka waktu satu tahun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diwajibkan untuk mengadakan sidang sekurang-kurangnya...
A
Satu kali
B
Dua kali
C
Tiga kali
D
Empat kali
E
Lima kali

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 628
Dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional, bagaimana pemerintah seharusnya mengimplementasikan prinsip “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945?
A
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur hanya pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan menjanjikan.
B
Membatasi alokasi pembangunan di daerah-daerah terpencil dengan alasan untuk menghemat biaya operasional.
C
Melakukan pembangunan infrastruktur yang merata dan komprehensif di semua wilayah negara, termasuk di daerah-daerah yang terpencil dan kurang terjangkau.
D
Memberikan fokus utama dan prioritas pembangunan hanya pada kota-kota besar atau ibukota provinsi.
E
Mengabaikan kebutuhan pembangunan di daerah-daerah yang dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 629
Pasca reformasi dan amandemen UUD 1945, pelaksana kekuasaan yudikatif (kehakiman) di Indonesia terdiri dari...
A
MPR dan BKP
B
MA dan MK
C
Komisi Yudisial dan DPR
D
MA, MK, dan Komisi Yudisial
E
MPR, DPR, dan Komisi Yudisial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 630
Unsur perisai yang tergantung di leher burung Garuda Pancasila merupakan simbol yang bermakna...
A
Keberanian rakyat
B
Gagah berani
C
Kepemimpinan nasional
D
Kemasyhuran negara
E
Pertahanan dan perlindungan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.