PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 64. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 631
Berdasarkan TAP MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, definisi Wawasan Nusantara adalah...
A
Ajaran yang mewajibkan seluruh rakyat untuk membela negara secara militer.
B
Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi tujuan nasional.
C
Pandangan hidup untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia.
D
Sikap bangsa Indonesia untuk menolak segala bentuk campur tangan asing.
E
Ketentuan dasar yang harus dipatuhi untuk menyeragamkan budaya daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 632
Keputusan mengenai pembentukan 12 kementerian untuk membantu jalannya pemerintahan merupakan hasil dari sidang...
A
Sidang Pertama PPKI
B
Sidang Kedua PPKI
C
Sidang Ketiga PPKI
D
Sidang Panitia Sembilan
E
Sidang Kedua BPUPKI

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 633
Pemerintah membentuk tim terpadu dengan tujuan memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif untuk menjamin terciptanya peradilan yang merdeka. Hal tersebut merupakan karakteristik utama dari...
A
Negara hukum
B
Pemerintah demokrasi
C
Negara Republik
D
Kedaulatan rakyat
E
Penegakan hukum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 634
Pada masa Orde Baru, penegasan kembali mengenai landasan pokok politik luar negeri Republik Indonesia didasarkan pada ketetapan MPR nomor berapa?
A
TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
B
TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
C
TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
D
TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
E
TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 635
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membawa perubahan signifikan pada ketatanegaraan Indonesia. Di bawah ini yang tidak termasuk konsekuensi dari dikeluarkannya dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran lembaga Konstituante
B
Berakhirnya masa berlaku UUDS 1950
C
Pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi
D
Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)
E
Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 636
Kata Bhineka Tunggal Ika pertama ditulis dalam kitab Sutasoma, karangan ...
A
Mpu Kanwa
B
Mpu Triguna
C
Mpu Panuluh
D
Mpu Tantular
E
Mpu Prapanca

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 637
Kualitas suatu ideologi yang mampu memberikan harapan serta cita-cita masa depan yang lebih baik bagi masyarakatnya merupakan penjelasan dari dimensi...
A
Dimensi Fleksibilitas
B
Dimensi Realita
C
Dimensi Idealisme
D
Dimensi Subjektif
E
Dimensi Kultural

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 638
Berdasarkan Undang-Undang tentang Partai Politik (misalnya UU No. 31 Tahun 2002 yang menjadi rujukan historis soal ini), instansi manakah yang berwenang menerima pendaftaran partai politik untuk mendapatkan status sebagai badan hukum atau peserta pemilu?
A
Mahkamah Konstitusi
B
Kementerian Dalam Negeri
C
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
D
Kejaksaan Agung
E
Sekretariat Negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 639
Pasal 37 Ayat 5 UUD 1945 memberikan batasan tegas mengenai amandemen konstitusi. Materi yang secara eksplisit dilarang untuk diubah adalah...
A
Pembukaan UUD 1945
B
Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
C
Sistem Pemerintahan Presidensial
D
Lagu Kebangsaan dan Bendera Negara
E
Pasal 29 tentang Agama

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 640
Di tengah keragaman budaya dan agama di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat diterapkan secara efektif untuk memelihara dan memperkuat persatuan bangsa?
A
Membiarkan daerah-daerah dengan perbedaan tersebut mengelola dirinya sendiri tanpa campur tangan pusat.
B
Menyeragamkan seluruh tradisi dan budaya lokal agar sesuai dengan satu budaya nasional.
C
Mengimplementasikan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama serta antar berbagai suku bangsa.
D
Menghapuskan budaya atau tradisi yang tidak sejalan dengan budaya mayoritas yang dominan.
E
Menetapkan dan memberlakukan satu agama tertentu sebagai agama resmi di seluruh wilayah negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.