Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 64. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 631
Link Soal
Salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat adalah...
NO. 632
Link Soal
Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat beberapa prinsip utama terkait hubungan antara pusat dan daerah. Manakah pernyataan berikut yang TIDAK sesuai dengan prinsip NKRI tersebut?
A
Struktur NKRI mewajibkan adanya penyeragaman kekayaan alam dan budaya di seluruh daerah
B
Penyelenggaraan NKRI menjamin adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya
C
Daerah diberikan jaminan otonomi untuk berkembang sesuai potensi masing-masing
D
Pemerintah Pusat memberikan dorongan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
NKRI memfasilitasi pertumbuhan serta perkembangan keragaman antarwilayah
NO. 633
Link Soal
Langkah Presiden Soekarno untuk mengakhiri kemacetan politik di Sidang Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 dilakukan melalui Dekret Presiden pada...
A
1 Maret 1959
B
1 Juni 1959
C
1 Juli 1959
D
5 Juli 1959
E
18 Agustus 1959
NO. 634
Link Soal
Dalam tata kelola negara, Pemerintah Pusat memegang peranan krusial. Tugas pokok dari Pemerintahan Pusat adalah...
A
Menyusun kebijakan nasional yang berlaku bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas
B
Membentuk tatanan sosial yang sepenuhnya baru
C
Hanya untuk memenuhi syarat pengakuan internasional
D
Melaksanakan administrasi khusus untuk penghuni dunia internasional
E
Menghapus otonomi demi keseragaman kebijakan
NO. 635
Link Soal
UUD 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran. Lembaga negara yang berfungsi sebagai representasi rakyat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi tersebut dalam pembentukan undang-undang adalah...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
C
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Ombudsman Republik Indonesia
NO. 636
Link Soal
Pada masa kolonial Belanda, gedung yang menjadi lokasi sidang BPUPKI disebut sebagai Gedung Volksraad. Istilah 'Volksraad' memiliki pengertian sebagai...
A
Dewan Pertimbangan Agung
B
Gedung Rapat Kabinet
C
Lembaga Peradilan Tinggi
D
Kantor Pusat Pemerintahan
E
Gedung Perwakilan Rakyat
NO. 637
Link Soal
Dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional, bagaimana pemerintah seharusnya mengimplementasikan prinsip “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945?
A
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur hanya pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan menjanjikan.
B
Membatasi alokasi pembangunan di daerah-daerah terpencil dengan alasan untuk menghemat biaya operasional.
C
Melakukan pembangunan infrastruktur yang merata dan komprehensif di semua wilayah negara, termasuk di daerah-daerah yang terpencil dan kurang terjangkau.
D
Memberikan fokus utama dan prioritas pembangunan hanya pada kota-kota besar atau ibukota provinsi.
E
Mengabaikan kebutuhan pembangunan di daerah-daerah yang dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
NO. 638
Link Soal
Pancasila yang lahir dan digali dari nilai luhur bangsa Indonesia memiliki fungsi fundamental sebagai...
A
Dasar Negara dan Pandangan hidup bangsa
B
Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia
C
Tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai
D
Perjanjian luhur rakyat Indonesia
E
Semua jawaban benar
NO. 639
Link Soal
Berapa kali minimal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang dalam kurun waktu lima tahun menurut UUD 1945?
A
Sekali
B
Dua kali
C
Tiga kali
D
Empat kali
E
Lima kali
NO. 640
Link Soal
Kementerian Agama memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam rangka membantu presiden. Praktik ketatanegaraan ini merupakan manifestasi paham konstitusionalisme di NKRI, yang utamanya ditunjukkan dengan adanya upaya ....
A
Pewujudan pertanggungjawaban presiden dalam melindungi masyarakat
B
Pengaturan bidang keagamaan tertentu melalui sistem demokrasi
C
Penjaminan hak-hak warga negara dalam menjalankan kegiatan keagamaan
D
Penegasan kewenangan presiden dalam mengatur urusan agama warga negaranya
E
Pembatasan kekuasaan pemerintah terhadap aktivitas ibadah warga negara