Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 64. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 631
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR adalah...
A
Komisi Yudisial
B
Mahkamah Konstitusi
C
Mahkamah Agung
D
Badan Pemeriksa Keuangan
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 632
Link Soal
Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 mencerminkan suasana kebatinan dari konstitusi negara. Berikut ini yang merupakan pokok pikiran tersebut adalah...
A
Negara memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa berdasarkan asas persatuan
B
Negara berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat secara menyeluruh
C
Negara menganut paham kedaulatan rakyat melalui sistem permusyawaratan
D
Negara berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab
E
Semua jawaban di atas benar
NO. 633
Link Soal
Bentuk pemerintahan negara Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 adalah...
A
Monarki
B
Serikat
C
Republik
D
Oligarki
E
Parlementer
NO. 634
Link Soal
Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah adanya pembagian kekuasaan (check and balances). Dalam hal pembentukan Undang-Undang (Legislasi), UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang ada pada DPR, namun pembahasan setiap RUU harus dilakukan bersama...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Presiden
C
MPR
D
DPD (untuk semua RUU)
E
Mahkamah Agung
NO. 635
Link Soal
Pancasila, sebagai salah satu pilar negara, lahir dari konsensus para pendiri bangsa di tengah gejolak dan ancaman perpecahan. Para founding fathers menyadari pentingnya sebuah landasan ideologis yang mampu menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan golongan di Nusantara. Kini, di era digital, bangsa Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan serius berupa maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial yang berpotensi menggerus kohesi sosial. Berdasarkan konteks sejarah perumusan dan relevansi Pancasila dengan tantangan kontemporer tersebut, penguatan nilai Pancasila manakah yang paling esensial dan mendesak untuk membendung arus disintegrasi dan mengembalikan solidaritas kebangsaan di tengah gelombang disinformasi dan perpecahan sosial?
A
Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai fondasi spiritual untuk membentengi diri dari pengaruh negatif dan godaan perpecahan.
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, untuk menumbuhkan etika komunikasi yang santun dan beradab di ruang digital.
C
Persatuan Indonesia, karena secara langsung menargetkan ancaman perpecahan, polarisasi, dan memperkuat ikatan kebangsaan.
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dengan mendorong dialog konstruktif dan musyawarah dalam menghadapi perbedaan pandangan.
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, untuk mengatasi akar masalah kesenjangan ekonomi dan sosial yang sering dieksploitasi pemicu konflik.
NO. 636
Link Soal
Kata Bhineka Tunggal Ika pertama ditulis dalam kitab Sutasoma, karangan ...
A
Mpu Kanwa
B
Mpu Triguna
C
Mpu Panuluh
D
Mpu Tantular
E
Mpu Prapanca
NO. 637
Link Soal
Perubahan ketiga (Amandemen III) UUD 1945 disahkan dalam Sidang Tahunan MPR pada tanggal...
A
9 November 2001
B
9 November 2002
C
9 November 2003
D
9 November 2004
E
9 November 2005
NO. 638
Link Soal
Pengangkatan Presiden seumur hidup ditetapkan pada masa pelaksaan sistem…
A
Demokrasi terpimpin
B
Demokrasi liberal
C
Demokrasi pancasila
D
Demokrasi sosialis
E
Orde Baru
NO. 639
Link Soal
Salah satu hasil amandemen adalah penegasan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B). Pada tahap amandemen ke berapakah pasal-pasal HAM (Bab XA) ini ditambahkan?
A
Amandemen Pertama
B
Amandemen Kedua
C
Amandemen Ketiga
D
Amandemen Keempat
E
Tidak ada perubahan
NO. 640
Link Soal
Agar usul mengenai perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat secara resmi dimasukkan ke dalam agenda sidang MPR, maka usulan tersebut harus diajukan oleh setidaknya...
A
Setengah dari total anggota DPR
B
Satu per tiga dari total anggota MPR
C
Dua per tiga dari anggota DPR
D
Tiga per empat dari anggota MPR
E
Satu per empat dari anggota DPR