Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 64. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 631
Link Soal
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah...
A
Republik
B
Monarki Konstitusional
C
Presidensial
D
Demokrasi Parlementer
E
Federasi
NO. 632
Link Soal
Ketentuan mengenai Warga Negara dan Penduduk dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen diatur secara khusus dalam...
A
Pasal 25, 21, dan 22
B
Pasal 26, 27, dan 28
C
Pasal 23, 22, dan 21
D
Pasal 30, 32, dan 33
E
Pasal 5, 6, dan 8
NO. 633
Link Soal
Lembaga negara mandiri yang anggota-anggotanya diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai amanat UUD 1945 adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Badan Pengawas Keuangan
D
Komisi Pemberantasan Korupsi
E
Komisi Yudisial
NO. 634
Link Soal
Dalam kontestasi politik lokal maupun nasional, seringkali identitas primordial (kesukuan, keagamaan, golongan) dieksploitasi secara berlebihan oleh para kontestan untuk menarik dukungan. Akibatnya, masyarakat terpecah belah berdasarkan afiliasi identitas, dan ruang-ruang publik dipenuhi dengan wacana 'kami' versus 'mereka' yang mendiskreditkan kelompok lain. Fenomena ini tidak hanya menciptakan perpecahan sosial, tetapi juga merusak fondasi dialog dan musyawarah yang esensial untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman, serta menghambat tercapainya konsensus untuk kepentingan bersama.
A
Aspek kohesi sosial, karena politik identitas secara fundamental mengikis rasa persaudaraan, solidaritas, dan saling pengertian antarwarga negara yang beragam.
B
Aspek toleransi beragama, karena isu SARA seringkali digunakan untuk menyerang kelompok agama minoritas dalam arena politik, memperdalam jurang perbedaan.
C
Aspek integrasi nasional, karena fragmentasi masyarakat berdasarkan identitas dapat mengancam kesatuan bangsa secara keseluruhan dari dalam.
D
Aspek musyawarah mufakat, karena polarisasi politik dan wacana 'kami' versus 'mereka' menghambat tercapainya konsensus dalam pengambilan keputusan publik.
E
Aspek keadilan sosial, karena diskriminasi berdasarkan identitas primordial dapat menghambat pemerataan hak dan kesempatan bagi seluruh warga negara.
NO. 635
Link Soal
Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari campur tangan kekuasaan pemerintah ditegaskan dalam...
A
Pembukaan UUD 1945
B
Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945
C
Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945
D
Pasal 25 UUD 1945
E
Aturan Peralihan UUD 1945
NO. 636
Link Soal
Dalam menjalankan tugas diplomatik kenegaraan, Presiden memiliki wewenang untuk menerima penempatan duta dari negara lain. Berdasarkan Pasal 13 Ayat 3 UUD 1945, tindakan tersebut harus memperhatikan pertimbangan dari lembaga...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
NO. 637
Link Soal
Dalam tata kelola negara, Pemerintah Pusat memegang peranan krusial. Tugas pokok dari Pemerintahan Pusat adalah...
A
Menyusun kebijakan nasional yang berlaku bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas
B
Membentuk tatanan sosial yang sepenuhnya baru
C
Hanya untuk memenuhi syarat pengakuan internasional
D
Melaksanakan administrasi khusus untuk penghuni dunia internasional
E
Menghapus otonomi demi keseragaman kebijakan
NO. 638
Link Soal
Menurut Prof. Notonegoro, apa yang dimaksud dengan nilai vital ….
A
segala sesuatu yang benar-banar penting bagi manusia
B
segala sesuatu yang dapat menyebabkan hal yang genting bila tak terpenuhi
C
segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas
D
nilai yang bersum-ber pada unsur akal manusia
E
semua jawaban benar
NO. 639
Link Soal
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat perbedaan istilah status seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Seseorang yang baru ditahan oleh penyidik dan belum mendapatkan vonis atau keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap disebut...
A
Narapidana
B
Terpidana
C
Tahanan
D
Saksi Kunci
E
Residivis
NO. 640
Link Soal
Suatu entitas dapat diakui secara sah sebagai sebuah negara apabila telah memenuhi unsur-unsur utama pembentuk negara, yaitu adanya...
A
Tentara yang kuat
B
Rakyat, Wilayah, dan Pemerintahan yang berdaulat
C
Perjanjian internasional
D
Rekomendasi dari PBB
E
Pejabat negara