PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 64. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 631
Salah satu tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ...
A
Mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur
B
Mencerdaskan kehidupan bangsa
C
Melaksanakan upaya menjaga ketertiban dunia
D
Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu dan berjuang
E
Mengupayakan kesejahteraan masyarakat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 632
Dalam sistematika UUD 1945, persoalan mengenai Kekuasaan Kehakiman diatur dalam bab tertentu. Bab yang dimaksud adalah...
A
Bab VII
B
Bab VIII
C
Bab IX
D
Bab X
E
Bab XI

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 633
Terdapat sebuah paham yang menjadikan kebebasan individu sebagai prioritas utama dan meyakini bahwa hal tersebut merupakan dasar dari kebahagiaan hidup manusia. Paham yang dimaksud adalah...
A
Sosialisme
B
Liberalisme
C
Fasisme
D
Anarkisme
E
Kapitalisme

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 634
Nilai Ketuhanan dalam Pancasila menjiwai pembentukan Undang-Undang oleh Presiden dan DPR, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memperhatikan aspek spiritualitas. Bukti bahwa Pancasila merupakan dasar negara dalam konteks ini adalah...
A
Setiap Undang-Undang di Indonesia diawali dengan frasa 'Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa'.
B
Setiap Undang-Undang yang dibentuk dimulai dengan konsiderans yang mencakup aspek Ketuhanan.
C
Nilai-nilai Ketuhanan selalu disertakan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).
D
Pembahasan Rancangan Undang-Undang mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat.
E
Undang-Undang yang dihasilkan berpihak pada kepentingan semua lapisan masyarakat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 635
Di tengah perisai yang ada pada lambang Garuda Pancasila, terdapat sebuah garis hitam tebal yang melintang secara horizontal. Garis tersebut merupakan simbol dari...
A
Garis Kejayaan
B
Garis Kemerdekaan
C
Garis Pertahanan
D
Garis Khatulistiwa
E
Garis Persatuan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 636
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara yuridis, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Manakah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam persyaratan yuridis tersebut?
A
Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan
B
Kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan
C
Mengikuti prosedur atau tata cara tertentu
D
Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
E
Tidak bertentangan dengan cita-cita moral Pancasila

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 637
Dalam UUD 1945, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia tertuang dalam ....
A
Pembukaan UUD alenia 1
B
Pembukaan UUD alenia 2
C
Pembukaan UUD alenia 3
D
Pembukaan UUD alenia 4
E
Batang tubuh UUD 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 638
Di tengah arus informasi digital yang semakin deras dan mudah diakses, muncul fenomena polarisasi identitas di media sosial, di mana kelompok-kelompok dengan latar belakang suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA) yang berbeda cenderung membentuk 'ruang gema' (echo chamber) dan semakin menguatkan prasangka terhadap kelompok lain. Narasi kebencian, disinformasi, dan hoaks yang menargetkan kelompok minoritas seringkali menyebar cepat, mengikis toleransi dan memperdalam jurang perbedaan di masyarakat, bahkan memicu insiden konflik horizontal yang merugikan kerukunan sosial.
A
Aspek persatuan dalam keberagaman; melalui penegakan hukum yang tegas terhadap penyebar kebencian dan literasi digital yang masif untuk seluruh lapisan masyarakat guna membangun ketahanan informasi.
B
Aspek toleransi antarumat beragama; dengan mendorong dialog antaragama dan memperkuat peran lembaga keagamaan dalam menjaga kerukunan serta mencegah provokasi agama.
C
Aspek pluralisme budaya; melalui penguatan identitas lokal dan promosi kebudayaan daerah sebagai fondasi kebangsaan yang beragam dan kaya.
D
Aspek integrasi sosial; dengan fokus pada program-program pembangunan ekonomi yang merata agar kesenjangan sosial tidak menjadi pemicu konflik identitas di masyarakat.
E
Aspek pemahaman multikulturalisme; melalui revisi kurikulum pendidikan yang menekankan narasi persatuan dan menghindari fragmentasi identitas sejak dini.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 639
Definisi warga negara Indonesia diatur secara tegas dalam UUD 1945. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1), yang dimaksud dengan warga negara adalah...
A
Semua orang yang tinggal di wilayah Indonesia
B
Orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
C
Penduduk asli pribumi yang telah dewasa
D
Orang asing yang telah menetap minimal 5 tahun berturut-turut
E
Mereka yang memiliki bukti kelahiran di tanah air Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 640
Menurut UUD 1945 Pasal 20 ayat 3, apa konsekuensi hukum apabila sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) gagal mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR?
A
RUU tersebut dapat direvisi dan diajukan kembali dalam masa sidang yang sama
B
Presiden dapat mengeluarkan Perpu sebagai pengganti RUU tersebut
C
RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa sidang itu
D
DPR wajib melakukan voting ulang untuk mengesahkan RUU tersebut
E
RUU tersebut ditunda pengesahannya hingga periode pemerintahan berikutnya

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.