Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 64. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 631
Link Soal
Berikut ini adalah jumlah bulu pada lambang Garuda Pancasila yang merepresentasikan tanggal kemerdekaan RI, KECUALI...
A
Bulu sayap berjumlah 17 helai
B
Bulu di bawah perisai berjumlah 17 helai
C
Bulu leher berjumlah 45 helai
D
Bulu ekor berjumlah 8 helai
E
Bulu pangkal ekor berjumlah 19 helai
NO. 632
Link Soal
Perwujudan Wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, dengan peri kehidupan yang serasi, merata, dan seimbang kemajuannya, merupakan perwujudan Indonesia sebagai satu kesatuan...
A
Politik
B
Hukum
C
Sosial-budaya
D
Bangsa
E
Ekonomi
NO. 633
Link Soal
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia saat ini berlandaskan pada regulasi terbaru dalam hierarki Undang-Undang, yaitu...
A
UU Nomor 22 Tahun 1999
B
UU Nomor 32 Tahun 2004
C
UU Nomor 23 Tahun 2014
D
UU Nomor 12 Tahun 2008
E
UU Nomor 25 Tahun 1999
NO. 634
Link Soal
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) diamanatkan untuk selesai paling lambat pada 17 Agustus 2003. Selama MK belum terbentuk, kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini diatur dalam...
A
Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945
B
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
C
Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945
D
Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945
E
Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945
NO. 635
Link Soal
"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Berdasarkan isi UUD 1945 diatas, Lembaga yang siap menerima, menampung dan menyalurkan aspirasi setiap warga Negara adalah ....
A
Dewan Perwakilan Rakyat
B
Menteri Dalam Negeri
C
Perwakilan Pemerintah
D
Organisasi-organisasi politik
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 636
Link Soal
Amandemen Keempat UUD 1945 mencakup materi perubahan yang cukup luas. Manakah di bawah ini yang merupakan fokus utama dari perubahan pada tahap keempat tersebut?
A
Pembatasan kekuasaan Presiden
B
Pemerintahan Daerah dan Hak Asasi Manusia
C
Bentuk dan Kedaulatan Negara
D
Penggantian Presiden, pendidikan, kebudayaan, dan perekonomian nasional
E
Pembentukan lembaga baru seperti KPK
NO. 637
Link Soal
Sebagai wujud dari reformasi dalam tubuh UUD 1945 telah mengalami beberapa amandemen, amandemen terakhir adalah yang ke ....
A
Satu
B
Dua
C
Tiga
D
Empat
E
Lima
NO. 638
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, aturan mengenai penggunaan nama serta lambang partai politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum termuat dalam pasal...
A
Pasal 4
B
Pasal 6
C
Pasal 8
D
Pasal 9
E
Pasal 10
NO. 639
Link Soal
Pancasila secara tegas menolak ajaran fasisme dalam tata kelola pemerintahan dan bernegara. Hal ini disebabkan karena fasisme memiliki prinsip dasar yang bertumpu pada...
A
Penyerahan seluruh urusan kepada kehendak rakyat
B
Penjagaan keseimbangan antara hak individu dan kelompok
C
Sistem liberalisme yang memuja kebebasan pasar
D
Konsentrasi kekuasaan secara penuh pada satu figur kepemimpinan tunggal
E
Penerapan sistem demokrasi perwakilan yang moderat
NO. 640
Link Soal
Di sebuah kota, muncul kontroversi besar terkait kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan pembangunan mega proyek pariwisata, mengabaikan keluhan masyarakat adat dan petani lokal yang terdampak langsung. Meskipun proses legislasi kebijakan tersebut telah sesuai prosedur formal, namun partisipasi publik dalam perumusannya sangat minim dan dianggap hanya formalitas. Masyarakat merasa hak-hak mereka diabaikan demi kepentingan investasi. Situasi ini memicu demonstrasi dan gugatan hukum. Bagaimana implikasi peristiwa ini terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan peran lembaga negara menurut UUD 1945 sebagai pilar negara?
A
Menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat hanya berlaku dalam pemilihan umum, sedangkan dalam implementasi kebijakan, kekuasaan ada pada pemerintah dan DPR/DPRD sebagai representasi.
B
Membuktikan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip 'checks and balances' serta penegakan hak asasi warga negara, yang berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah di mata publik.
C
Mengindikasikan bahwa konstitusi Indonesia belum cukup kuat mengatur partisipasi publik yang substansial, sehingga diperlukan amandemen untuk mempertegas mekanisme aspirasi masyarakat.
D
Menegaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah prioritas utama, dan dampaknya terhadap masyarakat tertentu harus diterima sebagai konsekuensi logis dari upaya peningkatan kesejahteraan nasional secara keseluruhan.
E
Mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sehingga kontrol dari pemerintah pusat perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi dan keadilan.