Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 64. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 631
Link Soal
Dalam konteks otonomi daerah, bagaimana UUD 1945 menjamin tetap terjaganya integrasi nasional dalam bingkai NKRI?
A
Membiarkan daerah mengatur sendiri tanpa pengawasan pusat.
B
Menyerahkan semua kewenangan kepada pemerintah daerah.
C
Memberikan otonomi daerah yang bertanggung jawab dan tetap mengikuti ketentuan nasional.
D
Mengizinkan daerah membuat kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi.
E
Menetapkan pemerintah daerah sebagai cabang independen dari pusat.
NO. 632
Link Soal
Sebuah instansi pemerintahan terindikasi kuat terlibat dalam praktik korupsi sistemik, yang melibatkan berbagai level jabatan, dari pejabat tinggi hingga staf pelaksana. Akibatnya, milyaran rupiah dana publik disalahgunakan, menghambat program pelayanan masyarakat dan merugikan negara. Meskipun berbagai regulasi anti-korupsi dan lembaga pengawas telah ada, fenomena ini terus berulang. Bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi dapat menjadi landasan fundamental untuk menanamkan integritas dan memberantas korupsi secara sistemik di kalangan ASN?
A
Memfokuskan pada peningkatan sanksi hukum yang berat dan memperbanyak operasi tangkap tangan (OTT) untuk memberikan efek jera, tanpa perlu mengaitkan dengan nilai-nilai filosofis.
B
Menanamkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam melalui pendidikan karakter dan pelatihan integritas ASN, diiringi penegakan hukum yang konsisten dan sistem pengawasan yang efektif, serta budaya anti-korupsi di lingkungan kerja.
C
Melakukan reformasi birokrasi total dengan mengganti seluruh pejabat yang terindikasi korupsi, serta memprivatisasi beberapa layanan publik untuk mengurangi peluang korupsi.
D
Meningkatkan gaji dan kesejahteraan ASN secara signifikan agar tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk melakukan korupsi, karena masalahnya adalah kekurangan ekonomi.
E
Mendesentralisasikan sepenuhnya kewenangan anggaran ke daerah, dengan harapan transparansi di tingkat lokal akan lebih mudah dicapai daripada di tingkat pusat.
NO. 633
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara kepada lembaga-lembaga berikut, sesuai kewenangannya, yaitu...
A
Presiden, DPR, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan DPRD
C
DPR, MPR, dan DPRD
D
Presiden, DPR, dan DPD
E
Presiden, DPD, dan DPRD
NO. 634
Link Soal
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah pusat masih memegang kewenangan absolut untuk beberapa bidang tertentu. Manakah urusan yang BUKAN merupakan kewenangan eksklusif pemerintah pusat?
A
Kebijakan politik luar negeri dan hubungan internasional.
B
Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional.
C
Urusan yustisi atau sistem peradilan dan hukum.
D
Pengaturan moneter dan kebijakan fiskal nasional.
E
Pengelolaan masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
NO. 635
Link Soal
Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam objek pengujian peraturan perundang-undangan (Judicial Review). Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan perbedaan tersebut?
A
MK menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU.
B
MK menguji semua jenis peraturan, sedangkan MA hanya mengadili kasus kasasi.
C
MA berhak menguji Undang-Undang jika dimohonkan oleh Presiden, MK hanya sengketa Pemilu.
D
MK menguji peraturan pemerintah, sedangkan MA menguji Undang-Undang Dasar.
E
Keduanya memiliki wewenang yang sama dalam menguji Undang-Undang.
NO. 636
Link Soal
Pancasila memiliki sifat umum universal yang bermakna sebagai...
A
Pangkal tolak derivasi dalam pelaksanaan kenegaraan, tertib hukum, dan realisasi praktis
B
Nilai yang hanya berlaku bagi warga negara Indonesia saja
C
Kesepakatan politik sesaat saat kemerdekaan
D
Aturan teknis dalam birokrasi pemerintahan
E
Satu-satunya sumber hukum internasional
NO. 637
Link Soal
Menurut UUD 1945 Pasal 20 ayat 3, apa konsekuensi hukum apabila sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) gagal mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR?
A
RUU tersebut dapat direvisi dan diajukan kembali dalam masa sidang yang sama
B
Presiden dapat mengeluarkan Perpu sebagai pengganti RUU tersebut
C
RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa sidang itu
D
DPR wajib melakukan voting ulang untuk mengesahkan RUU tersebut
E
RUU tersebut ditunda pengesahannya hingga periode pemerintahan berikutnya
NO. 638
Link Soal
Dalam sistem demokrasi Indonesia, pihak yang berhak menjadi peserta pemilihan umum untuk mengisi kursi anggota DPR dan DPRD adalah...
A
Gabungan individu independen
B
Partai politik
C
Organisasi kemasyarakatan
D
Perwakilan perusahaan
E
Tokoh agama
NO. 639
Link Soal
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang secara bersama-sama oleh...
A
Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD
B
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan
C
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima TNI
D
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Ketua MPR
E
Ketua DPR dan para Menteri Koordinator
NO. 640
Link Soal
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Presiden memiliki hak konstitusional untuk...
A
Mengangkat menteri-menteri negara
B
Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
C
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
D
Memberi grasi dan rehabilitasi
E
Menyatakan perang