Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 65. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 641
Link Soal
Suatu entitas politik dapat disebut sebagai Negara jika memenuhi syarat unsur-unsur konstitutif berikut ini, yaitu...
A
Memiliki Undang-Undang Dasar, wilayah, dan kedaulatan
B
Memiliki rakyat, wilayah geografis, dan sistem pemerintahan yang berdaulat
C
Adanya penduduk, kedaulatan penuh, serta pengakuan de jure dari luar negeri
D
Memiliki kepala negara, wilayah kekuasaan, dan konstitusi tertulis
E
Terdiri dari rakyat, wilayah, serta pengakuan bersyarat dari negara tetangga
NO. 642
Link Soal
Dalam teori kenegaraan, terdapat perbedaan mendasar antara 'Bentuk Negara' (seperti Kesatuan atau Serikat) dengan 'Bentuk Kenegaraan'. Ciri utama yang membedakan bentuk negara Kesatuan dengan negara Serikat (Federal) terletak pada...
A
Sistem pemilihan kepala negaranya
B
Luas wilayah yang dikuasai
C
Ada tidaknya pembagian kedaulatan kepada negara-negara bagian
D
Lamanya masa jabatan pemimpin negara
E
Kekuasaan yudikatif yang berdiri sendiri
NO. 643
Link Soal
Sistem pemerintahan di mana lembaga legislatif dan eksekutif memiliki posisi sejajar dan saling mengawasi melalui mekanisme 'checks and balances' dikenal dengan istilah...
A
Monarki
B
Aristokrasi
C
Presidensial
D
Parlementer
E
Komunis
NO. 644
Link Soal
Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas...
A
Kepastian Hukum
B
Keterbukaan
C
Akuntabilitas
D
Profesionalitas
E
Proporsionalitas
NO. 645
Link Soal
Pancasila memiliki posisi yang sangat sentral dalam sistem tata hukum di Indonesia, yaitu diposisikan sebagai...
A
Aturan tambahan dalam konstitusi
B
Sumber dari segala sumber hukum
C
Penjelasan dari Batang Tubuh UUD 1945
D
Hukum pidana tertinggi
E
Konvensi ketatanegaraan
NO. 646
Link Soal
Dalam pembukaan UUD 1945, alenia yang menyatakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ....
A
Ke-1
B
Ke-2
C
Ke-3
D
Ke-4
E
Ke-5
NO. 647
Link Soal
Presiden memiliki kewenangan yudikatif tertentu yang diatur dalam konstitusi. Ketentuan mengenai wewenang Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR tercantum dalam UUD 1945 Pasal...
A
Pasal 14 Ayat 1
B
Pasal 14 Ayat 2
C
Pasal 13 Ayat 1
D
Pasal 11 Ayat 2
E
Pasal 23 Ayat 2
NO. 648
Link Soal
Sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945, Presiden memiliki hak untuk memberikan amnesti dan abolisi. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Hukum dan HAM
NO. 649
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki sejumlah hak untuk menjalankan fungsinya. Hak DPR yang secara spesifik berupa kewenangan untuk mengajukan anjuran, saran, atau usulan kepada pemerintah (Presiden) disebut...
A
Hak Angket
B
Hak Interpelasi
C
Hak Petisi
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget
NO. 650
Link Soal
Wewenang Presiden dalam memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 14 ayat 1. Ketentuan ini merupakan hasil dari...
A
Amandemen Pertama
B
Amandemen Kedua
C
Amandemen Ketiga
D
Amandemen Keempat
E
Naskah Asli UUD 1945