Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 65. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 641
Link Soal
Dalam kitab Negarakertagama dan Sutasoma, istilah Pancasila merujuk pada 'Pancasila Krama' yang berisi lima larangan kesusilaan. Berikut ini yang BUKAN merupakan bagian dari lima larangan tersebut adalah...
A
Dilarang melakukan kekerasan
B
Dilarang mencuri
C
Dilarang berbohong
D
Dilarang hidup bermewah-mewahan
E
Dilarang berjiwa dengki
NO. 642
Link Soal
Dalam sistem demokrasi Indonesia, pihak yang berhak menjadi peserta pemilihan umum untuk mengisi kursi anggota DPR dan DPRD adalah...
A
Gabungan individu independen
B
Partai politik
C
Organisasi kemasyarakatan
D
Perwakilan perusahaan
E
Tokoh agama
NO. 643
Link Soal
Terkait Amandemen Pertama UUD 1945, manakah pasangan pasal dan isi perubahannya di bawah ini yang SALAH (tidak tepat)?
A
Pasal 5 ayat 1: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
B
Pasal 7: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun
C
Pasal 15: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain
D
Pasal 20 ayat 1: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
E
Pasal 17 ayat 2: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
NO. 644
Link Soal
Pasca amandemen UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki wewenang yang lebih kuat. Salah satu wewenang tersebut dalam kaitannya dengan anggaran adalah...
A
Menetapkan APBN secara mandiri tanpa campur tangan Presiden
B
Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
C
Mengajukan rancangan APBN kepada MPR untuk disahkan
D
Memutuskan penggunaan anggaran tanpa perlu persetujuan Presiden
E
Menolak rancangan APBN dan menggunakan APBN tahun sebelumnya secara otomatis tanpa pembahasan
NO. 645
Link Soal
Berdasarkan prinsip otonomi daerah dan kedaulatan rakyat, mekanisme pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia dilaksanakan secara...
A
Terbuka oleh DPRD
B
Langsung oleh rakyat
C
Demokratis
D
Voting tertutup di pusat
E
Penunjukan berdasarkan kekeluargaan
NO. 646
Link Soal
Pada TAP MPR No. IV/MPR/1983 mengatur tentang ....
A
Mosi tidak percaya presiden
B
Referendum
C
Pemilihan umum dan pemilihan daerah
D
Hak menyatakan pendapat di muka umum
E
Interpelasi
NO. 647
Link Soal
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kebangsaan menuntut adanya keadilan sosial dan perlakuan setara bagi seluruh warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Sebuah kementerian sedang mengembangkan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat proses pelayanan publik dalam pengajuan izin usaha. Setelah beberapa waktu uji coba, ditemukan bahwa sistem tersebut secara tidak sengaja cenderung memprioritaskan permohonan dari kelompok usaha tertentu yang mayoritas berasal dari etnis mayoritas, dan secara signifikan memperlambat permohonan dari kelompok usaha minoritas, meskipun semua persyaratan administratif telah dipenuhi dengan lengkap. Hal ini terjadi bukan karena diskriminasi yang disengaja dalam pemrograman, melainkan karena bias data pelatihan yang digunakan pada tahap awal pengembangan AI.
Dalam menghadapi situasi dilematis ini, tindakan yang paling tepat bagi kementerian tersebut, selaras dengan nilai-nilai Pilar Negara, terutama Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, adalah...
A
Melakukan koreksi teknis pada algoritma AI secepatnya untuk menghilangkan bias, dan melanjutkan implementasi setelah memastikan tidak ada lagi diskriminasi.
B
Tetap meluncurkan sistem AI sambil mencatat insiden bias sebagai masalah yang akan diatasi di kemudian hari, agar pelayanan publik tidak tertunda.
C
Menghentikan total penggunaan sistem AI tersebut dan kembali ke sistem manual hingga masalah bias dapat diselesaikan secara sempurna, tanpa batas waktu.
D
Menghentikan sementara implementasi sistem AI, membentuk tim independen untuk mengaudit dan memperbaiki data pelatihan serta algoritma, serta melibatkan representasi kelompok minoritas dalam proses validasi ulang untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas.
E
Memberikan penjelasan publik bahwa bias tersebut tidak disengaja dan melanjutkan penggunaan sistem AI sambil memantau dampaknya, tanpa tindakan korektif langsung.
NO. 648
Link Soal
Penegasan kembali Landasan Pokok Luar Negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan pada ...
A
TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
B
TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
C
TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
D
TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
E
TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966
NO. 649
Link Soal
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memiliki kaitan yang sangat erat (organik) dengan batang tubuh karena mengandung sendi-sendi utama negara. Berikut ini adalah sendi-sendi tersebut, kecuali...
A
Status Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan konstitusi.
B
Republik sebagai bentuk pemerintahan resmi negara Indonesia.
C
Penetapan Presiden secara mutlak sebagai satu-satunya kepala pemerintahan tanpa pengawasan.
D
Dasar negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila.
E
Tujuan utama pembentukan pemerintahan negara Indonesia.
NO. 650
Link Soal
Hukum Administrasi Negara merupakan turunan dari Hukum Tata Negara dalam cakupan luas. Hal ini dikarenakan Hukum Administrasi Negara memiliki fokus utama pada...
A
Kumpulan regulasi hukum yang mengikat dan mengatur badan-badan negara
B
Prosedur penjatuhan sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara
C
Aturan mengenai proses pemberhentian tidak hormat pegawai negeri
D
Standar operasional prosedur pengangkatan calon pegawai negeri sipil
E
Rincian tugas pokok dan fungsi setiap staf di instansi pemerintah