Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 65. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 641
Link Soal
Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen pertama tahun 1999, fokus utama perubahannya adalah untuk membatasi kekuasaan Presiden agar tidak otoriter. Salah satu pasal krusial yang diubah adalah Pasal 7, yang mengatur tentang...
A
Pengangkatan menteri-menteri oleh Presiden
B
Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
C
Hak Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
D
Wewenang Presiden menyatakan perang
E
Sumpah jabatan Presiden
NO. 642
Link Soal
Sebuah organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan dan kewenangan untuk mengatur serta menerapkan aturan di sebuah wilayah disebut...
A
Negara
B
Pemerintahan
C
Kerajaan
D
Politik
E
Kedaulatan Rakyat
NO. 643
Link Soal
Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis formal tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Alasan utama penetapan ini adalah karena alinea tersebut ....
A
Memuat rumusan sila-sila Pancasila sebagai landasan negara
B
Menjelaskan hakikat dan tujuan pembentukan negara
C
Mengandung prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan
D
Merumuskan cara mencapai cita-cita negara melalui konstitusi
E
Menyatakan penegasan mengenai sejarah perjuangan kemerdekaan
NO. 644
Link Soal
Pancasila dikategorikan sebagai ideologi terbuka, bukan tertutup. Makna mendasar dari 'Ideologi Terbuka' dalam konteks kehidupan berbangsa adalah...
A
Menerima masuknya ideologi liberal secara utuh
B
Mampu berinteraksi secara dinamis dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman
C
Dapat diubah nilai dasarnya setiap ada pergantian kepemimpinan
D
Merupakan gabungan dari berbagai ideologi negara maju
E
Memberikan kebebasan tanpa batas kepada setiap warga negara
NO. 645
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung adalah...
A
Komisi Yudisial
B
Badan Pemeriksa Keuangan
C
Mahkamah Konstitusi
D
Dewan Perwakilan Rakyat
E
Mahkamah Agung
NO. 646
Link Soal
Lembaga kepresidenan di Indonesia diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945. Keberadaan dan pengaturan lembaga ini dalam konstitusi sangat krusial karena ....
A
Pemerintahan di Indonesia tidak akan berjalan efektif tanpa adanya seorang presiden
B
Diperlukan untuk menyesuaikan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia
C
Indonesia menganut sistem presidensial murni yang mengharuskan adanya lembaga kepresidenan
D
Setiap sistem pemerintahan membutuhkan eksekutor untuk melaksanakan kebijakan
E
Dalam kerangka Trias Politica, harus ada lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif
NO. 647
Link Soal
Salah satu arah kebijakan pembangunan hukum di Indonesia adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Langkah konkret yang paling relevan untuk mendukung kebijakan ini adalah...
A
Memperbanyak jumlah penjara di setiap kabupaten
B
Menyempurnakan sarana dan prasarana peradilan yang memadai
C
Meningkatkan gaji aparat penegak hukum secara drastis
D
Membuat hukum yang sangat keras dan menakutkan
E
Membatasi hak masyarakat untuk mengajukan banding
NO. 648
Link Soal
Indonesia, sebagai negara majemuk, menghadapi tantangan dan sekaligus memiliki kekayaan dari keberagaman budaya, etnis, dan agama. Untuk merekatkan persatuan di tengah perbedaan tersebut, negara memiliki simbol-simbol yang merepresentasikan identitas dan filosofi kebangsaan. Dalam konteks ini, seorang pakar konstitusi dalam sebuah seminar nasional menggarisbawahi pentingnya Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' sebagai penjelmaan komitmen bangsa terhadap persatuan dalam keberagaman. Merujuk pada UUD 1945, pasal manakah yang secara spesifik dan eksplisit menjadi landasan hukum utama yang menetapkan bentuk dan semboyan Lambang Negara tersebut, sehingga berfungsi sebagai penjaga identitas nasional dan perekat kebangsaan?
A
Pasal yang mengatur bahwa Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih.
B
Pasal yang menyatakan Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia.
C
Pasal yang menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
D
Pasal yang menetapkan Lagu Kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya.
E
Pasal yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai lambang-lambang negara dengan undang-undang.
NO. 649
Link Soal
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang. Ketentuan ini diatur dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 20
B
Pasal 21
C
Pasal 22
D
Pasal 23B
E
Pasal 24
NO. 650
Link Soal
Siapakah pemegang kekuasaan pemerintahan (Eksekutif) menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
A
Presiden dibantu Wakil Presiden
B
Presiden dan DPR
C
Presiden dan MPR
D
Perdana Menteri
E
Menteri Dalam Negeri