Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 65. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 641
Link Soal
Proses perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap. Amandemen Ketiga disahkan melalui Sidang Tahunan MPR pada tanggal...
A
19 Oktober 2001
B
18 Agustus 2001
C
10 November 2001
D
10 Agustus 2001
E
18 Desember 2001
NO. 642
Link Soal
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Urutan yang benar setelah UUD 1945 adalah...
A
UU/Perppu - Tap MPR - PP
B
Tap MPR - UU/Perppu - PP
C
PP - Tap MPR - UU/Perppu
D
UU/Perppu - PP - Perpres
E
Tap MPR - PP - Perpres
NO. 643
Link Soal
Berikut ini adalah beberapa tugas dan wewenang MPR RI, kecuali …
A
Mengubah dan menetapkan undang-undang
B
Melantik presiden dan/atau wakil presiden
C
Memutuskan usul DPR terkait pemakzulan presiden
D
Mengaji system ketatanegaraan
E
Memasyarakatkan ketetapan MPR
NO. 644
Link Soal
Kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan rumah murah merupakan salah satu contoh dari kebijakan pemerintah, yaitu ...
A
Kebijakan substantif
B
Kebijakan regulatory
C
Kebijakan material
D
Kebijakan barang umum
E
Kebijakan redistributif
NO. 645
Link Soal
Dalam konteks kedaulatan hukum, yang dimaksud dengan 'kesatuan daerah' adalah...
A
Hukum harus berlaku adil di setiap wilayah tanpa terkecuali
B
Penggabungan beberapa wilayah menjadi satu provinsi baru
C
Penerapan hukum nasional yang berlaku tunggal di seluruh wilayah kedaulatan negara
D
Adanya wilayah hukum yang haruslah satu dalam satu kesatuan negara
E
Rakyat yang bersatu di dalam satu daerah administratif
NO. 646
Link Soal
Salah satu alasan fundamental dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 adalah karena adanya pasal-pasal yang dianggap...
A
Memiliki sifat multitafsir (dapat diartikan ganda)
B
Membingungkan rakyat dengan pengertian kabur
C
Terlalu mendukung pemerintahan yang otoriter
D
Tidak mampu lagi menampung aspirasi zaman
E
Jumlahnya kurang memadai
NO. 647
Link Soal
Paham politik yang menonjolkan nasionalisme fanatik, otoriter, dan menjunjung tinggi kekuasaan absolut tanpa adanya sistem demokrasi merupakan ciri dari...
A
Fasisme
B
Anarkisme
C
Kapitalisme
D
Sosialisme
E
Liberalisme
NO. 648
Link Soal
Kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa cabang. Kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (kekuasaan eksaminatif/inspektif) dipegang oleh lembaga...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Kementerian Keuangan
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
E
Mahkamah Agung (MA)
NO. 649
Link Soal
Hukum dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara disebut konvensi. Salah satu contoh nyata konvensi di Indonesia adalah...
A
Naskah Penjelasan UUD 1945
B
Pidato Kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang DPR
C
Keputusan hakim terdahulu (Yurisprudensi)
D
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
E
Batang Tubuh UUD 1945
NO. 650
Link Soal
Pemerintahan Jokowi-JK pernah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. Berikut ini yang BUKAN merupakan poin dari kebijakan tersebut adalah...
A
Perampingan izin di sektor kehutanan.
B
Pemberian insentif pengurangan pajak bunga deposito.
C
Percepatan pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday.
D
Pungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk alat transportasi.
E
Pemberian insentif fasilitas di kawasan Pusat Logistik Berikat.