Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 66. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 651
Link Soal
Dalam penyelenggaraan negara, prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan dengan sistem perwakilan disebut prinsip...
A
Keadilan
B
Ketuhanan
C
Kerakyatan
D
Persatuan
E
Kemanusiaan
NO. 652
Link Soal
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal...
NO. 653
Link Soal
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang memuat butir-butir pengamalan nilai Pancasila secara historis diatur dalam ketetapan MPR tertentu. Ketetapan tersebut adalah...
A
TAP MPR No. V/MPR/1978
B
TAP MPR No. I/MPR/1978
C
TAP MPR No. IV/MPR/1978
D
TAP MPR No. II/MPR/1978
E
TAP MPR No. III/MPR/1978
NO. 654
Link Soal
Masa jabatan anggota Senat di negara Perancis yang mewakili wilayah administratif dan teritori adalah selama...
A
5 tahun
B
6 tahun
C
7 tahun
D
8 tahun
E
9 tahun
NO. 655
Link Soal
Ketika Pancasila difungsikan sebagai nilai-nilai dasar dan ciri khas yang menyatukan sekelompok masyarakat menjadi satu bangsa Indonesia, maka Pancasila berkedudukan sebagai...
A
Ideologi negara
B
Falsafah negara
C
Kepribadian bangsa
D
Dasar negara
E
Pandangan hidup
NO. 656
Link Soal
Tokoh sosiologi dan ekonomi Karl Marx memiliki pandangan bahwa kemunculan negara disebabkan oleh faktor...
A
Kedaulatan Rakyat
B
Hukum Alam yang Abadi
C
Kekuasaan dan kepemilikan alat produksi
D
Kesepakatan bersama antarindividu
E
Takdir Ketuhanan
NO. 657
Link Soal
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kebangsaan menuntut adanya keadilan sosial dan perlakuan setara bagi seluruh warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Sebuah kementerian sedang mengembangkan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat proses pelayanan publik dalam pengajuan izin usaha. Setelah beberapa waktu uji coba, ditemukan bahwa sistem tersebut secara tidak sengaja cenderung memprioritaskan permohonan dari kelompok usaha tertentu yang mayoritas berasal dari etnis mayoritas, dan secara signifikan memperlambat permohonan dari kelompok usaha minoritas, meskipun semua persyaratan administratif telah dipenuhi dengan lengkap. Hal ini terjadi bukan karena diskriminasi yang disengaja dalam pemrograman, melainkan karena bias data pelatihan yang digunakan pada tahap awal pengembangan AI.
Dalam menghadapi situasi dilematis ini, tindakan yang paling tepat bagi kementerian tersebut, selaras dengan nilai-nilai Pilar Negara, terutama Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, adalah...
A
Melakukan koreksi teknis pada algoritma AI secepatnya untuk menghilangkan bias, dan melanjutkan implementasi setelah memastikan tidak ada lagi diskriminasi.
B
Tetap meluncurkan sistem AI sambil mencatat insiden bias sebagai masalah yang akan diatasi di kemudian hari, agar pelayanan publik tidak tertunda.
C
Menghentikan total penggunaan sistem AI tersebut dan kembali ke sistem manual hingga masalah bias dapat diselesaikan secara sempurna, tanpa batas waktu.
D
Menghentikan sementara implementasi sistem AI, membentuk tim independen untuk mengaudit dan memperbaiki data pelatihan serta algoritma, serta melibatkan representasi kelompok minoritas dalam proses validasi ulang untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas.
E
Memberikan penjelasan publik bahwa bias tersebut tidak disengaja dan melanjutkan penggunaan sistem AI sambil memantau dampaknya, tanpa tindakan korektif langsung.
NO. 658
Link Soal
Salah satu perbedaan fundamental antara naskah Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dengan Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 terletak pada...
A
Urutan sila-sila dalam Pancasila
B
Penyebutan nama Tuhan Yang Maha Esa
C
Klausa mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
D
Rumusan sistem kedaulatan rakyat
E
Jumlah pasal dalam batang tubuh
NO. 659
Link Soal
Dibandingkan dengan norma sosial lainnya, kelebihan norma hukum adalah memiliki sifat ...
A
Tertulis dan mengatur
B
Mengatur dan memaksa
C
Memaksa dan bersanksi
D
Tegas dan tertulis
E
Memaksa dan tertulis
NO. 660
Link Soal
Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan pengampunan atau keringanan hukuman (grasi) kepada terpidana. Namun, dalam memberikan grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Kejaksaan Agung
E
Kementerian Hukum dan HAM