PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 66. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 651
Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang diluncurkan pemerintah memiliki tujuan utama untuk...
A
Meningkatkan devisa negara melalui ekspor
B
Mengatasi dampak krisis ekonomi bagi masyarakat
C
Membangun infrastruktur jalan tol
D
Mengurangi jumlah pegawai negeri sipil
E
Menambah anggaran pertahanan negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 652
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945. Salah satu alasan utama pembentukan DPD adalah untuk...
A
Memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan representasi kepentingan daerah.
B
Menjadi penyeimbang terhadap pelaksanaan fungsi legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
C
Menerapkan prinsip pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) antarlembaga.
D
Memastikan partisipasi aktif seluruh provinsi dalam proses pembentukan undang-undang nasional.
E
Mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 653
DPR memiliki hak untuk meminta keterangan resmi kepada Pemerintah mengenai kebijakan yang bersifat penting, strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Hak ini dikenal dengan istilah...
A
Hak Angket
B
Hak Interpelasi
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Budget
E
Hak Imunitas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 654
Pancasila mengandung elemen-elemen positif yang selaras dengan berbagai ideologi dunia. Salah satu ajaran sosialisme yang dianggap sejalan dengan nilai Pancasila adalah...
A
Penghapusan seluruh hak milik pribadi secara mutlak
B
Perjuangan kelas buruh untuk menjatuhkan kelas menengah
C
Penerapan sistem diktator proletariat dalam pemerintahan
D
Adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak kaum pekerja/buruh
E
Penggunaan alat negara untuk mencapai masyarakat komunis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 655
Pada awal kemunculannya di era kerajaan, frasa Bhinneka Tunggal Ika ditujukan untuk tujuan tertentu, yakni...
A
Membangun doktrin ekspansi wilayah ke seluruh pelosok Nusantara
B
Menyusun strategi pertahanan militer Kerajaan Majapahit dalam menghadapi ancaman luar
C
Menciptakan kerukunan dan kedamaian antara penganut agama Buddha dan Hindu
D
Merumuskan konstitusi formal untuk negara kesatuan yang modern
E
Mengganti ajaran agama yang sudah ada dengan kepercayaan baru dari penguasa

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 656
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang memuat butir-butir pengamalan nilai Pancasila secara historis diatur dalam ketetapan MPR tertentu. Ketetapan tersebut adalah...
A
TAP MPR No. V/MPR/1978
B
TAP MPR No. I/MPR/1978
C
TAP MPR No. IV/MPR/1978
D
TAP MPR No. II/MPR/1978
E
TAP MPR No. III/MPR/1978

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 657
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Ekaprasetia Pancakarsa pernah ditetapkan sebagai panduan praktis pelaksanaan Pancasila melalui...
A
Tap MPR No. I/MPR/1978
B
Tap MPR No. II/MPR/1978
C
Tap MPR No. III/MPR/1978
D
Tap MPR No. IV/MPR/1978
E
Tap MPR No. V/MPR/1978

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 658
Jika DPR mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, MPR wajib menggelar sidang paripurna untuk memutus usulan tersebut paling lambat dalam waktu...
A
14 hari
B
30 hari
C
60 hari
D
90 hari
E
100 hari

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 659
Jika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, lembaga manakah yang berwenang memutus sengketa tersebut?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden
E
Dewan Pertimbangan Agung

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 660
Berbeda dengan grasi, pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden harus didasarkan pada pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Dalam Negeri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.